Oleh : Siti Aisah, S.Pd
(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang dan Member AMK3)

Infrastruktur merupakan wujud modal publik atau public capital sebagai bentuk investasi pemerintah dalam bentuk segala jenis fasilitas umum seperti jalan umum, sistem saluran pembuangan umum, jembatan untuk kebutuhan publik, dan sebagainya. (N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ekonomi tahun 2003)

Sejatinya keberadaan infrastruktur yang dibutuhkan khalayak umum, serta ditunjang dengan berbagai fasilitas non fisik lainnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat wajib disediakan oleh pemerintah. Artinya insfrastruktur ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik saja, namun non fisik yang meliputi aspek sosial-ekonomi.

Dilansir dari laman beritaaktual.com (4/09/2020) bahwa proyek pembangunan tahap I Pelabuhan Patimban sudah hampir rampung atau lebih dari 90 persen. Rencananya, peluncuran awal (soft launching) pelabuhan Patimban tersebut akan dihelat pada November 2020.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembangunan infrastruktur dalam kawasan Segitiga Rebana ini berjalan relatif cepat sejak penunjukan lokasi (Penlok) 2019 lalu. “Kemudian kami koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, kepala desa, dan masyarakat untuk memastikan tidak banyak dinamika dan spekulasi yang merugikan kita semua,” ujar Kang Emil. Paling lambat di 2022 Pelabuhan Patimban sudah beroperasi lebih dulu untuk melayani bongkar muat produksi otomotif.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi tanggungjawab penuh negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang memadai mutlak adanya. Insfrastruktur ini pun berfungsi supaya bisa memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat yang merata ke seluruh pelosok negeri. Hal ini merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan.

Indonesia yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur hanya mengandalkan pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara. Selanjutnya dari pinjaman atau uang luar negeri dan juga melalui skenario kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)  yaitu kontrak kerjasama antara  pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik yang jangka waktunya berkisar antara 15-20 tahun. Namun pada akhirnya tetap masyarakatlah yang harus menanggung beban pembiayaan ini. Yaitu secara langsung melalui pungutan penggunanan infrasturktur seperti tarif tol yang semakin hari semakin mahal. Ataupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur pembangunan pelabuhan ataupun akses jalan tol ini adalah termasuk kategori milik umum.  Sehingga harus dikelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum atau dana milik negara. Akan tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari pengelolaannya. Jikalau ada pungutan sekalipun, hasilnya harus tetap dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain seperti membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat. Semisal sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang biasa dipergunakan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka. Hal yang harus ditekankan bahwa sama sekali tidak ada pos pendapatan negara dari sarana-sarana ini.

Islam membagi dua kategori pengadaan infrastruktur yaitu; pertama, infrastruktur yang menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat ketika tidak ada. Contohnya, dalam satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki akses jalan umum/utama, tidak ada gedung sekolah, universitas, rumah sakit, atau bahkan saluran air minum. Keberadaan insfrastruktur jenis ini penting guna membangun masyarakat ke arah lebih baik. Infrastruktur pendidikan, kesehatan  ataupun aspek ekonomi

Kedua, Infrastruktur yang tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya,  tapi masih dibutuhkan. Misalnya pengadaan jalur jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan,  perluasan masjid dan lainnya. Infrastruktur yang kedua ini tidak boleh dibangun jika kondisi negara belum mempunyai dana lebih sehingga pembangunan infrastruktur tersebut  melalui jalan utang dan pajak tidak diperkenankan. Artinya infrastruktur ini hanya bisa dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal berlebih atau telah tercukupi.

Menilik infrastruktur kategori pertama, keberadaannya yang penting maka harus tetap dibangun. Hal ini tidak dilihat dari ada atau tidak adanya dana APBN atau Baitul Mal. Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka pembiayaannya wajib dari dana tersebut. Namun, jika tidak tercukupi maka dalam hal ini negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharîbah) dari rakyat. Seandainya memerlukan waktu yang lama dalam pemungutan dharîbah sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh dalam hal ini negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman ini akan dibayar dari dana dharîbah yang kelak terkumpul dari masyarakat.  Perlu dipahami dan diperhatikan pula bahwa pinjaman tersebut tidak boleh ada bunga (baca: riba) atau bisa menyebabkan negara menjadi bergantung kepada pemberi pinjaman.

Perbedaan Antara Pajak dalam Sistem Islam dan Pajak dalam Sistem Kapitalis

Pajak dalam sistem kapitalis merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak yang dipungut banyak sekali jenisnya yang ditetapkan sebagai objek pajak. Pemungutan pajak dalam sistem Kapitalisme dilakukan terhadap seluruh warga negara dan secara permanen/berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan pajak (dharîbah) dalam Islam dimana hanya dipungut dalam kondisi kas negara dalam keadaan benar-benar kosong dan dipungut dari orang-orang kaya saja. Penarikan dharîbah ini juga dilakukan tidak permanen seperti kapitalis. Melainkan secara temporer hingga kas negara terpenuhi. Selanjutnya pemasukan negara dalam Khilafah Islamiyah diperoleh dari berbagai macam pos-pos pemasukan yang diizinkan oleh Asy-Syâri' berupa harta-harta fai dan kharaj, pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dan pos khusus pemasukan zakat (khusus pos pemasukan yang terakhir), akan tetapi pos ini tidak boleh dicampur dengan pemasukan-pemasukan lainnya. Karena pos ini hanya dialokasikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan infrastruktur.

Begitulah Islam ketika sistem ekonominya diterapkan dalam bingkai negara. Lantas, sekiranya apa yang bisa dibanggakan dari pembangunan infrastruktur pelabuhan ala kapitalis yang justru membebani masyarakat jika pembiayaan dari pajak namun nyatanya hasil memalak rakyat. Tak hanya itu, jika pengelolaannya diserahkan kepada swasta maka akan menjadi ladang bisnis bagi para kapital demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Akankah kita ridha melihat negeri ini terus-menerus jauh dari keberkahan karena tidak mengambil hukum yang telah ditetapkan-Nya, saatnya umat bebas dari kungkungan kapitalis dengan mengambil aturan yang haq. Serta tidak ada aturan selain syariat Islam yang mampu memberi kesejahteraan sebenar-benarnya bagi manusia. Yaitu salah satunya pengelolaan kepentingan umum yang  diridhai, yang sesuai dengan  syariat-Nya. bukan berdasarkan pengelolaan untung-rugi, atau mengejar prestasi materi dan gemerlap dunia.

Wallahu a'lam bi-ashawab.
 
Top