Oleh : Tinah Sholihah
Manajer Rumah Tangga dan Member AMK 

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat buruk bagi negeri ini. Selain sektor kesehatan dan ekonomi, sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang mengalami keterpurukan. Program pendidikan jarak jauh yang diterapkan  pemerintah belum berjalan dengan efektif. Banyak sekali kendala yang menghalangi keberhasilan program ini.

Selain menyangkut persoalan siswa yang mengalami kesulitan berkonsentrasi di rumah, juga menyangkut biaya kuota internet yang mahal. Ini dirasa makin menambah berat beban hidup orang tua di tengah pandemi.

Hal yang sama juga dialami oleh sektor pendidikan non formal seperti Madrasah dan Pesantren. Untuk meringankan beban orang tua dan santri, Pemerintah mengalokasikan dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) untuk memperlancar program Pendidikan Jarak Jauh ( PJJ).

Namun alih-alih  membantu meringankan beban orang tua dan siswa, Kementrian Agama malah tega memotong dana Bos tersebut. Padahal madrasah dan pesantren jelas-jelas berada di bawah naungannya.

Padahal sebelumnya Mentri Agama Fachrul Razi telah berjanji untuk tidak melakukan pemotongan dana Bos selama masa Pandemi.

"Sudah janji kepada kami, janji aja dibohongi, bagaimana yang lain? Dan kami di DPR tidak pernah menyetujui adanya pemotongan dana Bos", ungkap Yandri, Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) dalam Raker Selasa, 08 September 2020.( Pikiran Rakyat Cirebon.com).

Sementara Menteri Agama Fachrul Razi berdalih, ini dilakukan karena menindaklanjuti surat dari Kementrian Keuangan terkait langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian Agama tahun 2020.

Islam sebagai aturan yang berasal dari Allah Swt, mempunyai solusi yang berkaitan dengan pendidikan. Negara wajib memfasilitasi pendidikan rakyatnya secara gratis, karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar sebagaimana kebutuhan terhadap makanan, pakaian, rumah dan kesehatan.

Dalam Islam anak-anak mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, baik yang berasal dari keluarga kaya atau miskin, guru yang profesional, serta sarana pendidikan yang lengkap.

Rasulullah Saw. dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Madinah telah mengambil kebijakan untuk menyediakan guru yang cukup dari tawanan Badar dengan memberi kompensasi kebebasan bila mereka bersedia mengajarkan anak- anak muslim membaca.

Begitu juga pada masa Khalifah Al- Ma'Mun, kebijakan pelayanan pendidikan gratis dan berkualitas betul-betul dilaksanakan dengan baik. Negara menyediakan asrama, makan, minum, kertas, pena serta uang saku perbulan, untuk digunakan bila ada kebutuhan yang mendesak. Karena kebutuhan sehari-hari siswa sudah terpenuhi.

Sistem pendidikan Islam dengan kurikulum yang berdasarkan pada akidah Islam, akan melahirkan para peserta didik yang berkompeten sesuai dengan kapasitasnya.

Saatnya tinggalkan sistem yang rusak. Ganti dengan sistem yang peduli dengan pendidikan generasi muda. Karena di pundaknya digantungkan nasib bangsa. Dan semua bisa terwujud hanya dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah.

Wallahu a'lam bishawwab.
 
Top