Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga & Member Amk

Pandemi belum lagi berlalu, penyebaran wabah masih menunjukan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia tanggal 1 September 2020, jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai 177.571 orang, dengan jumlah kematian mencapai 7.505 orang. Sebuah angka yang semestinya tidak boleh dipandang remeh begitu saja.

Namun faktanya, masyarakat sepertinya telah gerah dengan  suasana pandemi. Merasa jenuh dan bosan dengan seruan "di rumah saja" dan ingin kembali menjalani aktivitas normal seperti sedia kala. Seperti dilansir oleh Galamedianews.com (23/8/20), beberapa waktu lalu masyarakat beramai-ramai mengunjungi Bendungan Hantap di Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Bendungan yang kini telah disulap menjadi kawasan wisata air tersebut menjadi destinasi yang diminati untuk menghilangkan rasa jenuh masyarakat. Namun sayangnya, aktivitas ini selain memicu kerumunan, juga menjadikan mereka abai terhadap protokol kesehatan. Mereka asyik bermain air tanpa menjaga jarak ataupun mengenakan masker.

Kasus pengabaian akan protokol kesehatan ini bukan kali ini saja terjadi. Diberitakan oleh JabarNews.com (21/820) warga Desa  Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung nampaknya telah abai akan  protokol kesehatan. Hal ini diutarakan oleh warga lingkungan RW 13 Desa Margahayu bernama Asep yang mengeluhkan bahwa masyarakat kerap kumpul-kumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ia menilai pihak kepala desa kurang memberi perhatian terhadap hal ini dan semestinya melakukan sidak untuk menyaksikan sendiri ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Di sisi lain, saat masyarakat dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan demi meminimalisir penyebaran virus Covid-19, Bupati Bandung Dadang M Naser mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bandung untuk bersatu dan membiasakan hidup produktif di tengah pandemi. Hal ini disampaikan saat menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi, 17 Agustus 2020, di lapangan Upakarti Soreang. (PRFMNews)

Hal ini memberi kesan janggal, karena pada saat masyarakat dihimbau untuk waspada, pemerintah setempat justru mengajak masyarakat untuk produktif. Mall-mall kembali dibuka, taman hiburan kembali ramai oleh pengunjung, resepsi pernikahan yang berpeluang besar menimbulkan kerumunan pun kembali dilonggarkan. Meski disyaratkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan karena umumnya masyarakat tidak selalu mau diatur dan diarahkan.

Semakin berlarut-larutnya masalah penyebaran wabah, menampakkan betapa para penanggungjawab negeri ini masih belum mampu meredam serangan virus Covid-19. Negeri ini nyatanya masih tergagap dalam mengatasi wabah, tindakan yang diambil dianggap lamban dan cenderung memperburuk keadaan. Lockdown yang semestinya menjadi solusi tepat penanganan wabah justru urung dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan seperti PSBB, social distancing, mematuhi protokol kesehatan, lebih dikedepankan pemerintah daripada harus menjalani lockdown. Kekhawatiran terhentinya roda perekonomian negara menjadi alasan utama tidak diambilnya kebijakan karantina wilayah tersebut. Itu sebabnya pemerintah masih memaksakan diri untuk membuka kembali fasilitas umum, tempat rekreasi, padar, mall bahkan bioskop, sekalipun angka penyebaran virus masih sangat tinggi.

Inilah ironi penguasa kapitalis, yang lebih mengedepankan masalah perekonomian negara daripada keselamatan rakyatnya. Watak kapitalis yang menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan menjadi landasan ditetapkannya kebijakan tak tentu arah dalam   menangani wabah. Pertimbangan ekonomi  dianggap sebagai langkah aman yang diambil pemerintah agar tidak terbebani oleh keharusan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Lockdown dianggap akan semakin memperburuk perekonomian negara.

Negara seharusnya mendudukan diri sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan loyal akan kepentingan para pemilik modal. Semestinya negara mengerahkan segala daya upaya untuk melindungi rakyatnya dari wabah dan menjamin kebutuhan dasar mereka. Karena hakikatnya, perekonomian ekonomi rakyat masih bisa dipulihkan, tapi kehilangan nyawa rakyat tidak akan bisa tergantikan oleh apapun.

Setidaknya gambaran negara seperti itulah yang tergambar dalam Islam. Keputusan lockdown yang ditetapkan sama sekali tidak membuat masyarakat menderita dan memperburuk kondisi negara. Kesigapan pemimpin Islam dalam menangani krisis dengan cara memobilisasi bantuan pada daerah terdampak, nyatanya mampu mengatasi penyebaran wabah di tengah masyarakat.

Hal inilah yang tergambar pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab. Pada masa kepemimpinan beliau, saat itu kota Amwaz didera wabah. Saat itu Khalifah segera melakukan isolasi untuk menghentikan penyebaran penyakit. Namun pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak wabah tetap disalurkan. Sehingga rakyat yang terdampak wabah  tidak harus repot dan pusing dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena semua telah terjamin oleh negara.

Demikianlah gambaran sosok pemimpin Islam yang menyadari betul peran serta tanggung jawabnya terhadap rakyat. Ia sadar bahwa kepemimpinan yang diembannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Seorang imam adalah raain (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sosok kepemimpinan seperti itulah yang saat ini belum hadir di tengah kaum muslimin. Kehadirannya akan menjadi penawar derita umat di tengah sistem bobrok kapitalis ini. Saatnya kembali pada Islam, menghukumi seluruh aspek kehidupan dengan syariat Allah dengan berislam secara kaffah dalam wadah Khilafah Islamiyyah.

Wallahu a'lam ishawwab
 
Top