Oleh : Siti Fatimah
(Pemerhati Sosial dan Generasi)

Akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Bukan karena prestasi atas meroketnya ekonomi atau keberhasilan menemukan vaksin anti Covid-19 yang ditakuti. Bukan pula karena naiknya status negara maju nan disegani, melainkan karena Indonesia telah menjadi negara yang paling rawan, memiliki potensi sangat besar menyebarkan virus Covid-19 ke luar negeri.

Beberapa negara telah menyatakan diri menolak WNI untuk masuk ke negara mereka karena jumlah kasus terkonfirmasi positif masuk pasa level yang membahayakan. Mereka juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Jumlah kasus baru pasca diberlakukannya new normal telah mencapai angka lebih dari 200.000 kasus, sementara jumlah dokter dan nakes yang meninggal dunia akibat infeksi Corona mencapai 300 orang lebih.

Berdasarkan data hingga Jumat pukul 12.00 WIB ini, diketahui ada penambahan 3.737 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.
Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 210.940 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020. (kompas.com, 11/09/2020)

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di Asia setelah Filipina yang memiliki total kasus tertinggi, terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di Indonesia, sementara di Filipina sebanyak 4.017 kasus.(sumber data: wikipedia.com)

Itulah sebabnya banyak negara yang melarang WNI untuk masuk ke negara mereka, dua di antaranya adalah Jepang dan Malaysia.

Namun, meskipun Indonesia memiliki angka kasus baru dengan jumlah yang lebih sedikit, tingkat resiko kematiannya sangat besar dibandingkan negara Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan wabah di Indonesia masih sangat buruk.

Melihat fakta yang sangat memprihatinkan ini, pejabat pemerintah mulai mengeluarkan pernyataan bahwa situasi pandemi yang semakin tak terkontrol ini akibat dari ketidakpatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang dianggap sangat memprihatinkan. Alih-alih mengoreksi kebijakan yang diambil, rezim penguasa seolah hendak menyalahkan masyarakat yang dinilainya tidak mematuhi aturan.

Padahal apabila dilihat sejak pertama kali munculnya wabah, pemerintah dinilai tidak tepat dalam mengambil kebijakan, mengabaikan berbagai saran dari para ahli kesehatan dan pakar epidemiologi. Bahkan mengabaikan seruan dari para ulama yang menyarankan untuk menerapkan metode Islam dalam menangani wabah menular sesuai dengan metode Rasulullah saw.

Parahnya lagi ada pejabat pemerintah yang menilai bahwa pandemi akan lebih mudah ditangani bila negara menerapkan sistem Otokrasi atau Oligarki.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus Corona (Covid-19).
"Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI. (Cnnindonesia.com, 03/09/2020

Mudah dibaca bukan kemana arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait kondisi ekonomi bangsa dan masa depan negara ini?
Apabila Mendagri menitikberatkan pada kemudahan mengendalikan negara dengan satu kepemimpinan, maka seharusnya kita lebih memilih sistem kepemimpinan tunggal khilafah yang lahir dari mabda Islam. Secara masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Selain itu syariat Islam juga sangat menghargai toleransi, menjaga harta, darah dan kehormatan rakyatnya baik yang muslim ataupun non-muslim.

Cara-cara pemaksaan dan kekerasan yang diterapkan negara-negara penganut sistem otokrasi dan oligarki terbukti tidak efektif dalam menghandle situasi umat. Yang ada malah akan menimbulkan rasa benci terhadap pemimpin yang memaksakan kehendaknya atas nama kepentingan ekonomi. Memicu terjadinya kebencian dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat pun menjadi acuh serta bersikap masa bodoh, sehingga sanksi pun harus diterapkan penguasa demi kelangsungan regulasi supaya bisa tetap berjalan.

Berbeda dalam sistem pemerintahan Islam yang benar-benar memperhatikan kehidupan rakyatnya. Khalifah yang berfungsi sebagai pemimpin wajib menerapkan hukum syariat demi kemaslahatan umat. Segala permasalahan harus diselesaikan dengan hukum syara. Rakyat dijamin kebutuhannya atas sandang, pangan dan papan, juga kesehatan dan pendidikan.

Serangan wabah melanda, khalifah wajib untuk segera mengatasinya sesuai dengan aturan Islam dengan mengutamakan keselamatan jiwa sebagai prioritasnya. Bukan malah menyelamatkan ekonomi yang justru lebih didahulukan.

Memberikan edukasi kepada umat bahwa kepatuhan terhadap hukum Allah Swt. (keterikatan dengan hukum syariat) adalah yang utama, sebab merupakan konsekuensi dari syahadat kita sebagai muslim. Sehingga umat dengan sukarela akan patuh terhadap aturan yang ditetapkan khalifah karena Ia menggunakan hukum-hukum Allah Swt. sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jadi, untuk menciptakan kepatuhan publik haruslah melalui aturan yang satu, yaitu Aturan Allah Azza Wajalla bukan menerapkan sistem demokrasi, Otokrasi ataupun Oligarki dengan metode kekerasan dan kediktatoran yang berakibat pada Dinasti politik kekuasaan.

Wallahu a'lam bishshawab.[]
 
Top