Oleh : Ari Wiwin

Ummun warabbatul bayt


Ibarat menelan pil pahit, rakyat kembali dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga. Saat penanganan pandemi Covid-19 belum tuntas, rakyat harus dipaksakan untuk mengikuti Pilkada yang akan dilakukan pada akhir Desember 2020. 


Dilansir dari Makassar terkini.id ada usulan agar Pilkada 2020  ditunda lantaran penyebaran Covid-19 makin tinggi. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan. 

Menurut Mahfud, usulan soal Pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui. 

Selain itu, Mahfud menyebut penundaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti bisa mengakibatkan munculnya plt di berbagai daerah.  Menurut Mahfud, ada alasan dikeluarkannya Perppu Corona yang disebut terlalu berorientasi pada ekonomi ketimbang kesehatan. Dia menjelaskan perlunya dasar hukum dalam mengeluarkan dana untuk penanganan Covid-19. 


Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Mahfud bahkan menjelaskan Perppu Corona menjadi dasar hukum untuk menyalurkan dana sehingga pengeluaran uang dalam jumlah besar tersebut tidak dianggap sebagai tindak korupsi. 


Menurut wacana di atas sangat jelas negara yang menganut sistem demokrasi kapitalis yang dititikberatkan adalah ekonomi. Jelas-jelas pemerintah mengeluarkan Perppu bukan untuk Covid-19, tetapi untuk menyelamatkan ekonomi yang sudah mengalami resesi. Banyak pihak yang mengusulkan penundaan Pilkada hingga berakhirnya pandemi, akan tetapi pemerintah menolak karena sudah ada Perppu. Pemerintah lebih mementingkan para kapitalis daripada nyawa rakyat. Rakyat yang terpapar Covid-19 juga semakin bertambah akibat kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan cenderung mencla mencle. Apalagi ditambah dengan adanya Pilkada tentu akan semakin bertambah banyak yang akan terpapar Covid-19 karena tidak mengindahkan protokol kesehatan. 


Pilkada hanyalah menjadi instrument untuk mempertahankan sistem demokrasi kapitalis ini. Kerusakan dan kezaliman kepemimpinan demokrasi sekuler akan diperpanjang melalui Pilkada. 

Di saat rakyat sedang susah dan prihatin berperang melawan Covid-19, mestinya pemerintah tidak ngotot melaksanakan Pilkada. Bukankah rakyat dilarang menggelar pesta besar di musim pandemi ini ? Ironis sekali jika pemerintah malah menggelar Pilkada di masa pandemi ini.  

Pilkada di tengah pandemi membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Rendahnya tingkat partisipasi membuka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka. 


Berbeda sekali dengan sistem Islam atau pada masa kekhilafahan. Dalam sistem khilafah, gelar atau sebutan kepala daerah untuk wilayah setingkat provinsi disebut wali. Sedangkan dalam sistem demokrasi kini disebut gubernur. Selanjutnya untuk kepala daerah setingkat kabupaten atau kota disebut amil. Sedangkan dalam sistem demokrasi disebut bupati atau walikota. 

Kepala daerah dalam sistem kekhilafahan dipilih oleh khalifah,  dengan saran dan masukan dari majelis umat dan majelis wilayah. Jadi ketika rakyat sudah menyerahkan kekuasannya kepada khalifah melalui baiat maka hanya sang khalifah yang berwenang mengangkat pembantunya termasuk mengangkat para kepala daerah. 

Pemilihan kepala daerah dalam sistem khilafah jauh lebih efisien dan efektif, sangat berbeda dengan sistem demokrasi kapitalis, yang sangat mahal, hasilnya pun belum tentu baik apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. 


Maka hanya dengan syariah Islam saja akan terwujud pemimpin yang adil serta akan mengurusi umat dan memberikan kesejahteraan baik lahir maupun bathin.


Wallaahu a'lam bishshawaab.

 
Top