Oleh : Ratna Mufidah, SE

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan akibat pandemi yang melanda negeri, telah dievaluasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Menurutnya, jangkauan internet di Indonesia telah terjangkau luas, dan justru masalah saat ini adalah ketersediaan kuota. Untuk itu Kemendikbud telah mengijinkan dana BOS dipakai untuk membantu siswa dan guru dalam pengadaan kuota. Memang benar, kemampuan dalam pengadaan kuota menjadi salah satu kendala dalam PJJ. Namun, daerah-daerah yang kesulitan akses internet juga masih ada. Ketimpangan jaringan internet dan telekomunikasi masih dirasakan.

Pemerataan infrastruktur jaringan itu belum sepenuhnya merata. Berdasarkan data Kemendikbud, pada April 2020 jumlah sekolah yang teraliri listrik dan memiliki akses internet yakni sekitar 179.097 sekolah. Jumlah tersebut paling banyak dimiliki oleh tingkat SD, yakni 116.783 sekolah. Soal jumlah sekolah yang dialiri listrik namun tidak memiliki akses internet tercatat sebanyak 33.227 sekolah, sedangkan sekolah yang tidak dialiri listrik sebanyak 7.552 sekolah. Pendek kata, jika listrik saja tak tersedia, bagaimana bisa mengakses internet. (www.goodnewsfromindonesia.id, 5/9/2020)

Disisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan lain juga tak kalah banyak membersamai anak negeri selama PJJ. Bahkan Mendikbud menyampaikan sejumlah dampak yang sangat mungkin terjadi bila Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan berkepanjangan. Resiko tersebut adalah; ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar dan resiko kekerasan pada anak serta ancaman eksternal seperti pernikahan dini, eksploitasi anak maupun kehamilan remaja.
"Dari semua riset yang telah dilakukan di situasi bencana lainnya, dimana sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, bahwa efek daripada pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen," papar Nadiem dalam konferensi video Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (7/8/2020). (www.Kompas.com, 10/8/2020)

Banyak masyarakat dalam hal ini orangtua wali termasuk siswa sendiri, yang belum memahami sepenuhnya hakikat PJJ tersebut. Hal ini sepaket dengan kurangnya pemahaman mengenai Covid itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta didik dari berbagai tingkat yang ketika mereka tidak pergi ke sekolah mereka justru nongkrong dan main bersama teman-temannya, pergi ke kafe maupun tetap mendatangi tempat-tempat keramaian. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan tujuan LFH (Learn from Home) atau PJJ itu sendiri, selain tetap beresiko tertularnya Covid-19.

Ketidaksiapan para orangtua dalam PJJ termasuk di antaranya makin meningkatnya aktivitas penggunaan gadget pada anak untuk urusan non-akademik selain mengurangi efektivitas proses pembelajaran, stress pada anak dan orangtua, juga menyebabkan protes orang tua di beberapa tempat untuk sekolah membuka kembali aktivitas belajar tatap muka.

Padahal, ketika sekolah tatap muka kembali dibuka, resiko penularan Covid-19 pun tak dapat dielakkan baik itu menimpa siswa, guru maupun pegawai sekolah. Munculnya klaster sekolah tersebut akibat dari diizinkannya pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning. Melansir Kompas.com, Kamis (13/8/2020), setidaknya ada 9 klaster sekolah yang dilaporkan, yakni di Tulungagung, Lumajang, Kalimantan Barat, Tegal, Cilegon, Sumedang, Pati, Balikpapan, dan Rembang.

Memang benar, sekolah online bukanlah model ideal. Dalam Islam sendiri terdapat metode talaqqiyan fikriyan (pemikiran yang disampaikan melalui perjumpaan). Terutama untuk membentuk kepribadian Islam dengan landasan tsaqofah dari akidah Islam, mutlak dibutuhkan perjumpaan guru dengan murid. Begitu pula dengan pelajaran tahfidzul maupun tahsinul Qur'an.

Saat belajar online tidak ideal dan belajar tatap muka beresiko terhadap penularan Covid-19, maka tak ada pilihan lain untuk pemerintah kecuali segera menuntaskan pandemi global ini agar segera berakhir. Namun sayangnya, sedari awal telah terbaca bahwa keseriusan pemerintah mengatasi wabah ini dinilai kurang. Dari sisi keterlambatan antisipasi hingga bergonta-gantinya kebijakan akibat tekanan faktor ekonomi.
Kini penanganan Corona tinggal bergantung pada kemunculan vaksin yang masih dalam proses uji coba. Sedangkan pandemi ini di negara kita makin hari makin menunjukkan jumlah peningkatan kasus alias belum mencapai puncak kurva. Itu artinya, masyarakat harus bersabar dengan model pembelajaran yang bisa dilakukan saat ini.

Dari sinilah kita ditunjukkan adanya lingkaran setan dari beberapa sektor kehidupan yang saling berhubungan. Dari persoalan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sudah saatnya kita semua mencari akar dari permasalahan tersebut. Karena, sebelum pandemi menyerang pun, sudah banyak persoalan pendidikan dan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, adalah cerminan nyata dari penerapan sistem kapitalis.

Maka sudah saatnya kita semua melirik sistem Islam sebagai solusi atas segala permasalahan kehidupan, termasuk permasalahan negara saat ini, baik itu perekonomian, pendidikan maupun kesehatan. Hanya dengan sistem yang berasal dari Sang Penciptalah, permasalahan pendidikan bisa diatasi, kesejahteraan sepenuhnya bisa dicapai, kebahagiaan lahir dan batin bisa terpenuhi.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top