Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd.

Menteri Agama Fachrul Razi akan menerapkan program sertifikasi penceramah bagi semua agama mulai bulan ini. Ia menyatakan pada tahap awal bakal ada 8.200 orang akan mendapatkan sertifikasi penceramah.

"Kemenag bentuk program penceramah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Tahap awal kami cetak 8200 orang," kata Fachrul dalam webinar 'Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara' di kanal Youtube Kemenpan RB, Rabu (2/9). (CNN Indonesia.com, 3/9/2020)

Program sertifikasi penceramah seperti ini sudah pernah digagas oleh menteri Agama periode sebelumnya. Namun karena menuai banyak kontra dari masyarakat akhirnya ditunda. Hingga akhirnya  program ini kembali digaungkan oleh menteri agama yang baru.

Mengenai alasannya, Fachrul menegaskan program tersebut bertujuan untuk mencetak penceramah yang memiliki bekal wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Sekaligus, kata dia, mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah.

Menanggapi tujuan yang dikemukakan oleh Menag tersebut. Lantas muncul pertanyaan dalam benak kita sebagai masyarakat. Apakah benar negeri ini  telah mengidap penyakit radikalisme akut? Apakah radikalisme menjadi persoalan utama yang mengancam keselamatan jiwa seluruh rakyat Indonesia?

Bukankah pandemi yang tak kunjung usai yang sudah enam bulan lebih mewabah di negeri ini yang menjadi masalah utama kita. Ditambah dengan penanganan yang tak jelas arah, kian menambah kesulitan masyarakat. Mau tetap dirumah terancam tak bisa makan. Mau aktivitas diluar ada makhluk kecil tak kasat mata yang mengintai jiwa.

Inilah seharusnya yang menjadi perhatian utama pemerintah. Sebab ini adalah masalah yang langsung berkaitan dengan nyawa manusia. Bukan malah terus mengobok-obok Islam dak pendakwahnya.

Meski sudah berselang beberapa waktu lamanya. Bukan berarti masyarakat mulai setuju dan mendukung program ini. Banyak kalangan menilai bahwa program sertifikasi da'i seperti ini hanya digunakan rezim sebagai alat menjegal dakwah Islam Kafah.

Menanggapi hal ini MUI sebagai salah satu perkumpulan ulama di Indonesia menyatakan bahwa, "Rencana sertifikasi Da'i/Muballigh dan/atau program Da'i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut," demikian salah satu bunyi pernyataan sikap MUI seperti dilihat detikcom, Selasa (8/9/2020).

Tak hanya MUI penolakan juga datang dari ormas Muhammadiyah. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad, rencana sertifikasi untuk para da'i dari masyarakat dinilai belum diperlukan. Beliau menjelaskan, para dai yang melakukan tugas secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh MUI dan Muhammadiyah bahwa kiranya sertifikasi semacam ini adalah ide yang ngawur dan salah kaprah. Sebab, dakwah amar makruf nahi mungkar adalah sebuah kewajiban. Dakwah adalah tugas mulia sebagai wujud kasih sayang sesama manusia.

Justru yang perlu kita koreksi adalah kebijakan rezim yang semakin nyata terlihat permusuhannya terhadap ide Islam Kaffah terlebih khilafah. Berbagai macam cara dan upaya dilakukan untuk bisa membendung opini ini agar tak sampai menyentuh hati dan pikiran umat.

Sebagai leading sector penanganan radikalisme agama, kemenag makin nampak menyerang Islam dan memojokkan pemeluk Islam yang taat syariah. Mulai dari pelarangan menjadi ASN bagi siapa saja yang punya pemikiran khilafah. Hingga menuding anak yang berparas good looking sebagai agen radikal.

Sungguh ironis memang negeri ini. Negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Namun para da'i nya harus bersertifikat untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Sungguh terasa aneh dan janggal. Benar saja apabila banyak yang menilai bahwa ini hanyalah bagian dari agenda deradikalisasi.

Memang, apabila sekilas kita lihat program sertifikasi da'i ini seakan-akan menjadi pelindung Islam dan ajarannya. Namun sejatinya hanyalah kedok untuk mengontrol isi-isi ceramah para da'i agar sesuai dengan kepentingan mereka.

Begitu juga dengan agenda deradikalisasi, tak lain hanyalah proyek menghambat kembali tegaknya sistem Islam Kaffah. Sebab hanya sistem Islam yang menerapkan seluruh syariatnya yang akan mengguncang kekuasaan rezim boneka kapitalis.

Melalui lisan para da'i yang mukhlis inilah umat akan memahami bahwa hanya dengan syariah dan khilafah kemuliaan dan kesejahteraan hidup akan terwujud. Dibawah naungan khilafah pula penghambaan secara totalitas kepada Allah akan sempurna. Sebab hukum Allah menjadi landasan setiap kebijakan yang dilahirkan.

Selain itu aktivitas dakwah juga bukan sebuah profesi yang mendatangkan materi. Ini adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt. Para da'i adalah pewaris para nabi. Tidak selayaknya mereka dicurigai sebagai oknum yang mengancam NKRI. Justru mereka para da'i yang mukhlis, sadar betul bahwa bumi ini adalah amanah yang harus dijaga dengan menerapkan aturan Allah Swt.

Aktivis dakwah adalah ladang mencari pahala. Bukan ladang mencari tumpukan uang.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

من دَلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرِ فاعلِه

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893).

Diantara kedudukan da'i dalam Islam adalah:
Pertama, debagai pengawal kekuasaan. Dimana penguasa selalu diawasi dan dikontrol agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berjalan sesuai dengan hukum syara'. Ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan, dan siapa saja orang-orang yang ada disekeliling penguasa.

Kedua, sebagai garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim. Hal ini pernah dicontohkan oleh Abu Muslim Al Khaulani yang mengoreksi Muawiyah bin abu Sufyan salah seorang sahabat nabi yang sedang menjabat sebagai Khalifah pada masa itu. Ketika itu beliau bertindak dzalim terkait pemotongan harta beberapa kaum muslim yang bukan menjadi haknya.

Begitulah selayaknya peran seorang da'i dalam Islam. Sebab hubungan antara agama dan kekuasaan memang sangat erat dan saling membutuhkan. Hal ini telah dijelaskan oleh imam Ghazali sebagai berikut:

Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan:

الملك والدين توأَمان فالدين أَصل والسلطان حارس وما لا أَصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.

Wallahu'alam bish-shawab.

 
Top