Oleh : Eviyanti

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif


PSBB Jakarta disikapi negatif, baik oleh pengusaha maupun Kemenko Perekonomian. Pasalnya, ini dianggap akan menurunkan kembali pergerakan sektor ekonomi. Maka, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Seperti yang dilansir oleh detiknews.com, Ahad (13/09/2020), Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020). Menurut dia, ada dua aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait bila diperlukan bansos tambahan, yakni penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran. Dua aspek tersebut membutuhkan telaah mendalam dan koordinasi.

"Jadi ini tidak bisa mendadak. Kementerian Sosial bersikap menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Kalau opsinya adalah menambah bansos, kami siap saja. Prinsipnya Kementerian Sosial siap melaksanakan arahan Presiden," ungkapnya.

Juliari memastikan akan ada langkah-langkah koordinasi dengan Pemprov DKI bila memang Presiden memerintahkan penguatan program jaring pengaman sosial (JPS). Hingga hari ini, lanjutnya, Kementerian Sosial belum akan mengambil kebijakan tertentu, sejalan dengan pengetatan PSBB Pemprov DKI.

"Kalau memang diputuskan perlu ada kebijakan terbaru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek," ucapnya.

Selain itu, Juliari juga menekankan perlu diklarifikasi pertama-tama adalah di DKI Jakarta masih memberlakukan status PSBB. Sebab, status PSBB DKI Jakarta belum dicabut.

"Yang memutuskan penetapan status PSBB-kan Kementerian Kesehatan. Untuk itu, Kementerian Sosial masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek yang berjalan sampai Desember 2020," katanya.

Dalam menanggulangi dampak pandemi, Kementerian Sosial telah meluncurkan program bansos, yakni paket Bansos Presiden atau Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek, dan Bansos Tunai (BST) untuk di luar Jabodetabek.

Bansos sembako Bantuan Presiden menjangkau 1,9juta kepala keluarga (KK). Dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK. Distribusi BSS ditetapkan senilai Rp600 ribu/ KPM/ bulan uang mulai didistribusikan sejak 20 April sampai Juni 2020. Namun pada kesempatan awal, Kemensos berkonsentrasi di DKI Jakarta, karena status PSBB di DKI Jakarta paling awal.

Pemerintah memutuskan menambahkan manfaat BSS maupun BST, yakni dengan memperpanjang durasi penyaluran pada Juli-Desember 2020. Dengan durasi 6 bulan nilai BSS sebesar Rp300 ribu/ KPM/ bulan.

Pada awalnya, respon publik terhadap kebijakan bansos yang diumumkan pemerintah cukup positif. Namun, segudang masalah dalam implementasinya telah membuat warga kecewa dan negatif. Padahal, janji manis yang digembor-gemborkan di media telah membuka harapan umat untuk bisa menjalani kondisi saat ini dengan sedikit lebih ringan.

Gagapnya pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 semakin membuktikan pada masyarakat perihal buruknya kepemimpinan dan tata kelola negeri ini. Instrumen yang dikeluarkan berupa kebijakan bansos dinilai kurang matang dalam pembuatannya. Inilah rezim yang lahir dari sistem kapitalistik dan rezim ini pulalah yang menjaga agar sistem busuk ini terus bercokol di negeri ini.

Ini disebabkan, salah satunya karena PSBB yang diterapkan meniru cara Barat untuk menetapkan “Blanket Lockdown” yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area yang luas tanpa jaminan total dari pemerintah. 

Berbeda dengan sistem pemerintahan bercorak kapitalisme, sistem Islam akan melahirkan para pemimpin yang berfokus pada kemaslahatan umat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru. Karena sesungguhnya, para pemimpin dalam Islam memahami bahwa keberadaannya di pemerintahan adalah semata untuk beribadah kepada Allah Swt. Mereka takut akan azab Allah Swt. bagi penguasa yang lalai terhadap amanahnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya Bahlatullahi. Para sahabat bertanya, apakah itu Bahlatullahi? Rasulullah menjawab, Laknat Allah.” (HR Abu Awanah dalam kitab sahihnya)

Dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, rakyat tidak akan dibiarkan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, karena hal demikian adalah hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat: sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Islam pun akan menetapkan pembatasan sosial yang memutus rantai sebaran wabah dan memberi hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di luar wilayah wabah. Adapun di masa wabah, maka negara khilafah akan menerapkan kebijakan lockdown sehingga rakyat di wilayah terdampak tak bisa keluar dan yang di luar tak bisa masuk. Dalam kondisi seperti ini, maka semua rakyat di wilayah terdampak akan dijamin kebutuhan pokoknya.

Adapun wilayah yang tak terdampak bisa tetap menjalankan aktivitas ekonominya sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Negara khilafah bisa fokus menyehatkan rakyat yang sakit dan mengedukasi agar yang sehat tidak tertular yang sakit di daerah terdampak.

Sungguh berbeda dalam sistem kapitalisme, rakyat harus menjadi miskin dulu untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Itu pun harus dengan berbagai syarat sebagai bukti bahwa ia benar-benar miskin.

Peran sistem kapitalis hanya sebatas fasilitator dan motivator, sementara urusan rakyat diserahkan kepada mereka sendiri. Bahkan, saking berlepas tangannya, harta zakat dan haji dijadikan salah satu sumber dana penanganan wabah sehingga penarikan dan pendistribusiannya dianjurkan dimajukan.

Sementara sistem khilafah akan hadir dalam setiap kondisi dan akan menjalankan fungsinya sebagai raa'in dan junnah. Melindungi keimanan mereka, ketaatannya, juga keselamatannya jiwanya.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top