Oleh : Lina Sri Rosalina

(Ibu Rumah Tangga)


Bupati Bandung Dadang M Naser merestui sekolah untuk kembali mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung. Hanya saja, dia meminta agar sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya protokol kesehatan, Dadang pun meminta akan pembelajaran tatap muka ini dilakukan di ruang terbuka agar sirkulasi udara lebih baik. Selain itu, waktu tatap muka pun dibatasi. (pikiranrakyat.com, 10/9/2020)

Hal tersebut  dilakukan sebagai solusi parsial di masa pandemi seperti sekarang ini.  Dikarenakan banyak sekali pengaduan-pengaduan para orangtua di media sosial tentang pembelajaran secara daring, yang dianggap sangat tidak efektif. Sekolah daring tak hanya membutuhkan pulsa dan kuota data, pelaksanaannya pun juga berpotensi terkendala hal-hal lain. Yang paling utama tentu saja ada daerah-daerah yang tidak terjangkau listrik dan sinyal internet.

Walhasil banyak para orangtua yang demo, meminta agar sekolah dibuka sehingga anak-anak bisa belajar kembali dengan gurunya. Orangtua sudah tak sanggup menyaksikan anak-anaknya yang kebanyakan bermain tanpa aktivitas belajar yang berarti di rumah.

Ini bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk protes atas kegagapan Negara dalam mengakomodasi  kebutuhan belajar anak di era pandemi. Sebab, seharusnya negara punya mekanisme yang baku, murah dan memudahkan semua pihak. Sebelum pandemi pun, sistem pendidikan di Indonesia selalu menjadi sorotan dari kurikulum yang gonta-ganti sampai biaya pendidikan yang mahal yang selau menjadi keluhan  para orangtua. Sebenarnya hal semacam ini sudah menjadi bukti kalau pemerintah gagal mengurus pendidikan, padahal ini menyangkut masa depan bangsa. 

Berbagai kebingungan yang dihadapi pihak sekolah dan pihak orangtua tidak perlu terjadi kalau pemerintah benar-benar memberikan perhatian total dan penjagaan maksimal kepada rakyatnya, apalagi di masa pandemi saat ini.  Sungguh miris kalau saat ini banyak sekolah kebingungan dalam penyelenggaraan KBM akibat  ketidakjelasan prosedur, kekurangan sarana infrastruktur, maupun sarana operasional. Dan hal seperti ini memang sering terjadi dalam penyelengaraan pendidikan dalam sistem kapitalis.

Padahal, kalau kita bercermin pada sistem pendidikan yang pernah diterapkan dalam  Khilafah Islamiyah, negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, dari masalah kurikulum, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajar. Dengan paradigma seperti inilah, negara dalam sistem Khilafah Islamiyah akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya membentuk generasi cemerlang melalui proses pendidikan.

Terlepas dari sudah tepat atau tidaknya penyelenggaraan sekolah tatap muka saat pandemi yang masih berlangsung saat ini, sudah selayaknya penguasa memberikan pelayanan terbaik dan penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dalam proses pendidikan.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top