Oleh : Jasmyne Sabiya

Di saat kurva jumlah kasus Corona tak kunjung melandai hingga total kasus melesat mencapai 237.000 positif. Pemerintah lewat menterinya justru menyeruak genderang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020 agar segera dilaksanakan.

Memanasnya perhelatan Pilkada yang sebelumnya ditunda agar digelar pada 9 Desember ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana yang dilansir oleh Terkini.id (13/9/2020). Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, "Penundaan Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020, hanya bisa dilakukan lewat UU atau Perppu. Untuk UU, waktu sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui".

Sementara Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari, angkat bicara. Dia meminta agar pemerintah dan DPR merespons serius Pilkada sebagai klaster Covid-19. Jika tetap dilaksanakan, UU Pilkada perlu direvisi. Kegiatan kampanye dengan pengumpulan orang, seperti rapat umum, pentas seni, dan kegiatan olahraga harus ditiadakan. (Beritasatu.com, 14/9/2020)

Memicu Ledakan Wabah

Sejumlah permasalahan siap di hadapan mata jika pesta Pilkada tetap diselenggarakan. Mengingat bayang-bayang wabah ancaman resiko kematian terus mengintai keselamatan, ditambah persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai terburu-buru dan dikhawatirkan belum matang.

Sementara tak bisa dipungkiri bila kita melihat bahwa seluruh lapisan masyarakat belum memiliki kesadaran penuh akan menjaga protokol kesehatan. Maka oleh karena itu, jika Pilkada ini terus dipaksakan, tak ayal kemungkinan akan menjadi bom waktu yang siap melipatgandakan angka kasus positif virus Corona di Indonesia.

Namun di satu sisi, pemerintah sangat bersikukuh dan ngotot agar terlaksananya Pilkada yang terus digadang-gadangkan ini. Alasan demi alasan terus disuarakan mulai dari agar tidak banyak kekosongan jabatan, hingga agar tidak mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) pun menjadi pembenaran, meski negara harus merogoh kocek yang dalam untuk penyelenggaraan.

Di sisi lain, saat muncul usulan dari berbagai kalangan agar Pilkada ditunda hingga berakhirnya wabah, lantaran terbukti banyaknya pelanggaran saat masa sosialisasi dan pendaftaran calon, sehingga dikhawatirkan menjadi titik baru penyebaran Covid-19. Namun benar saja, lagi-lagi aspirasi publik ini ditolak oleh rezim yang hanya mementingkan tampuk kekuasaan.

Begitulah watak kepemimpinan dalam sistem kapitalisme demokrasi, kerusakan dan kezaliman yang akan diperpanjang nyawanya melalui pesta Pilkada tahun ini. Pilkada menjadi instrument penting mempertahankan demokrasi meski mengabaikan pertimbangan kesehatan masyarakat di masa pandemi.

Sungguh malang, hidup dalam sistem kapitalisme, dimana penguasa lebih mementingkan jabatan dan kepentingan. Alih-alih memikirkan keamanan dan keselamatan. Justru nyawa masyarakat menjadi taruhan meski jaminan kesejahteraan hanya sebuah harapan khayalan.

Islam Sebaik-baiknya Mekanisme dalam Pemilihan

Dalam Islam, teknis pemilihan akan dibuat sederhana dan praktis. sehingga dalam waktu singkat pelaksanaan pemilu sudah selesai, sementara calon pemilihan tidak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan dana dalam jumlah besar. Jikapun terpaksa pelaksanaan dalam masa pandemi, maka tidak akan menimbulkan mudharat yang akan mengancam keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, mekanisme pemilihan dalam negara lhilafah adalah sebaik-baiknya acuan untuk sebuah sistem pemerintahan karena berlandaskan syariat. Maka sudah selayaknya kita kembali kepada sistem Islam kafah dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top