Oleh : Marayani Dwi A.

(Anggota Komunitas Setajam Pena)


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akrab disebut sebagai pesta rakyat, akan digelar di tengah wabah masih terus menjalar. Meski sebelumnya, pemerintah sempat menunda penyelenggaraan pilkada, yang semula akan dilaksanakan pada 23 September menjadi 9 Desember karena adanya wabah pandemi. Namun kali ini, pemerintah bersikeras tetap menyelenggarakan pilkada walaupun diketahui angka positif corona terus melonjak.

Alhasil hal ini pun melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Hingga beberapa pihak mengusulkan agar pilkada tahun ini ditunda sampai wabah ini benar-benar berakhir. Pasalnya, telah terbukti banyak pelanggaran saat masa sosialisasi dan pendaftaran calon.

Dikutip dari beritasatu.com (14-9-2020), bahwa pilkada yang direncanakan digelar 9 Desembar 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19. Kewajiban pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bisa menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19. 

Apalagi tak mungkin bisa dipungkiri bahwa pada saat sosialisasi, kegiatan kampanye dengan pengumpulan orang seperti rapat umum, pentas seni dan sebagainya tak bisa dihindari. Kemudian saat pemungutan suara, semua ini akan memicu kerumunan di mana-mana, sehingga memudahkan penyebaran virus. Seperti diungkap Dirut Indo Borometer Mohammad Qodari, "Pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom waktu kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara dalam pilkada serentak."

Namun aspirasi ini ditolak mentah-mentah oleh rezim dengan logika demokrasi yang menyesatkan dan mengabaikan pertimbangan kesehatan. Dikutip dari terkini.id (13-9-2020), menurut Menko Polhukam Mahfuh Md, usulan soal pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perpu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui. Kemudian Mahfud menyebut penundaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa pemerintahan daerah.

Sejatinya hal ini menjadi cerminan betapa buruknya pilkada yang lahir dari sistem demokrasi. Sebab, di dalam kacamata demokrasi, politik bukanlah suatu tindakan untuk mengurusi kepentingan rakyat. Akan tetapi politik dalam demokrasi adalah ladang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya baik untuk dirinya ataupun kelompoknya, tanpa peduli akan adanya bahaya wabah yang tengah menjangkit.

Oleh karena itu, pilkada hanyalah menjadi instrumen penting untuk melanggengkan eksistensi demokrasi. Kemudian melalui pilkada ini juga, maka segala kerusakan dan kezaliman kepemimpinan demokrasi akan tetap hidup.

Untuk itu, penting bagi kita untuk mencari alternatif kepemimpinan lain, yang nyata-nyata mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Maka tak lain dan tak bukan, kepemimpinan seperti ini hanya mampu kita jumpai pada kepimpinan Islam yang telah terbukti kegemilangan dalam membangun peradaban.

Kepemimpinan ini adalah lahir dari keberadaan suatu keimanan yang melahirkan suatu tindakan yang lurus dan hanya mengharap imbalan pada sisi Allah Swt. Di dalam kepemimpinan ini, politik dipandang sebagai suatu langkah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat dengan dipandu oleh hukum hukum syari'at yang ditetapkan Allah Swt. Bukan tanpa batasan dan bertindak sesuka hati seperti saat ini.

Sistem Islam tidak menafikkan adanya pemilu dalam mengangkat seorang khalifah, namun bedanya pemilu ini akan efisien dan berbiaya rendah. Karena pemilu dalam sistem Islam hanya diperuntukkan untuk mengetahui bakal calon yang dikehendaki rakyat untuk memimpinnya. Rakyat bisa memilih calon pemimpin negara atau khalifah dan wakil mereka melalui majelis umat dengan pemilu. Karena tugas majelis umat adalah menyampaikan aspirasi rakyat baik muslim atau non muslim serta mengontrol jalannya pemerintahan.

Kemudian untuk kepala daerah baik wali (gubernur) dan amil setingkat bupati akan diangkat langsung oleh khalifah. Karenanya dalam hal ini tak diperlukan pilkada, pun jabatan khalifah adalah seumur hidup, kecuali dia melakukan pelanggaran hukum syari'at yang membuat jabatannya dilepas. Sehingga, tidak diperlukan pemilu berulang-ulang. Masa kekosongan pemerintahan pun hanya tiga hari, jadi ini memungkinkan tidak adanya kampanye berkepanjangan.

Begitulah sangat mudahnya sistem Islam bila dijalankan. Jadi, selayaknya kita perjuangkan sistem Islam agar kembali tegak dan menaungi seluruh umat manusia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

 
Top