Oleh : Rosi Kuriyah

(Muslimah Peduli Umat)


Di masa pandemi ini, nasib petani di daerah semakin sulit dalam hal kebutuhan pemenuhan akan pupuk untuk  keberlangsungan  proses penanaman padi kembali. Tak dapat kita pungkiri ternyata di balik kesulitan itu, petani juga mempunyai andil dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di masa pandemi ini seperti yang dilansir oleh m.ayobandung.com, 11/9/2020, Pertanian menjadi penyumbang ketiga terbesar setelah industri pengolahan dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, Pertanian ini terus tumbuh, tidak mengalami minus.

Kontribusi tersebut kata Tisna, karena Kabupaten Bandung memiliki keunggulan dari sisi pasar. Namun jika dibandingkan dengan Sukabumi dan Garut, luas lahan dan produksi pertanian Kabupaten Bandung masih kalah. Pasar produk pertanian Kabupaten Bandung memasok kebutuhan Kota Bandung dan DKI. 

Di satu sisi, produk pertanian mempunyai kontribusi kepada negara, tapi di sisi lain kebutuhan petani dalam pengolahan pertaniannya masih belum memadai salah satunya penyediaan pupuk.

Dilansir oleh galamedia.com, 8/9/2020, Para petani di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mulai mengeluhkan langkanya persediaan pupuk di pasaran, mulai dari pengecer hingga di kios-kios. Kelangkaan pupuk itu di antaranya, pupuk SP, ZA, urea dan NPK (Nitrogen, Phosphor dan Kalium).

"Sudah hampir tiga bulan ini, pupuk SP mengalami kelangkaan. Banyak di antara petani yang bertanya, kenapa pupuk SP langka? Sedangkan untuk pupuk urea, ZA, NPK sudah satu bulan ini langkanya," kata salah seorang pengecer pupuk H. Asep Kasta di kiosnya di Ciparay.

Kebutuhan akan pupuk bagi petani sangat berpengaruh pada kesuburan tanah dan produksi pertanian. Tetapi para penjual pupuk yang bersubsidi sudah tak punya stok barang, karena dari pihak distributor yang dikirim langsung dari produsen juga belum ada pengiriman barang atau pupuk, sementara kebutuhan pupuk sudah ditunggu para petani.

Dengan adanya kelangkaan pupuk di tingkat pengecer ini berdampak pada pasokan pupuk kepada para petani dan akan berdampak buruk juga pada pengolahan pertanian.

Inilah yang terjadi di  sistem kapitalisme. Negara lebih mengutamakan pupuk impor yang harganya mahal dan tidak terjangkau oleh petani di daerah.

Negara yang berhasil mengurusi rakyatnya adalah negara yang mampu berdiri sendiri dan mandiri. Tak bergantung pada negara lain.

Seperti yang dilakukan di masa pemerintahan Islam.

Pemimpin Islam paham, mengurusi kebutuhan rakyat adalah kewajiban dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak akan main-main dalam mengambil kebijakan dan tak sekadar demi pencitraan. Sebab mereka paham Allah Maha Tahu akan segalanya.

Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat. Dalam pengaturannya, Islam memakai metode mekanisme pasar maupun subsidi.

Dengan mekanisme subsidi, negara akan memberikan bantuan pada daerah yang kekurangan pangan dari daerah surplus. Sehingga, tidak ada lagi daerah yang mengalami kelaparan atau kemelaratan.

Dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada. Dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama.

Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Dengan begitu petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi atau rebutan mendapatkan pupuk, karena semua dijamin negara.

Kebijakan pertanian seperti ini dibutuhkan topangan sistem ekonomi Islam. Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam dengan dukungan pemerintahan Islam. Hanya saja, agar sistem ekonomi ini berjalan efektif, harus sepaket dengan sistem lainnya dalam bingkai khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top