Oleh: Dian Novita

Wacana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendatangkan dokter asing dan membangun Rumah sakit berskala internasional, sepertinya mendapat lampu hijau dari pemerintah. Salah satu alasan yang diungkapkan dalam pembangunan proyek tersebut karena melihat kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang lebih sering melakukan perjalanan berobat luar negeri  untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta biaya yang lebih terjangkau.

Menurut Luhut, melalui pembangunan wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa negara agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.

Dalam paparannya juga diberitahukan soal analisa dari PwC di tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600.000 orang, terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat dengan 500.000 orang wisatawan medis di tahun yang sama. Melihat potensi ini,  bersama jajaran K/L terkait berkoordinasi tentang rencana pengembangan wisata medis di Indonesia jelasnya. (cnbc.com,29/08/20)

Penolakan pun datang dari berbagai pihak. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum PB IDI, dr Adib Khumaidi menyatakan keberatan. Dia menyarankan seharusnya Indonesia mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran kemudian meningkatkan konsep pelayanan (detikcom, 18-8-2020).

Hal senada juga datang dari IDI wilayah Kalimantan Selatan. Ketua IDI Kalsel, menyebut bahwa rencana itu bertolak belakang dengan program memajukan kearifan lokal yang selama ini digemborkan pemerintah sekaligus mengatakan bahwa kehadiran dokter asing justru mengancam keberadaan dokter Indonesia.  (Suara.Com 16/08/2020).

Peningkatan layanan kesehatan kala pandemi saat ini memang sangat dibutuhkan. Baik dalam meningkatkan layanan terhadap pasien, fasilitas kesehatan, obat-obatan serta  profesionalitas para tenaga kesehatan. Tentu harusnya hal ini menjadi fokus pemerintah saat ini. Namun sepertinya pemerintah justru cenderung lebih mengedepankan perbaikan ekonomi akibat pandemi daripada menyelamatkan ribuan warganya yang semakin berkurang.

Perbaikan ekonomi yang digadang pemerintah melalui penarikan investor pembangunan wisata medis, tentu menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Karena pada dasarnya, penarikan para investor justru membuat negeri tercinta kita tersandra yang berujung hilangnya kedaulatan negara. Lahirnya undang-undang yang sarat akan kepentingan asing dan berpihak pada swasta justru akan membuat rakyat kian sengsara. Pembangunan wisata medis yang digadang akan mengurangi pengangguran nyatanya tidak terbukti. Justru negara sering mendatangkan warna negara asing untuk menjadi karyawan pembangunan dengan berbagai alasan. Akhirnya cita-cita mensejahterakan rakyat, akan jauh dari harapan.

Karpet merah investasi yang diberikan pemerintah untuk para swasta akan dibayar mahal oleh rakyat. Pasalnya dalam berinvestasi pihak swasta akan mendekte negara melalui lahirnya undang-undang yang berpihak pada kepentingan mereka. Sehingga perbaikan ekonomi bagi rakyat yang digaungkan akan semakin jauh dari angan.

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan sistem Islam. Kesehatan dalam pandangan Islam merupakan tanggung jawab negara secara penuh. Baik memberikan pelayanan, penyediaan obat -obatan, ketersediaan dokter yang profesional dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Pengelolaan bidang kesehatan haram dikuasai oleh asing maupun swasta. 

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api
(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Negara wajib mengelola dan mengatur bidang kesehatan secara mandiri tanpa campur tangan negara lain. Negara juga akan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan termasuk dokter untuk meningkatkan skill dan kemampuan. Sehingga negara yang berasaskan Islam akan mampu mencetak generasi dokter yang tanggung dan ahli dalam bidangnya.

Negara akan memberikan berbagai fasilitas yang akan menunjang penelitian, riset dan pengembangan ilmu-ilmu kesehatan serta mengaji tenaga kesehatan dengan maksimal. Sehingga tenaga kesehatan bisa fokus dan tenang dalam bertugas. Adanya negara yang menopang secara penuh penyelenggaraan kesehatan akan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh rakyat baik muslim maupun non- muslim. Model negara seperti inilah yang kita rindukan.

Wawlahu'alam bi shawab.

 
Top