Oleh : Nahida Ilma

(Mahasiswa)


Menurut Budi Hartono, pemilik Djarum Group dan BCA, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali  tidaklah tepat. Dia memberikan catatan bahwa PSBB tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker. "Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. [Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta]," demikian tulis Budi Hartono.


Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan pihaknya mengantisipasi dengan memberlakukan skenario khusus untuk menghadapi lonjakan kasus baru. Hal ini agar melokalisir wabah sehingga tidak semakin menyebar dan menular. "Alhamdulillah posisi Jawa Timur, kita sudah punya pengalaman melakukan pembatasan sosial berskala mikro sehingga hal-hal yang memungkinkan kita harus melakukan isolasi secara terbatas kita sudah lakukan itu," ujar dia seperti dikutip dari Antara, ditulis Senin (13/9/2020). (Liputan6.com, 13 September 2020)


Sampai sejauh ini, masih belum ada tanda-tanda meredanya pandemi. Klaster-klaster baru dari berbagai daerah terus bermunculan. Kurva kasus masih belum juga landai, bahkan belum mencapai puncaknya. Status daerah yang terus berubah-ubah karena belum stabil. Para dokter dan nakes yang terus berguguran.


Berita tentang ditutupnya pintu masuk WNI ke beberapa negara, cukup menjadi bukti kualitas penanganan pemerintah atas pandemi ini. Ternyata, keseriusan pemerintah tak hanya diragukan oleh rakyat, namun negara lain pun turut meragukan. Pemerintah terlalu optimis mampu melewati pandemi ini, tetapi tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai.


Bisa kita lihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi justru semakin memudarkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah. Mulai dari memilih kebijakan PSBB dibandingkan lockdown, kedatangan TKA China di tengah PHK masal, bantuan yang sulit diakses dan tidak merata, dan masih banyak lainya. Ini semua membuat publik semakin bertanya-tanya, benarkah rakyat menjadi prioritas utama?


Begitulah kualitas pemerintah dalam sistem kapitalisme. Senantiasa menggunakan prinsip jual-beli, yaitu untung rugi. Bahkan dalam mengurusi sebuah negara sekalipun. Pemerintah hanya sebagai regulator bagi para kapitalis. Hal itu sebagai bentuk balas budi mereka karena sudah bersedia mendanai pencalonannya. 


Sebagaimana diketahui, bahwa biaya sistem demokrasi tidaklah murah. Sehingga, tak heran jika kebijakan-kebijakan yang diambil bukan berpihak kepada rakyat, tetapi justru memihak kepada kapitalis. Tidak peduli dalam kondisi mendesak seperti saat pandemi ataupun dalam kondisi normal. 


Hal itu tentu berbeda dengan sistem Islam, yakni Khilafah. Khilafah akan segera menerapkan lockdown pada wilayah yang terdampak virus. Sebagaimana pernah diterapkan di masa Khalifah Umar bin Khaththab. Khalifah tidak akan ragu untuk menetapkan lockdown sebagai solusi. Karena begitulah perintah syariat. Keputusan ini akan dibarengi dengan upaya menjamin kebutuhan masyarakat terdampak.


Dengan penjagaan ketat, warga daerah wabah tidak boleh keluar daerah demi menghindari penularan secara bebas. Begitu pun warga yang di luar daerah wabah tidak boleh masuk ke daerah wabah. Semua demi keamanan bersama. Semua akses dari luar wilayah terdampak wabah akan ditutup, baik akses transportasi maupun akses publik lainnya. Dengan begini, daerah yang tidak terdampak wabah bisa terus menjalankan roda perekonomian.


Bahkan, biaya hidup rakyat yang daerahnya diberlakukan lockdown akan ditanggung oleh negara melalui baitul mal. Negara Islam wajib menjamin kebutuhan tiap individu yang terdampak wabah. Pasalnya ketika menjalani lockdown atau karantina wilayah, mereka mengalami kekurangan uang dan makanan untuk memenuhi hajat hidup mereka. Sekalipun kondisi perekonomian di daerah itu mengalami kemunduran. Karena prioritas utama negara adalah keselamatan rakyat. 


Negara yang berdasarkan Islam tidak bersifat lokal seperti negara bangsa (nasionalisme). Sehingga jika salah satu daerah benar-benar dalam kondisi kekurangan, maka daerah lain akan turut memberikan bantuan. Negara juga akan menyediakan segala fasilitas Kesehatan seperti APD, masker, tenaga kesehatan yang professional guna menunjang penangan pandemi. 


Di sisi lain, negara secara mandiri membangun fasilitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan terhadap penyakit. Negara juga mendorong para ilmuwan, dokter dan kalangan professional untuk menemukan obat bagi masyarakat, bukan mengandalkan impor. Serta memberikan dukungan finansial agar proyek tersebut bisa terwujud.


Semua hanya bisa dilakukan oleh sistem yang kompleks dan pastinya bukan sistem buatan manusia yang serba terbatas. Sistem tersebut berasal dari Sang Pencipta, yang tau isi dunia dan seisinya. Sistem agung yang dibawa oleh Rasulullah saw. yakni sistem Islam dengan Khilafah sebagai sistem pemerintahannya.

Wallahu a’lam bishshawab

 
Top