Rahmi Ummu Atsilah

(Praktisi pendidikan dan pemerhati masalah publik)


Sudah  menjadi watak manusia kebanyakan akan sangat bahagia ketika menerima pemberian.  Baik itu sebagai hadiah, bantuan atau apapun itu bentuknya. Pemberian akan selalu membahagiakan dan mencerminkan kesejahteraan dan kebaikan dari sang pemberi bagi  si penerima. 

Bagaimana halnya dengan pemerintah  saat ini yang menggelontorkan banyak sekali jenis bantuan pada masa pandemi covid-19 bagi masyarakat? Bantuan tersebut di antaranya Bantuan Presiden untuk UMKM, kartu pra kerja, subsidi gaji, bantuan listrik gratis dari PLN, bantuan sosial tunai, uang oulsa (bagi ASN, siswa, nahasiswa, dosen, dan guru. Meski masyarakat menilai bantuan sosial dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi virus corona atau covid-19 belum efektif. Sebanyak 49% menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran. Sementara yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit (37%). Menurut temuan penelitian ini, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60%) dan bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29%). (Mediaindonesia.com)

Terlepas dari upaya pemerintah tersebut, maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya sudah menjadi kewajiban dari negara untuk mengurusi segala urusan rakyatnya. Menurut KBBI, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya. 

Akan tetapi menjadi tidak efektif ketika negara menganut sistem ekonomi kapitalisme yang mana pendistribusian di dalam penyelesaian persoalan ekonomi berdasarkan cara pandang kapitalisme yang berlandaskan sekulerisme. Maka tidak jarang kita menemukan ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dianut bangsa ini. Sebagian kecilnya mungkin merasakan kenyamanan, akan tetapi sebagian besarnya lagi merasakan ketimpangan ekonomi yang sangat apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Bagi orang yang merasakan kenyamanan atas bantuan tersebut, akan merasa bahwa negara sedang berbaik hati pada mereka padahal itu sudah menjadi tugas dari sebuah negara. Yakni menyejahterakan kehidupan rakyat,  menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat, dan sebagainya. Mungkin pula mereka merasa bahwa negara sedang “baik-baik” saja karena masih mampu menggelontorkan banyak dana untuk menanggulangi krisis dan kekacauan ekonomi yang terjadi akibat pukulan covid-19. 

Namun, perlu disadari bahwa sistem ekonomi kita tidaklah independen, akan tetapi masih mengekor pada ekonom Adam Smith, ekonom kapitalis klasik. Artinya, sistem ekonomi yang dianut Indonesia masih membebek pada kapitalisme. Maka tidak heran bila secara berkala akan selalu mengalami krisis dan resesi, bukan semata karena hantaman covid-19.  Saat ini sebagaimana yang diakui menteri perekonomian Sri Mulyani Indrawati bahwa banyak negara yang masuk ke jurang resesi. Tidak lepas dan tidak bukan disebabkan persoalan  utamanya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme yang rapuh dan fasad dari akarnya, yang meniadakan peran Tuhan dalam pengaturan pendistribusian ekonomi. Di antaranya adalah, sistem ekonomi ini bersandar pada sektor non riil dan keuangan ribawi. Utang luar negeri Indonesia apalagi yang saat ini mencapai Rp. 5.796 triliun (kurs Rp 14.890 per dollar As) menjadikan economic bubble yang rentan menjerumuskan Indonesia pada jurang krisis. Jadi sebenarnya Indonesia tidak  sedang baik-baik saja. Sehingga membuat kita lupa bagaimana cara mengeluarkannya dari keterpurukan dan kebangkrutan.

Dalam Islam, Negara Islam pada masa Rasulullah saw. dan khilafah pada masa sesudahnya, bukanlah sembarang negara, akan tetapi negara dengan konsep matang dalam menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Konsep  ini berasal dari pencipta manusia yaitu Allah Swt. yang sangat tepat dilaksanakan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya adalah persoalan ekonomi. Allah Swt. menundukkan segala sumber daya alam di langit maupun di bumi yang pengelolaannya diserahkan kepada manusia (QS. al-Baqarah: 29) dan  diciptakan untuk manusia (QS. al-Jatsiyah: 12) dalam rangka merealisasikan tujuan hidup manusia yakni beribadah kepada Allah. Untuk itulah aturan perekonomian Allah turunkan. Diajarkan pula dalam Islam tentang konsep  bahagia meraih rida Allah, konsep pahala dan siksa di akhirat kelak. Sehingga menjadikan bahagia baik dalam keaadaan kaya ataupun miskin selama berada dalam keridaan Allah, senantiasa berzakat, berinfaq, dan bersedekah, dan menghalangi kaum muslimin dari mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar. Seperti korupsi, mencuri, dan sebagainya. Allah Swt. juga menjamin rezeki dari setiap makhluk, sehingga setiap orang akan memiliki keyakinan bahwa sumber daya yang ada pasti mencukupi kebutuhan seluruh manusia. Maka tidak akan sama seperti sistem ekonomi sosialis yang menghalangi manusia menikmati kekayaan. Dan tidak sama pula dengan sistem ekonomi kapitalis yang menghalalkan segala macam cara demi materi. Sistem ekonomi Islam akan menjadi sistem yang istikamah, benar, adil, dan menyejahterakan manusia. Wallaahua'lam.

 
Top