Oleh : Faritsul Mulatsam

(Aktivis Dakwah Mahasiswi Surabaya)


Indonesia adalah negeri yang penduduknya mayoritas muslim. Selain penduduknya yang mayoritas muslim, juga memiliki SDA yang berlimpah. Akan tetapi, adanya penduduk yang mayoritas muslim dan SDA yang berlimpah tidak membuat Indonesia lepas diri dari ketergantungannya terhadap Asing dan Aseng. Masalahnya ketergantungan Indonesia terhadap mereka ini justru membawa penderitaan bagi rakyat yang semakin berkepanjangan. 

Selain itu, juga memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan pemerintah. Salah satunya ketika membuat perundang-undangan yang cenderung merugikan rakyatnya sendiri tapi menguntungkan sebagian individu atau kelompok tertentu. Yang mana dengan keberadaannyalah rakyat terus terjajah. Yakni para kapitalis dan antek-anteknya. Justru yang berkuasa selama ini bukanlah para pribumi sendiri. Akan tetapi para kapitalis inilah yang ada di balik pembuatan undang-undang. 

Dengan menguasai para pribumi yang mudah disogok dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, jadilah para pribumi ini budak yang persetan dengan para kapitalis ini. Kalau sudah begitu, mulailah para kapitalis dan antek-anteknya melakukan propaganda guna membungkam rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menzalimi rakyatnya sendiri. Jelas hal ini mengarah pada keuntungan para kapitalis, tapi rakyatnya yang terus buntung. 

Seharusnya pemerintah bersyukur memiliki rakyat yang kritis akan kondisi negerinya. Karena, kekritisannya itulah bentuk cinta akan negerinya dan bentuk perlindungannya dari berbagai serangan oleh penjajah. Yang memiliki harga diri dan tidak mau menjadi budak para kapitalis. Akan tetapi hari ini kekritisan rakyat hari ini justru dibungkam. 

Dengan adanya penangkapan bahkan mengkriminalisasi meskipun seorang ulama sekalipun. Salah satunya yang dihadapi oleh Ustadz Ismail Yusanto yang dilaporkan oleh salah satu antek rezim. Pelapor itu bernama Heriansyah yang tak lain dari ormas tertua di Indonesia. Dia melaporkan pihak terlapor kepada pihak kepolisian setelah ia melihat postingan di salah satu media sosial yang mana pihak terlapor mengaku masih menjabat sebagai jubir HTI. 

Sebagaimana yang diketahui Heriansyah bahwa HTI merupakan organisasi yang telah dicabut dan dilarang oleh MA (CNN Indonesia.com). Maka dari itu pelapor juga melampirkan pasal yang berlapis ketika mengajukan laporannya kepada pihak kepolisian. Adapun pasal-pasal yang dilaporkan di antaranya pasal 82 A ayat (2) juncto pasal 59 ayat (4) point (b) dan (c) UU No. 16 tahun 2017 tentang ormas dan atau pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 169 KUHP.

Jika setiap pasal berlapis diuraikan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada keuntungan para kapitalis ini. Yang pertama, UU KUHP pasal 169. Yakni tentang turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan yang dapat mengancam negara. Yang kedua, UU ITE No. 19 tahun 2016 pasal 28 ayat (2) dan pasal 45 A ayat (2). Yang berisi tentang penyebaran informasi tanpa haq dan secara sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. 

Adapun yang ketiga, UU ORMAS No. 16 tahun 2017 pasal 82 A ayat (2). Yakni tentang setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 59. Khususnya pada ayat 4 poin (b) yang berisi tentang melakukan kegiatan separatis yang mengancam NKRI. Dan pada poin (c) berisi tentang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari uraian undang-undang yang dijadikan dasar oleh pihak pelapor dalam sebuah laporannya. Kemudian mencari korelasinya terhadap status terlapor yang masih juru bicara HTI. justru tidak menemukan korelasinya sama sekali. Justru yang ditemukan adalah adanya korelasi mengenai laporan dari pihak pelapor terhadap pihak terlapor dengan upaya pembungkaman atas kekritisan rakyat. 

