Oleh : Marlina 

Akademi Menulis Kreatif


Para petani di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mulai mengeluhkan langkanya persediaan pupuk di pasaran, mulai dari pengecer hingga di kios-kios. Kelangkaan pupuk itu di antaranya, pupuk SP, ZA, urea dan NPK (Nitrogen, Phosphor dan Kalium).

Pantauan Galamedia di lapangan, di sebuah kios pupuk di Jalan Raya Ciparay-Pacet Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay, sudah tidak memiliki stok pupuk tersebut yang selama ini diburu oleh para petani untuk kebutuhan pemupukan tanaman pertanian (Galamedia).

Hal tersebut terungkap dalam surat edaran Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2020.Pada tahun 2019 lalu, alokasi pupuk subsidi untuk Jawa Barat jenis urea sebanyak 531.043 ton dan pupuk NPK mencapai 291.351 ton. Namun tahun ini, subsidi yang akan digelontorkan Kementerian Pertanian untuk pupuk urea menjadi hanya 249.748 dan pupuk NPK menjadi 194.932 ton (BANDUNG, KOMPAS.com)

Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, mendesak perubahan regulasi distribusi pupuk bersubsidi. Saat ini, regulasi distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat. Hal itu berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.

“Saat melakukan reses, saya menemukan fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran di lapangan, kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi yang mengatur mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini,” ujar Dedi, Kamis 5 Maret 2020.

Dengan temuan tersebut, lanjut dia, hal itu turut berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat. Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu bertele-tele.

Dedi pun menyarankan, agar lebih menyederhanakan regulasi distribusi pupuk bersubsidi ke tangan petani, cukup diatur peraturan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Sehingga, kata dia, distribusi pupuk bersubsidi ini dapat berlangsung dengan cepat, karena seringkali pupuk menumpuk di gudang.

Kendala langkanya pupuk karena regulasi yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkannya. Sementara pupuk dibutuhkan menyesuaikan dengan waktu penggarapan pertanian. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan kelangkaan ini terjadi, karena sebagai penguasa harus memberikan kemudahan kepada rakyatnya sebagai bentuk pengurusan terhadap rakyat. Berbeda dengan aturan Islam yang mementingkan urusan rakyat karena penguasa berkewajiban mengurusi urusan rakyat.  Peraturan dari pencipta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Islam memiliki aturan yang komplek. Termasuk di dalamnya mengurusi  ketahanan pangan. Setidaknya ada lima prinsip pokok ketahanan pangan yang pernah diterapkan di sepanjang kekhilafahan Islam yang tetap relevan.

Prinsip pertama yaitu optimalisasi produksi. yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Ada peran berbagai aplikasi sains dan teknologi, mulai dari mencari lahan optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama, hingga pemanenan dan pengolahan pascapanen.

Kedua, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Konsumsi berlebihan justru berpotensi merusak kesehatan (wabah obesitas) dan juga meningkatkan persoalan limbah. Nabi mengajarkan agar seorang mukmin, baru makan tatkala lapar dan berhenti sebelum kenyang.

Ketiga, manajemen logistik, dimana masalah pangan dan yang menyertainya (irigasi, pupuk, anti hama) sepenuhnya dikendalikan pemerintah, yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang. Di sini teknologi pascapanen menjadi penting.

Keempat, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembapan udara, penguapan air permukaan, serta intensitas sinar matahari yang diterima bumi.

Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit seperti itu. (Fahmi Amhar, 2018)

Inilah prinsip ketahanan pangan dalam Islam. Prinsip ini ditunjang sistem ekonomi Islam yang menjamin pendistribusian kekayaan secara merata. Sehingga tidak ada namanya bantuan berdasarkan strata, tetapi semua bisa tersebar secara merata. Ditunjang dengan kesadaran negara yang berkewajiban untuk menjamin seluruh kebutuhan pokok per individu secara sempurna. Hal ini hanya bisa diwujudkan ketika didukung sistem pemerintahan Islam serta sistem-sistem Islam lainnya.

Penerapan Islam secara menyeluruh tak hanya mengentaskan dari kelaparan tetapi juga mampu menjaga ketahanan pangan. Selain itu mampu membangun berbagai ketahanan lainnya. Sehingga ketika wabah menyapa, penangannya bisa bergerak seirama. Dalam sistem khilafahlah semua bisa ditangani dan diatasi tanpa rumitnya regulasi. Wallaahu a'lam bishshawaab.

 
Top