Oleh : Sri Indrianti
(Pemerhati Sosial dan Generasi)

Pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Demi mendapatkan pelayanan optimal masyarakat harus rela merogoh dalam koceknya. Jika tak sanggup, terpaksa harus puas dengan fasilitas dan pelayanan yang standar.

Terbentang kasta di masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Ibaratnya, orang miskin tak boleh sakit.

Kenyataan ini tak bisa terelakkan, pasti akan terjadi. Pasalnya, kesehatan di negeri ini menjadi objek yang dikomersialkan. Kapitalisasi kesehatan digeber secara terang-terangan demi keuntungan materialistik segelintir penguasa dan para jajarannya. Termasuk di dalamnya terkait pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19.

Sebagaimana yang nampak dalam tender pengadaan barang dan jasa alat kesehatan penanganan Covid-19 di LPSE Kementerian Kesehatan. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), pemenang tender tersebut tak memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan alat kesehatan.

Salah satunya adalah pengadaan bahan reagensia Covid-19. Dalam pengadaan tersebut, tidak ada informasi di kolom pemenang pada halaman LPSE. Namun, di bagian hasil evaluasi yang dibintangi adalah sebuah PT berinisial ZSI. Dari hasil penelusuran ICW, perusahaan tersebut lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor. (Tempo.co, 1/9/2020)

Begitu pula pengadaan daya tahan tubuh bagi mahasiswa (masker) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Politik Kesehatan Kemenkes Kupang tahun 2020. Pemenang tender tersebut adalah sebuah CV.

Ternyata, pemenang tender minim pengalaman dalam pengadaan almatkes seperti APD atau masker. Beberapa tender yang pernah diikuti CV tersebut adalah pengadaan perlengkapan gedung kantor pada 2019, dan pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP swasta di Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.  (Tempo.co, 1/9/2020)

Kapitalisasi Kesehatan

Mencengangkan hasil penelusuran ICW tersebut. Untuk suatu urusan yang begitu urgen dan darurat menuntut penyelesaian, tetaplah fokus utama penguasa negeri ini adalah mencari keuntungan.

Tingginya lonjakan kasus Covid-19 tiap harinya, tak lekas membuat penguasa negeri ini melakukan tindakan serius demi berakhirnya pandemi. Sebaliknya, tindakan-tindakan "ajaib" justru ditempuh.

Menyerahkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi kepada perusahaan yang ternyata tidak memiliki pengalaman di bidangnya, membuktikan bahwa negeri ini sangat bergantung pada korporasi besar. Tanpa memedulikan apakah perusahaan tersebut berpengalaman atau tidak.

Begitulah langkah yang ditempuh negara kapitalistik dalam pelayanan kesehatan. Materialistik yang menjanjikan keuntungan selangit menjadi poros utama.

Pelayanan Kesehatan Berkualitas dalam Islam

Berbanding terbalik dengan Islam yang justru memberikan pelayanan kesehatan berkualitas secara gratis kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial. Pelayanan kesehatan tersebut dibiayai dari kas baitul mal khilafah, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.” 

Pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula, untuk pertama kalinya, ada rumah sakit berjalan (semacam ambulans). (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikri al-Islami, hlm. 88)

Begitu banyak bukti-bukti sejarah yang menunjukkan pelayanan kesehatan berkualitas pada masa khilafah. Semestinya begitulah sikap seorang penguasa dalam bidang kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan mendasar rakyat yang akan menimbulkan dharar apabila tidak terpenuhi.

"Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. al-Bukhari)

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top