Oleh : Susi Herawati

(Ibu Rumah Tangga dan Pengemban Dakwah)


Pilkada direncanakan akan digelar 9 Desember 2020. Di tengah korban  penderita Covid-19 yang semakin melonjak dan diberlakukannya kembali  PSBB di beberapa kota, di antaranya DKI Jakarta. Namun ternyata kebijakan tersebut menuai kontroversi dari berbagai pihak. 

Musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya serta meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Oleh karena itu faktor pemicu ledakan positif Covid-19 seperti pilkada,  sebaiknya ditunda.

Demikian pandangan yang dikemukakan dalam "Diskusi Evaluasi 6 Bulan dan Proyek Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia" yang diadakan kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) pada Sabtu, 12/9/2020. Webinar yang dipandu politisi Maruarar Sirait itu menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD, Ekonom Faisal Basri, peneliti Mohamad Qodari, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)  Universitas Indonesia, Iwan Ariawan.

Diskusi daring ini diikuti lebih dari 700 orang peserta di seluruh wilayah Indonesia, dari dan berbagai profesi  juga dari luar negeri.

Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada. Sekitar 99% peserta mendesak  pemerintah menerbitkan payung hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi Covid-19 dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi.

Menanggapi permintaan penundaan pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat Undang-Undang atau Perpu. Untuk Undang-Undang waktunya sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk pembuatan Perpu belum tentu mendapat dukungan DPR. Wacana penundaan pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU dan DPR. Namun waktu itu, kata Mahfud MD  diputuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Ada dua alasan tetap dilaksanakannya pilkada adalah  pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. Alasan kedua jika ditunda karena Covid-19, sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak berbahaya karena sampai hari ini angka positif Covid-19 masih terus melonjak, "Ini bukan alasan saya, tetapi alasan pemerintah dan DPR saat mereka  memutuskan, saya hanya menyampaikan kembali," ujar Mahfud MD. (beritasatu.com, 14/09/2020)

Pilkada bagian dari sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri adalah sistem  pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sebagian besar negara di dunia menganut paham demokrasi dengan menerapkan juga perilaku budaya demokrasi yang sesuai dengan nilai dan prinsip demokrasi. Serta menjungjung tinggi demokrasi dan menerapkan semua sistem dalam bernegara. 

Negara kita adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila, demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

Dalam demokrasi, budaya menyalurkan aspirasi secara aktif adalah pertanda demokrasi berjalan baik. Pemimpin di negara demokrasi bukanlah pemimpin  yang dipilih berdasarkan keturunan, mereka dipilih berdasarkan pemilihan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu karena dalam demokrasi tidak ada pemimpin seumur hidup. Namun nyatanya, demokrasi hanya sebatas demokrasi belaka. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, nyatanya tak mau mendengar aspirasi rakyat. Demokrasi justru menutup telinga terhadap kritik dari masyarakat. Kebijakan hanya berpihak pada sebagian masyarakat, yaitu masyarakat yang mampu memberikan manfaat. Lantas apakah sistem sempurna yang menjamin kehidupan masyarakat?

Adalah Islam, agama satu-satunya yang benar dan sempurna yang tidak hanya mengurusi urusan ibadah semata, akan tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk pemerintahan dan penetapan hukum Islam. Sementara dalam pandangan Islam, Allah adalah pemegang otoritas tersebut. Sebagaimana firman Allah yang artinya; "Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam." (QS. al-A'raf : 54)

Ayat ini menjelaskan batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan sistem demokrasi, juga tentang persetujuan pandangan umat mayoritas serta otoritas. 

Di dalam Islam itu sendiri kedaulatan bukan di tangan manusia. Semua urusan dan aspirasi individu diatur  oleh syariat, bukan oleh individu. Seluruh perbuatan dan tindakan setiap orang adalah terkait dengan perintah dan larangan Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisa : 59l) 

Ayat ini menjelaskan untuk mengembalikan segala urusan kepada hukum syariat Islam yakni mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Dan berarti bahwa yang menetapkan hukum di tengah-tengah umat serta yang menangani dan mengendalikan adalah apa-apa yang datang dari Allah Swt. dan Rasul saw. dimana setiap umat manusia semuanya wajib tunduk kepada hukum syariat Islam karena kedaulatan ada di tangan syara.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top