Oleh : Oom Rohmawati

Ibu Rumah Tangga dan Member AMK


Kondisi pandemi yang masih belum bersahabat hingga hampir tujuh bulan lamanya telah melemahkan berbagai aspek kehidupn. Baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Di sektor ekonomi, masyarakat kelas bawahlah tentunya yang paling terpukul, sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesulitan. Bahkan tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun harus ikut menanggung beban berat ini. Salah satu contohnya, Kiki Pirmansyah (11), murid kelas 5 SDN Sukahati, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak muncul pandemi Corona alias Covid-19, Kiki turut banting tulang membantu orangtuanya. Caranya, dengan  menenteng aneka buah siap santap berkeliling ke sejumlah kompleks perumahan dan kampung sekitar rumahnya di Kampung Ciguruwik RT 02/RW 12 Desa Cinunuk. (Visinews, 17/9/2020)

Meski keadaan keluarga Kiki serba kekurangan, namun tak pernah tersentuh bantuan. Bahkan dirinya tidak mampu ikut belajar daring seperti anak lainnya, karena tidak memiliki alat komunikasi semisal gadget. Bantuan Sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa (DD) juga tidak sampai pada keluarganya. Sehingga ia harus belajar dengan alat seadanya dan sekemampuan dirinya.

Kiki, salah satu anak yang bernasib malang, dan nyatanya masih banyak lagi anak yang harus rela banting tulang demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Padahal masa anak-anak semestinya mendapatkan perhatian penuh dari kedua orangtua bahkan negara, untuk bisa mendapatkan hak-haknya. 

Fakta yang terjadi tersebut tak bisa dipungkiri berkaitan erat dengan kebijakan pusat, ada kelemahan kontroling yang berakibat penanganan yang salah dari pemerintah. Bahkan dalam menangani pandemi banyak kebijakan kurang tepat sedari awal. Subsidi ataupun bantuan kerap tidak tepat sasaran. Akhirnya rakyat dibiarkan masing-masing mengurus dirinya sendiri.

Di situasi pandemi saat ini, ketika negeri menggenggam sistem kufur kapitalisme,  sistem buatan akal manusia yang standarnya manfaat. Jelas hanya menguntungkan segelintir orang, dan bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk mereka para pemilik modal. Artinya tidak mungkin kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan sandang, pangan dan papan juga pendidikan dan kesehatan, bisa terpenuhi seutuhnya. Bahkan anak pun ikut jadi korban. Karena negara menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada pihak kapitalis atau para pemilik modal yang menyebabkan keuntungan yang semestinya dinikmati oleh masyarakat justru diserahkan pada aseng dan asing. 

Belum lagi pemikiran para pejabat negeri ini yang sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Mereka menganggap agama itu hanya mengatur ritual ibadah mahdhah saja. Sehingga kerap menganggap sepele amanah. Sehingga menjadi penyebab tidak tersalurkannya bantuan pada yang berhak menerimanya, semisal keluarga Kiki Pirmansyah yang terlewat. Kurangnya kesadaran bahwa setiap tindakan manusia diatur dalam agama. Menjadikan individu-individu negeri baik rakyat biasa hingga penguasanya minim rasa takut pada Allah Swt.  

Padahal Islam agama yang sempurna, mengatur segalanya, mulai dari perkara ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan, baik urusan dalam negeri ataupun  luar negeri.

Islam pun mencetak para pemimpin amanah, yang takut kepada Allah. Sehingga di dalam mengerjakan tugasnya mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. 

Adapun terkait kepemilikan harta, Islam memandang bahwa hutan, air, dan energi adalah milik umum. Rasulullah saw. bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, Padang rumput dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)

Maka pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, tapi diselenggarakan sepenuhnya oleh negara. Dan hasilnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan. Maka, negara yang seharusnya hadir memberi perlindungan terhadap semua anggota masyarakat baik kalangan anak-anak hingga orangtua. 

Dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang berkewajiban memberi nafkah, dalam hal ini para ayah untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan optimal.

Adapun terkait hak anak yang wajib  dipenuhi oleh kedua orangtuanya, di antaranya: hak hidup, penyusuan dan pengasuhan, diberi nama yang terbaik serta menyembelih hewan aqiqah, mengkhitan, mendidiknya, menyayanginya dan menikahkannya.

Itulah hak-hak yang mesti didapatkan oleh setiap anak. Namun, apabila orangtuanya tidak mampu karena cacat, sakit atau yang lainnya, maka kewajiban ini harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Sesuai ketetapan syariah, urusan tentang nafkah/kebutuhan hidup yang pertama harus memenuhi dari pihak ayah.

Sedangkan dari pihak ibu tentang penyusuan dan pengasuhan (hadhanah) bila ibu tidak bisa memenuhinya, maka jatuh pada ahli waris dari pihak ibu.

Bila kedua ayah ibu serta ahli warisnya tidak mampu, maka negaralah yang mesti menanggung. Baik dalam keadaan wabah pandemi ataupun tidak.

Dalam sistem pemerintahn Islam, negara akan menjadikan peraturan-peraturan Islam sebagai undang- undang yang harus dilaksanakan, sehingga tercipta kehidupan yang kondusif dalam membentuk keluarga-keluarga yang tangguh. Hal ini karena sistem ekonomi dalam pemerintahan Islam akan menjadikan biaya hidup murah. 

Di samping itu negara akan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, baik kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan ataupun kesehatan dan pendidikan.

Demikianlah tidak ada harapan pada sistem lain selain Islam. Maka sudah saatnya kita kembali ke dalam sistem Islam. Sehingga tidak akan ada lagi anak yang terlantar, dan mencari nafkah sendiri. Karena negara dan seorang khalifah yang akan memenuhinya.

 Wallahu a'lam bi ash shawwab.

 
Top