Oleh: Dra. Rivanti Muslimawaty, M. Ag.

(Dosen di Bandung)

Sebentar lagi rakyat negeri ini akan kembali mengadakan hajatan besar yang disebut dengan pesta demokrasi. Pilkada Serentak akan di gelar pada bulan Desember 2020. Pesta demokrasi biasanya dilaksanakan dengan mengorbankan biaya yang sangat besar, termasuk pengorbanan tenaga serta pemikiran. Bahkan Pemilu Serentak tahun 2019 menelan nyawa penyelenggaranya, sebanyak 700 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kehilangan nyawa secara sia-sia karena hingga kini tidak diketahui penyebabnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bila pilkada serentak tetap diadakan saat pandemi masih melanda negeri.
 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana, mengatakan Kabupaten Bandung kini masuk zona oranye. “Artinya berisiko rendah,” ujar Grace, saat ditemui di kompleks Pemda Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jum’at (11/9/2020). Pada 9 Desember, Kabupaten Bandung akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Grace mengatakan, pihaknya kemarin mengikuti deklarasi Pilkada Serentak. “Itu tetap bagaimana menerapkan protokol kesehatan,” kata Grace.

Grace mengatakan KPU, Bawaslu dan lainnya telah membuat penegasan disiplin, artinya bagaimana Pilkada sukses masyarakat sehat. “Ya, itu tadi mengedepankan protokol kesehatan, dalam penyelenggaraan Pilkada protokol kesehatan dikedepankan,” katanya. Dalam pemilihan nanti, kata Grace, kehadiran orang ke TPS pun diatur. “Jumlah orang di satu TPS maksimal 500 orang, dibagi dalam 5 sesi,” tuturnya.

Selain itu dikatakan Grace, sebelum masuk TPS suhu tubuh dicek, cuci tangan, dan harus pakai masker. “Saya juga mendengar nanti akan diberikan sarung tangan, untuk mencoblos, jadi tidak ada kontaminasi dari paku tersebut,” ucapnya (tribunjabar.id, 11/9/20).

Banyak ahli yang mengusulkan agar pilkada serentak diundurkan atau di tiadakan selama pandemi belum bisa diatasi. Kerumunan yang akan terjadi dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru, baik kerumunan saat kampanye maupun saat pencoblosan. Para Bapaslon (Bakal Pasangan Calon) tentu saja akan berupaya menghimpun massa sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengadakan konser musik yang diijinkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), seperti yang tercantum di dalam PKPU No. 10 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam COVID-19 (tirto.id, 20/9/20).

Konser musik di masa kampanye banyak dipertanyakan oleh kalangan masyarakat, dari politikus hingga praktisi kesehatan. Pasalnya, aturan dibolehkannya konser musik dinilai tidak tepat diterapkan di masa pandemi virus Corona. Selain itu selama masa kampanye akan terjadi banyak titik kerumunan yang memungkinkan menjadi klaster-klaster baru Covid-19. Hal ini tentu saja akan membuat semua pihak kewalahan dalam mengatasinya, terutama para tenaga kesehatan. Saat ini saja tenaga kesehatan sudah mengalami kelelahan yang luar biasa dalam menangani korban Covid-19 yang bertambah terus setiap harinya.

Kebijakan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak makin menguatkan praduga masyarakat, bahwa pemerintah tidak serius menangani wabah ini. Seharusnya pemerintah fokus mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menyembuhkan para korban selain terus mengupayakan agar tidak kembali muncul korban-korban baru. 

Berbeda dengan pemerintahan Islam yaitu khilafah yang terbukti dapat menyelesaikan wabah penyakit menular dalam waktu yang singkat karena menempuh penanganan yang tepat. Saat terjadi wabah pada masa Umar ‘ibn Khaththab, beliau mengambil kebijakan _lock down_ yang memisahkan pasien dari orang-orang sehat. Pasien yang dikarantina mendapatkan semua kebutuhan hidupnya secara gratis, termasuk pengobatan dari para dokter yang dengan sigap mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki. Kebijakan ini terbukti dapat dengan cepat menyembuhkan pasien dan tidak muncul korban-korban baru, sehingga wabah pun cepat berakhir.  

Kebaikan sistem khilafah sudah terbukti tidak hanya dalam bidang kesehatan saja, tapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia. Sejarah penerapan khilafah selama 13 abad adalah fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Maka marilah kita bersegera menyambut janji Allah Swt., yaitu akan tegaknya khilafah yang kedua, yaitu _khilafah ‘alaa minhaajin nubuwah_
Wallahu a'lam

 
Top