Oleh : Waode Rachmawati, S.Pd.,M.Pd
(Praktisi Pendidikan Kota Kendari)

Kondisi pendidikan di masa pandemi semakin tidak menentu. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah diterapkan hampir enam bulan lamanya. Kebijakan PJJ ini diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran rantai Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir. Namun, dalam pelaksanaannya PJJ ini ternyata menimbulkan karut marut di tengah masyarakat.

Dilansir oleh tirto.id (28/8/2020), PJJ dengan sejumlah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh kemdikbud, melahirkan sejumlah permasalahan. Di antara masalah tersebut datang dari masyarakat yakni masyarakat banyak yang belum siap dengan metode pembelajaran jarak jauh. Penduduk Indonesia yang bisa akses digital mencapai 175,4 juta dari 272 juta orang, tapi 64 persen terpusat di perkotaan. Kemudian penyesuaian kurikulum yang terkesan dipaksakan, juga menimbulkan pro kontra di kalangan guru. Banyak guru yang terbiasa mengajar dengan Kurikulum 2013, sehingga butuh penyesuaian lagi untuk menjalankan kurikulum yang baru.

Tak dapat dipungkiri, di samping permasalahan akses internet yang masih sangat terbatas, ketersediaan fasilitas belajar seperti android atau komputer serta kemampuan membeli kuota internet di kalangan pelajar, pun menjadi kendala yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi faktor ekonomi, yang diperparah dengan adanya pandemi.

Permasalahan yang begitu kompleks dihadapi dunia pendidikan saat ini tidak terlepas dari kebijakan awal pemerintah dalam penanganan pandemi yang terkesan tidak efektif. Sehingga sampai saat ini penyebaran Covid-19 belum dapat ditekan apalagi dihentikan. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang sampai saat ini masih menemukan kendala.

Menyikapi karut marut PJJ, Kemendikbud mengambil kebijakan yang dianggap berani yaitu memberikan izin kepada pemda yang berada di wilayah zona hijau dan kuning untuk membuka kembali sekolah. Terkait pembukaan sekolah dan belajar tatap muka, Nadiem melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, karena instruksi dari pemerintah pusat bersifat pilihan dan bukan paksaan. Kemendikbud mencatat sekolah tatap muka di zona hijau ada 7 persen dan di zona kuning 36 persen pada Juli dari total jumlah sekolah. (tirto.id,28/8/2020)

Tak ayal, kebijakan pembukaan sekolah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kekhawatiran rakyat tentu sangat beralasan. Dengan dibukanya kembali sekolah justru sangat berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster baru penyebaran Covid-19. Setelah diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka, sejumlah media mengabarkan terdapat sejumlah guru dan siswa yang terpapar Covid-19. Sontak hal semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Namun hal ini segera ditampik oleh kemdikbud, pihak kemdikbud menyatakan sejumlah guru maupun siswa terpapar Covid-19 sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka.

Dengan adanya kebijakan new normal, aktivitas masyarakat pun kembali normal. Hal ini berdampak pada penyebaran Covid-19 pun semakin tak terkendali. Maka kebijakan untuk menormalkan kembali pembelajaran di sekolah, seharusnya dipertimbangkan kembali. Jika kita perumpamakan, kondisi pendidikan saat ini seperti ingin keluar dari kandang macan, tapi masuk kandang buaya. Alih-alih ingin keluar dari sederet permasalahan PJJ dengan kembali menerapkan belajar tatap muka, justru kita masuk ke keadaan yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Sejatinya permasalahan pendidikan hari ini akibat rapuhnya sistem negara. Sistem sekularisme kapitalisme yang masih mencengkeram negeri ini, senantiasa melahirkan aturan dan kebijakan yang berorientasi pada faktor ekonomi. Jika kita menelisik, masifnya penyebaran Covid-19 saat ini pun tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang selalu melihat faktor ekonomi sebagai pertimbangan utama.

Kebijakan pemerintah yang enggan melakukan lockdown saat pandemik belum menyebar dan ditambah lagi dengan kebijakan new normal yang sebenarnya belum layak adalah berangkat dari pertimbangan ekonomi. Pun menjadi penyebab pandemik sampai saat ini belum dapat dikendalikan. Berbagai kebijakan yang diambil terasa tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, justru setiap kebijakan seakan menimbulkan masalah baru. Masihkah kita berharap dengan sistem sekularisme ini?

Sudah saatnya kita mengembalikan pengaturan kehidupan kita kepada syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Setiap aspek kehidupan satu sama lain akan saling berpengaruh, termasuk dalam pengaturannya. Seperti kondisi pandemik saat ini, Islam telah memberikan solusi, ketika ada suatu wabah atau pandemik, maka langkah yang harus ditempuh oleh negara adalah melakukan lockdown. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
“Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu”
Namun jika wabah telah menyebar dan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk sekolah. Maka negara pun hadir untuk menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan yang dapat menunjang berjalannya aktivitas pendidikan. Misalnya proses pembelajaran akan tetap dilakukan via daring (online), maka negara akan menyediakan fasilitas pembelajaran daring baik bagi guru maupun peserta didiknya. Sedang dari sektor kesehatan, pelayanan kesehatan gratis akan dijalankan, fasilitas kesehatan akan disediakan secara memadai, sehingga mereka yang memang positif terjangkit virus benar-benar dikarantina dan diberikan pelayanan kesehatan maksimal sampai sehat total, maka tentu masyarakat yang sehat tetap bisa beraktivitas.
Peran penguasa dalam memelihara urusan rakyatnya tidak terlepas dari bentuk ketaatan mereka kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:
“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Maka sudah semestinya sebagai penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melayani dan mengurusi rakyatnya dengan baik. Terlebih lagi terdapat ancaman bagi seorang penguasa, pun menambah rasa takut apabila lalai dalam mengemban tugasnya. Sabda Rasulullah,
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top