Dr. Hj. Septimar Prihatini, M.Pd

(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Masalah Keumatan)


Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah ranah negara, perlu mendapat perhatian penting.  Bagaimana tidak? Seluruh komponen keluarga ini akan mengisi negara dan berbagai eksistensi negara akan dihidupkan oleh orang-orang yang hadir dalam sebuah keluarga.  Dari keluarga lahir aset-aset sumber daya manusia yang siap turut andil mengisi pembangunan.


Dalam sakralnya ritual pernikahan, ikatan aqad-ijab dan qabul-yang dipersaksikan oleh para wali serta kerelaan dua insan untuk membina rumah tangga dalam satu ikatan pernikahan.  Saat itulah dihalalkan apa-apa yang sebelumnya menjadi larangan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Mitsaqon gholidzon (ikatan perjanjian) menjadi titik awal dalam biduk rumah tangga ini.  Sepanjang perjalanannya melahirkan anak keturunan sebagai pelanjut estafet generasi berikutnya.


Kuat-lemahnya tatanan rumah tangga ini pun akan ditentukan oleh ketahanan keluarga yang dimiliki.  Ketahanan keluarga yang ditopang oleh seluruh komponen terkait, baik secara internal pelaku dalam rumah tangga ataupun keterlibatan masyarakat beserta negara sebagai pihak eksternal.  Seluruh komponen ini saling memberikan suport positif agar biduk rumah tangga tak kandas di tengah pelayarannya.

Namun hari ini, di masa pandemi yang belum kian henti, jamaknya berbagai masalah masih menyelimuti sisi kehidupan. Demikian  pula bermunculan kasus-kasus rumah tangga.


Meroketnya angka perceraian, kini sedang menjadi buah bibir masyarakat.  Sekalipun bukan fenomena baru dengan sederet kasus yang terus mengisi data antrian di berbagai Pengadilan Agama.  Tak bisa dihindari, panambahan angka pengangguran akibat hilangnya lapangan pekerjaan,  rentannya jiwa-jiwa rapuh yang tidak tahan ujian pemicu banyaknya kasus sosial.  Termasuk kasus labilnya biduk rumah tangga berujung perceraian.


Beberapa wilayah Banten termasuk salah satu penyumbang daftar antrian bakal banyaknya percerian, banyak para perempuan yang akan menjanda dan anak-anak akan patah sayap dalam berpegang. Seperti yang diberitakan, 2000 pasutri di Serang cerai karena suami menganggur selama wabah corona. Selanjutnya, mereka mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Serang, Banten. (SuaraBanten.id, 10/7/2020) 


Masih dalam berita yang sama, Ketua Pengadilan Agama Serang, Banten, Dalih Effendy mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, ada kemungkinan angka perceraian bisa  meningkat lagi dibanding tahun 2019 dengan catatan sebanyak 5000 kasus. Saat ini, kasus perceraian di angka 2000 periode Januari hingga Juli. Menurutnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak Covid-19 menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara pasangan suami-istri yang berujung perceraian.


Lain lagi halnya yang dilaporkan dari Pengadilan Agama  kelas 1 A Tangerang.  Jumlah janda di kota Tangerang saat pandemi melonjak. Pengadilan Agama Kelas 1 A Tangerang mencatat hasil putusan perceraian sebanyak 1.602 pada periode Januari hingga Juli 2020 yang dirilis dari  (SuaraBanten.id, 26/08/2020)  


Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Tangerang Kumalasari membeberkan, pada Januari terdapat 278 pasangan yang bercerai. Kemudian Februari ada 142, Maret 208, April 121, Mei 126, dan Juni 277. Pada bulan Juli angkanya naik dua kali lipat, yaitu 450 perceraian," kata Kumalasari kepada Suara.com.


Kumalasari menjelaskan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Antara lain perselingkuhan, berzina, mabuk-mabukan, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perselisihan terus menerus hingga faktor ekonomi rumah tangga.


Banyak lagi kasus yang sama dengan alasan serupa.  Ini realita yang tidak bisa dielakkan, dan berdampak  terhadap keberlangsungan kehidupan anak keturunan.  Generasi yang labil akibat perpisahan kedua orangtua mereka.  Kenapa bercerai? Semua tertera penyebabnya. Mulai dari alasan personal yang kurang komitmen dengan tanggung jawab pernikahan, hingga alasan yang sangat massif yaitu faktor ekonomi.  


Di beberapa tempat, faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.  Seperti viral di video antrian gugat cerai Pengadilan Agama Soreal Kabupaten Bandung belum lama ini.   Kerena masa pandemi ini cukup berpengaruh membuat anjloknya roda ekonomi.  Sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, menjadi dilema pertikaian pun tak bisa dielakkan yang akhirnya berujung dengan perpisahan.


Hal yang perlu dikritisi dan sekaligus sebagai evaluasi setiap kasus tentunya.


