Oleh : Reka Nurul Purnama

Pendidik Generasi


Pro-kontra pelaksanaan pemilihan kepada daerah semakin mencuat, pasalnya di tengah pandemi yang tak kunjung mereda di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah terkesan "ngotot" untuk tetap melaksanakan pilkada. Dikutip dari okezone.com bahwa pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada 2020, meski beberapa pihak mendesak untuk adanya penundaan pesta demokrasi tersebut. Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 tentu menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, karena kontes tersebut akan mengundang perkumpulan manusia yang hal itu berpotensi menjadi titik baru penyebaran Covid-19. Menurut Direktur Eksekutif Candidate Center Ike Suharjo, pelaksanaan pilkada tak perlu ditunda dan tetap harus dilaksanakan. Meski, banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada di era pandemi, proses rekonsolidasi demokrasi harus tetap berjalan. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan sistem election dan proses sirkulasi kepemimpinan daerah.

Di samping pihak pemerintah yang "keukeuh" untuk dilaksanakannya pilkada, komite 1 DPD RI menolak pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia, lebih utama di tengah pandemi Covid-19 ini. Juga dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen MUI, Anwar Abbas meminta pemerintah menunda pilkada mengingat penularan Covid-19 masih cukup tinggi. Pilkada dikhawatirkan akan berujung tak terkendalinya penyebaran virus asal China itu. Penolakan dan saran terhadap pemerintah ini tentu adalah hal positif yang harus didengarkan lalu ditinjau dan diterapkan pemerintah, karena hal ini berkaitan dengan nyawa rakyat.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, total anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah, ditaksir mencapai Rp15 triliun. Padahal penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah di tengah pandemi ini - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. (Kompas.com)

Menurut kacamata penulis, besarnya biaya pesta demokrasi bisa dialihkan untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Pasalnya bukan satu dua orang yang sedang kesulitan dalam ekonomi, tetapi jutaan orang. Maka untuk menuntaskan kemiskinan yang merebak di Indonesia, pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai semakin banyak rakyat yang mati karena kelaparan. Dibandingkan harus memaksakan diri untuk tetap melaksanakan kontes demokrasi yang memerlukan anggaran yang fantastis, yang dengan terpilihnya pemimpin daerah pun tidak menjamin masyarakat akan sejahtera.

Pemerintah seharusnya berupaya agar pandemi di Indonesia segera melandai dan tuntas, sehingga angka kematian karena pandemi dan juga angka kematian karena kelaparan di tengah kesulitan ekonomi yang menjerat masyarakat segera bisa terselesaikan. Perlunya pemerintah Indonesia melihat bagaimana Islam memilih seorang pemimpin, yakni dalam Islam pemilu sangat berbiaya rendah karena anggarannya hanya diperuntukkan untuk mengenal calon pemimpin saja (khalifah), sehingga seluruh masyarakat mengetahui calon-calon pemimpin yang akan memimpin mereka. Lalu untuk pemilihan kepala daerah seperti wali dan gubernur, hal tersebut dilakukan dengan ditunjuk langsung oleh khalifah, sehingga tidak perlu ada pilkada. Masa jabatan khalifah adalah seumur hidup, sehingga tidak memerlukan pemilu yang berulang, jadi negara tidak mengeluarkan banyak biaya dalam kurun waktu tertentu. Maka dari itu anggaran untuk pelayanan masyarakat akan lebih besar dan kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di bawah kepemimpinan Islam. 

Wallahu a'lam.[]

 
Top