Oleh : Ratna Handayani
Aktivis Dakwah Islam

Kembali berulang, sebuah aksi pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan demonstran antimuslim di Swedia berakhir rusuh. Unjuk rasa itu dipicu politisi kontroversial Denmark, Rasmus Paludan.

Paludan, ditulis AFP, yang hendak datang ke Swedia untuk berorasi mendapat tentangan dari otoritas setempat. Pihak berwenang memblokir kedatangannya ke kota Malmo, Swedia selatan. Ini memicu ketegangan di kelompok sayap kanan sehingga berdemo dan membakar Al-Qur'an, Jumat (28/8/2020) malam. Sejumlah orang ditangkap polisi Swedia. (Cnbcindonesia, 31/8/2020)

Aksi pelecehan terhadap Al-Qur'an tersebut merembet ke negara tetangga Swedia, Norwegia. Salah seorang pengunjuk rasa yang diorganisir kelompok Stop Islamisasi Norwegia (SIAN) merobek-robek halaman Al-Qur'an dan meludahinya. Bentrokan pun akhirnya memuncak. Puluhan orang ditangkap dalam bentrokan tersebut.

Tak cukup di situ, Majalah Charlie Hebdo di Perancis kembali berulah. Mereka bakal menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wasallam.
Dilansir oleh Kompas, 2/9/2020, dalam pernyataannya, Charlie Hebdo mengungkapkan bahwa keputusan mencetak ulang karikatur Nabi Muhammad sangat diperlukan. Mereka mengklaim, alasan untuk tidak melakukannya datang dari politisi maupun jurnalis yang mereka anggap begitu pengecut.

Kegagalan Sistemik

Standar ganda kebebasan beragama yang diterapkan Barat membuatnya mengingkari prinsip perdamaian dunia yang selalu mereka gaungkan.
Pembakaran dan pelecehan Al-Qur'an yang terjadi di Swedia dan Norwegia justru muncul dari negara perintis Nobel Perdamaian. Alfred Nobel sebagai tokoh yang merintis penghargaan itu berasal dari Norwegia. Ironis bukan?

Kemunafikan Barat terhadap teori kebebasan dalam demokrasi makin nyata dalam peristiwa ini. Apakah pelecehan dan penghinaan terhadap kitab suci umat Islam adalah wujud kebebasan berpendapat dan berperilaku? Apakah intoleran terhadap umat Islam dan menstigma buruk mereka merupakan wujud kebebasan beribadah (beragama)? Adakah umat nonmuslim yang melakukan aksi penghinaan itu mendapat hukuman setimpal dari tindakannya? Tentu saja tidak.
Hukum bagi penoda agama memang ada. Hanya saja, hukum itu tidak menjamin perlakuan adil terhadap Islam. Islam dan pemeluknya tetap menjadi bulan-bulanan islamofobia. Semua berawal dari narasi busuk Barat terhadap Islam. Hal ini tidak terlepas dari stigma yang terus disematkan kepada Islam. Yaitu Islam sebagai agama radikal, teroris, dan barbar. Seolah Islam adalah agama asing yang tidak diterima di Barat.

Sebagai negara pengemban demokrasi, Barat telah gagal menunjukkan wajah demokrasi itu sendiri. Empat pilar kebebasan yang sering diagung-agungkan tak menjadikan masyarakatnya terdidik dengan nilai toleransi tinggi.
Kebebasan berekspresi justru membuka sentimen anti-Islam itu menganga. Seperti yang dilakukan Majalah Charlie Hebdo di Perancis, atas nama kebebasan seni, mereka bebal. Merasa memiliki ruang bebas menggambar karikatur Nabi Muhammad sebagai teroris.
Kebebasan beragama yang juga menjadi pilar demokrasi tak lebih sekadar topeng untuk mempermanis wajah demokrasi. Padahal faktanya, masyarakat Baratlah yang menjadi pelaku antikeberagaman dan intoleransi. Pembakaran Al-Qur'an, pelarangan cadar, pelecehan secara verbal kerap diterima oleh kaum muslimin di benua biru tersebut.

