Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd


Tanggal 18 September kemarin untuk pertama kalinya Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Kesetaraan Upah Internasional. Perayaan tersebut juga sebagai bentuk komitmen dari PBB untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. 

Hari itu koalisi kesetaraan upah menyatakan kepada semua pemimpin negara untuk menyusun langkah kesamaan upah antara laki-laki dan perempuan. Karena dianggap masih ada kesenjangan sekitar 10-40%. Sedangkan di Indonesia sendiri, data menunjukkan perempuan memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. 


Data yang sama juga menyatakan bahwa perempuan yang sudah memiliki anak, angka selisih gajinya jauh lebih besar dengan laki-laki. Tentu saja perbedaan upah tersebut berdampak buruk bagi ekonomi perempuan. Terutama pada masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bukan hanya masalah upah yang dituntut tapi mereka juga menghendaki memiliki peluang kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan.


Seremonial peringatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam sistem sekulerisme sebagai upaya untuk menutupi aroma tak sedap yang tercium oleh masyarakat. Mulai dari hari ibu, hari anak sedunia, hari AIDS, dan lain-lain. Padahal pada faktanya itu semua hanya basa-basi dalam sistem sekuler yang tidak mampu menyelesaikan persoalan yang    semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat kerusakannya. Begitupun fakta kesenjangan upah diselesaikan dengan seremonial peringatan Hari Kesetaraan Upah. 


Realitas ini tentu menjadi sasaran empuk para pegiat gender untuk kembali membuktikan ketidakberpihakan dunia kerja pada perempuan. Penyebabnya, persepsi patriarkislah yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, apapun jenisnya. Maka dari itu, semua penghalang itu harus dihilangkan demi tercapainya ‘pertumbuhan ekonomi’.

Kampanye itu dideraskan Barat terutama para pegiat gender, karena mereka menyadari sulit menghapus naluri seorang perempuan untuk bertahan dalam rumah dan mendampingi buah hatinya. Karena itu harus ada iming-iming sepadan yang mampu menyeret mereka keluar dari ‘habitat’ ternyamannya, menjadi ibu full time. Hidup di era kapitalisme, saat negara hanya berfungsi sebagai wasit pertandingan dan tak peduli dengan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, memaksa para ibu untuk berpikir tentang ‘mendapatkan penghasilan’. Di posisi seperti inilah, kebutuhan finansial para ibu bertemu dengan kepentingan kapitalis. 

    

Dalam sistem Islam (negara khilafah), keadilan itu tidak dimaknai dengan kesamaan. Keadilan tidak berbicara soal material dan nominal tapi berbicara sifat adilnya Zat Yang Maha Adil yang telah menurunkan aturan-Nya bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrah manusia. Islam menempatkan peran utama perempuan sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Hal ini tentu kontraproduktif dengan kampanye Barat seperti yang telah diuraikan di atas. Hukum Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, ada syarat dan ketentuan sesuai syariat, sesuai kekhususan peran dan posisinya.

   

Alhasil, jika perempuan bekerja maka berlaku hukum ijaratul ajir (kontrak kerja) sesuai dengan hukum-hukum yang menyangkut jenis pekerjaan, waktu, termasuk besaran gaji. Secara umum tidak berbeda laki-laki dan perempuan. Bila pekerja perempuan memiliki keunggulan daripada laki-laki pada pekerjaan yang sama, maka tidak menutup kemungkinan besaran penghasilannya melebihi laki-laki. Dalam hal ini tidak ada kezaliman seperti halnya yang biasa terjadi pada sistem kapitalis. Negara khilafah akan menindak tegas setiap kezaliman yang dilakukan dari satu pihak kepada pihak lainnya ketika melanggar akad kontrak kerja, sebagai penerapan keseluruhan hukum syariat seperti dalam hadis qudsi berikut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, Allah Swt. berfirman, “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya.” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

    

Disamping itu, negara khilafah akan menjamin kesejahteraan warganya-baik muslim maupun non muslim- karena masalah penghasilan dalam pandangan syariat Islam, tidak berhubungan dengan kecukupan akan kebutuhan hidup, perbedaan jenis kelamin, hingga jaminan hari tua. Sedangkan dalam negara kapitalis, negara cuci tangan akan jaminan kesejahteraan warganya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang terus bertambah dan membayar semua layanan demi memenuhi hajat publiknya. Karena itu muncul tuntutan untuk menghilangkan gender pay gap, agar perempuan mandiri secara finansial dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjamin hari tuanya.

    

Selama negara ini dibangun di atas paradigma berpikir yang salah, dengan menjadikan akal semata dalam mengatur kehidupan tanpa bimbingan wahyu dari Zat Yang Maha Adil (Allah Swt.), maka mustahil kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan akan terwujud. Mesti disadari kondisinya saat ini bahwa perempuan butuh khilafah sebagai satu-satunya solusi atas keterpurukan yang menimpa perempuan di seluruh dunia akibat dari diterapkannya ideologi sekuler-kapitalis.

 

Wallaahua a'lambishshawaab

 
Top