Oleh : Ummu Haura
Pemerhati Kebijakan Publik

Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura masih menjadi topik yang senantiasa dibahas ditingkat pemangku kebijakan wilayah. Hal itu ditunjukkan dari janji pemilu Kepala Daerah terpilih dan tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahun masa kepemimpinan Bupati terpilih. Pasalnya banyak program pengentasan kemiskinan yang berasal dari pusat hingga luar negeri untuk wilayah Madura belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan walaupun terdapat pengurangan angka kemiskinan. BPS merilis persentase penduduk miskin untuk empat kabupaten di wilayah Madura pada tahun 2019 Kab. Bangkalan sebesar 18,90%; Kab. Sampang 20,71%; Kab. Pamekasan 13,95% dan Kab. Sumenep 19,48%. Angka-angka tersebut jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung tinggi kecuali untuk Kab. Pamekasan dan akan cenderung meningkat akibat dampak pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung di negeri ini.

Dilansir dari laman pojoksuramadu.com dan tribunnews.com pada tanggal 25 Agustus 2020 kemarin empat Bupati di Madura bersepakat membuat komitmen memajukan wilayah dan menjadikan kabupaten di Madura berdaya saing.

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS, Achmad Herry Marzuki. Turut hadir Bupati Sampang, Bupati Bangkalan, dan Bupati Sumenep yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Pemkab Sumenep. Keempat Kabupaten di Pulau Madura sama-sama memiliki keinginan untuk maju dan menjadi Kabupaten yang berdaya saing. Dalam paparannya, Baddrut Tamam berharap agar sinergitas antara empat kabupaten di Madura bisa terus terjaga. Sehingga, pembangunan Jembatan Suramadu akan berdampak terhadap perekonomian warga Madura. Menurut Baddrut, pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura yang terintegratif akan mendorong kemajuan dan kemakmuran bersama. Ia menyadari, saat ini sudah seharusnya empat Kabupaten di Pulau Madura mampu bangkit dengan saling merangkul satu sama lain. Bahkan dirinya pernah mengusulkan terkait sebutan Gerbang Kertosusila (Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan) diubah menjadi Germa (Gresik Madura).

Namun jika diamati lebih dalam program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nampak indah di luaran namun tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Akar permasalahan sesungguhnya dari semua kekacauan yang dialami wilayah madura khususnya dan bangsa Indonesia umunya adalah kesalahan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kapitalis yang kental dengan praktik ribawi sudah menjadi kebijakan yang harus diambil oleh seluruh Kepala Daerah terpilih. Semisal saja dalam proses pembangunan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan dibangun atas dasar hutang riba. Selain itu dalam memaknai kesejahteraan nampak dalam penggunaan indikator ekonomi yang hanya bersifat makro dengan artian jika sebagian individu sudah sejatera maka sudah cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut dapat dibuat solusi mendasar yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme yang sekarang bangsa ini pakai dengan sistem yang sudah Allah turunkan 14 (empat belas) abad lalu melalui manusia istimewa yaitu Rasulullah SAW dan telah dipraktekan selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sistem tersebut adalah Islam dengan sistem pemerintahannya adalah khilafah yang seluruh kebijakannya berasal dari Al Qur'an dan as-sunnah. Sistem kebijakan keuangan di dalam khilafah berasal dari Baitulmal (kas negara) Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam tiga pos besar: fai-kharaj, milkiyyah amm, dan zakat.

Pemasukan tersebut meliputi : (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; dan (12) Pajak.

Khilafah tidak akan terjerat utang luar negeri yang ribawi dan berpotensi menggadaikan kedaulatan negara sekaligus mendatangkan murka Allah sebagaimana yang sabda Rasulullah:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).
Ada satu pos yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Pajak tidak menjadi sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itu pun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali. Sepanjang sejarahnya yang mencapai 1.300 tahun, Khilafah mampu membangun negara dari baitul mal yang tidak bersumber dari pajak dan utang.
Sehingga kesejahteraan adalah suatu keniscayaan bagi seluruh umat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
 
Top