Karena mereka berpikir, dengan melaporkan dan memenjarakan rakyat yang berani kritis atas kebijakan rezim dapat membungkam suara rakyat yang kritis. Sehingga kepentingan-kepentingan para kapitalis ini akan tetap menjadi rahasia. Akan tetapi, rakyat hari ini sudah tidak bisa dibohongi lagi. Semakin mereka menekan dan membungkam para pengkritis kebijakan dan pejuang yang haq, maka rakyat akan semakin penasaran setiap rezim ini terus berupaya membungkam suara kritis rakyat. 

Mengenai HTI merupakan ormas terlarang sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pelapor sepenuhnya tidak benar. Perlu dipahami bersama, HTI memang resmi dibubarkan oleh pemerintah. Bukan berarti HTI ormas terlarang. Hanya saja BHP nya yang dicabut. Mengenai aktivitasnya tetap beraktivitas seperti semula. Karena aktivitas dari pada HTI ini bukan lain adalah berdakwah. Mengenai paham yang disebarkan HTI adalah Islam. 

Jadi, pernyataan HTI adalah ormas terlarang merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tertolak. Karena yang apa yang HTI disampaikan semua tentang amar makruf nahi mungkar yang mana sebuah kewajiban setiap muslim. Bukan yang mengandung kebencian sebagaimana yang dituduhkan oleh rezim. Dan semua itu dilakukan dengan lemah lembut dan santun serta tidak melakukan kekerasan sedikit pun.

Yang menjadi akar masalahnya hari ini adalah terletak pada sistem yang diterapkan hari ini. Yakni sistem demokrasi yang lahir dari kapitalisme dan berasaskan sekuler. Dari sini pula sumber kekacauan yang diderita oleh umat tanpa henti. Karena sistem ini merupakan sistem yang dibuat oleh manusia. Yang sejatinya manusia itu lemah. Maka dari itu sistem ini tidak layak dijadikan sebagai aturan dalam mengatur urusan umat. 

Sebab, kapitalisme-demokrasi merupakan sistem kufur sehingga ketika ia diterapkan maka yang ada adalah kesengsaraan sebagaimana kondisi hari ini. Namanya sistem kufur sudah pasti bertentangan dengan yang haq. Semua masalah yang diakibatkan oleh kapitalisme-demokrasi dapat terangkat hingga ke akar-akarnya hanya dengan Islam. 

Sebab hanya Islamlah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi umat bukan lagi janji-janji kosong yang berujung kesengsaraan umat. Dan itu sudah terbukti baik dari segi histori maupun segi dalil. Bahwa penerapan Islam secara totalitas pernah terjadi dan mampu menyebarkan Islam ke dua per tiga dunia. Tanpa ada kekerasan ataupun penjajahan justru sebaliknya. Yakni dengan membebaskan umat dari penguasa yang zalim tanpa mengusik keyakinan mereka. Karena Islam adalah agama sekaligus sebuah ideologi yang sahih dan Allah meridainya. 

Adapun sistem yang mampu menerapkan syariat Islam secara totalitas bukan lain adalah khilafah yang bermanhajkan kenabian, bukan kapitalisme-demokrasi ataupun sosialisme-komunisme. Untuk menuju perubahan yang hakiki adalah dengan mendakwahkan Islam kafah (totalitas). Akan tetapi dalam mendakwahkannya pun tak cukup berbekal semangat saja akan tetapi minim ilmu. Juga diiringi dengan mengkaji Islam kafah secara intensif kemudian dilanjut dengan mengembannya ke seluruh dunia. 

Sungguh mulia orang-orang yang menolong agama Allah dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah. Karena, hidup dan matinya hanya diniatkan untuk Allah dan Rasul-Nya semata. Maka dari itu menjadi pejuang Islam kafah adalah sebuah pilihan yang mulia dan surga yang pantas didapatnya. Dan akan menjadi hujjah kita kelak di yaumul hisab. Aamiin.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top