Kehidupan dalam sistem kapitalis membuktikan sangat lemah menjaga ketahanan keluarga.  Keluarga muslim pun ikut terdampak dalam arus massalnya kegagalan rumah tangga.  Sistem sekuler telah membentuk keluarga-keluarga rapuh yang menjauhkan nilai-nilai agama dalam mencari solusi problematika mereka.  Aspek ego dan sentimen pribadi menjadi retaknya harmonisasi komunikasi suami-istri.  Aspek religius tidak menjadi pemutus berbagai perkara yang ada, melupakan aspek asesmen bahwa kelak setiap amal akan di hisab.


Setidaknya ada beberapa aspek yang perlu untuk dievaluasi, diantaranya : 


1. Aspek individu, sebelumnya orangtua memiliki peranan dalam proses pendidikan anak baik laki-laki ataupun perempuan, dibekali iman dan ilmu sampai siap berumah tangga serta siap menanggung beban (ba'ah) pernikahan, memahami tugas dan fungsi masing-masing, hak dan kewajiban.  Benar, rumah tangga tak selamanya mulus karena menyatukan dua insan yang berbeda karakter, pola asuh, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya.  Namun, perbedaan ini akan bisa disatukan dengan dorongan akidah dan pemikiran yang menyertai.  Adanya sikap saling menghargai, menghormati melalui komunikasi efektif ke dua belah pihak tentu akan lebih mudah mencari jalan keluar berbagai persoalan.  Kehiduoan suami-istri ibarat dua sahabat dengan suka dan duka bersama.  Ujian dan cobaan hidup tidak lebih sebagai ajang menaikkan iman.  Termasuk kesulitan di masa-masa pandemi, tentunya kesabaran dan ikhtiyar maksimal menjadi obat untuk tetap sakinah mawaddah warahmah.  Sebagaimana tujuan pernikahan yang telah digariskan dalam al-Qur'an, (Surat ar-Rum : 21).


2. Aspek masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan sekitar faktor berpengaruh dalam penguat keluarga.  Bukan mendalami urusan domestik setiap warga, namun saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran sangat diperlukan. Bahkan kewajiban setiap muslim.  Aspek dakwah dari para pemuka masyarakat, ulama, intelektual dan orang-orang yang menjadi rujukan selalu siap untuk koreksi dan peduli. 


3. Aspek negara, negara sebagai pilar tertinggi dalam menegakan sistem kehidupan menjadi bagian vital menjamin ketahanan keluarga.  Negara esensinya sebagai penjaga (raa'in) dan pelindung (junnah) menjadi syarat tercapainya tujuan tersebut.


Negara berperan memenuhi berbagai kebutuhan rakyat berasaskan keimanan dan ketakwaan dan tanggung jawab para pengelolanya.  Dari aspek pendidikan, edukasi masyarakat dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan.  Sebagaimana yang diungkapkan  oleh direktur bina KUA   dan Keluarga Sakinah Kementrian Agama (Kemenag) Murarram Marzuki.  Kemenag mempunyai program ketahanan keluarga.  Diharapkan keluarga bisa melanggengkan tali pernikahan.  Program ini bersinergi dengan  Kementrian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementrian Sosial dan Kementrian bidang terkait lainnya.  Bersama-sama dalam program bimbingan perkawinan pra nikah, usia remaja dan yang telah menikah.  Di samping membangun mental dan spiritual dalam ketahanan keluarga, imbuhnya. (Republika,  28/08/2020).


Tentu langkah ini sudah berjalan sejak lama, namun bisa dievaluasi efektifitasnya.  Nyatanya, angka kasus keluarga terus meningkat.  Ternyata tak cukup hanya aspek parsial semata.  Namun, peran penting negara saling berjalin berkelindan satu dan lainnya.  Kestabilan ekonomi menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat.  Terlebih lagi, salah satu pemicu antrian perceraian karena ekonomi di masa-masa pandemi tambah sulit.   Pengaturan aspek sosial dan politik negara menjadi corak kehidupan berbangsa.  Terakhir, berbagai program dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat tentu sangat diharapkan.


Seluruh aspek ini, sulit diperoleh dalam negara yang sekuler, ke mana ketahanan keluarga yang didambakan? Inilah quo vadis ketahanan keluarga yang tengah menimpa banyak keluarga. Kesibukan negara dengan berbagai urusan dunia bukan untuk persiapan akhirat seperti saat ini, sebagai konfirmasi lemahnya sistem Kapitalis dalam mengurus berbagai kebutuhan rakyat.   Sementara, bukan rakyat dan masyarakat saja secara spiritual kelak yang akan dihisab oleh Allah,  namun para pemimpin pun akan maju di garda terdepan mempertanggungjawabkan tugasnya.  


Hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan bentuk penataan negara yang merujuk pada aturan Allah Swt.  Aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dan sumber-sumber syariat, dalam catatan sejarah kehidupan umat ini hanya bisa terealisasi dalam bingkai negara khilafah.  Khilafah tampil dalam memberikan hak-hak rakyat dan memfasilitasi berbagai kebutuhannya, termasuk ketahanan keluarga.

 
Top