Khilafah Menjamin Harmonisasi

“Barang siapa menyakiti seorang dzimmi (nonmuslim yang tidak memerangi umat muslim), maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.” (HR Thabrani)

Hadis di atas menunjukkan betapa Islam sangat menghargai keberagaman di negara khilafah. Sekaligus menjadi panduan bagaimana sikap kita kepada nonmuslim yang hidup dalam negara khilafah. Tidak seperti teori kebebasan ala demokrasi Barat yang jauh dari realisasinya.
Kehidupan beragama sangat dijamin dalam Islam. Warga nonmuslim yang tinggal di negara khilafah disebut dengan kafir dzimmi atau ahlu dzimmah. Kata Adz-dzimmi berasal dari adz-dzimmah yang artinya janji. Mereka hidup berdampingan dengan muslim dan mendapatkan perlindungan dari negara.
Perlakuan Islam terhadap dzimmi menunjukkan bahwa Islam mampu memberi keadilan dan jaminan bagi setiap warganegara.

Potret keadilan dan jaminan tersebut terangkum dalam beberapa hal berikut:
Pertama, jaminan kebebasan beribadah. Dalam hal ini, seorang dzimmi diberi kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Khilafah akan menjamin pelaksanaan ibadah tanpa diskriminasi, pemaksaan, ataupun tindakan intoleran. Tak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam.
Mereka diberikan kebebasan melaksanakan proses ibadah sesuai ajaran agamanya. Mereka juga tidak diwajibkan membayar zakat.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Yaman, “Siapa saja yang tetap memeluk agama Nasrani dan Yahudi, mereka tidak akan dipaksa untuk keluar dari agamanya,….” (HR Abu ‘Ubaid)

Kedua, jaminan memilih dan memeluk agama. Allah berfirman, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)..…” (QS. al Baqarah : 256)

Islam tidak akan memaksa nonmuslim untuk memeluk Islam. Islam mengajarkan agar hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Sebagaimana gambaran saat Palestina ditaklukkan oleh Shalahuddin al Ayyubi.
Saat itu, tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam hidup berdampingan dengan damai. Pun sama. Saat Muhammad Al Fatih menaklukkan Konstantinopel, beliau tidak serta merta menyingkirkan umat Nasrani. Bahkan beliau menjamin hak beragama mereka dengan baik.

Ketiga, perlakuan yang baik secara umum. Islam mengajarkan agar kaum muslim memperlakukan dzimmi dengan baik dan memperhatikan kepentingannya. Kaum muslim bahkan wajib menjaga keselamatan jiwa, harta dan kehormatannya. Mereka terjaga makanan, tempat tinggalnya, juga pakaiannya.
Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda,
“Saya berwasiat untuk khalifah sesudahku begini dan begitu. Saya juga berwasiat kepadanya untuk melakukan dzimmah (janji) Allah dan Rasul-Nya agar perjanjian dengan mereka ditunaikan, sehingga mereka berada di belakang (mendukung) ketika berperang dan agar tidak membebani mereka di luar kemampuan mereka”. (HR. Bukhari)

Keempat, kebolehan bermuamalat dengan kaum muslim. Kaum muslim boleh melakukan berbagai transaksi muamalat dengan orang kafir dzimmi, seperti jual beli, sewa, perserikatan, dan sebagainya tanpa diskriminasi.

Begitulah sederet perlakuan Islam terhadap nonmuslim. Khilafah memberi jaminan keadilan, kesejahteraan, dan perlakuan yang baik bagi setiap muslim maupun nonmuslim. Harmonisasi itu tercipta tatkala Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keindahan hubungan masyarakat seperti ini tak akan ditemukan dalam negara demokrasi-sekuler.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top