Oleh : Sri Gita Wahyuti A. Md

Aktivis Pergerakan Muslimah dan Member AMK 


Bulan Desember 2020 nanti, tepatnya tanggal 9, di negeri ini akan digelar Pilkada serentak. Gempitanya sudah begitu terasa, dimulai dengan pengajuan bakal calon oleh Parpol. 

Yang menarik, dalam Pilkada kali ini, ada antrian para calon kepala daerah dari kalangan perempuan. 25 % di antaranya diajukan oleh  PDIP. 


Bupati perempuan pertama di Jember, dr. Hj. Faida, MMR mengaku bahwa menjadi kepala daerah perempuan bukan hal yang mudah. Mereka seringkali dihadapkan pada tantangan yang pelik, apalagi jika mereka bukan merupakan kader sebuah partai. Sering diremehkan juga memungkinkan mendapat pelecehan verbal dari anggota dewan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi, dengan tema "Perempuan sebagai Kepala Daerah: Pola Kepemimpinan dan Kebijakan" 


Faktanya, pada Pilkada serentak 2020 ini, banyak perempuan maju sebagai calon kepala daerah.  termasuk di daerah yang belum pernah dimenangkan oleh calon perempuan seperti Riau. Mereka datang dari berbagai latar-belakang. Mulai dari dokter, profesional bahkan artis. 


Antrinya perempuan maju dalam Pilkada merupakan sebuah keniscayaan. Karena perempuan memiliki karakteristik multitasking, jiwa keibuan dan lebih mudah diterima komunitas publik atau sosial. Kepala daerah perempuan juga  dianggap akan lebih memahami persoalan perempuan, anak, dan keluarga. Perempuan juga  dianggap lebih bisa memberikan solusi dan dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan. 


Kaum perempuan maju dalam kompetisi pilkada merupakan  harapan pegiat gender yang sudah digaungkan sejak tahun 1995. Dalam BPFA (Beijing Platform for Action) yang dideklarasikan pada tahun 1995, terdapat 12 area kritis untuk mewujudkan hak perempuan. Salah satunya adalah tentang Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan. Sebanyak 189 negara yang ikut menandatangani BPfA diharuskan mengambil langkah yang menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.


Jadi, majunya perempuan dalam Pilkada di Indonesia bukanlah sekadar tren. Melainkan ada upaya untuk mewujudkan tujuan kritis yang direkomendasikan BPfA tersebut. 


Sementara itu, Islam melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan, sebagaimana  Rasulullah saw. pernah bersabda,

 

“Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.” (HR. Bukhari no 4225)


Oleh karena itu, haram hukumnya seorang muslimah menjadi Kepala Negara, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, meskipun didukung oleh suara mayoritas. Namun, dalam batas-batas yang ditetapkan syariat, Islam membolehkan partisipasi politik seorang muslimah, seperti menjadi anggota partai politik, melakukan kritik dan pengawalan jalannya pemerintahan, memilih pemimpin, dan menjadi anggota majelis ummah. Islam juga membolehkan perempuan menempati posisi pimpinan nonkekuasaan lainnya, seperti kepala sekolah, direktur rumah sakit, atau pimpinan perusahaan.


Jadi jelaslah bahwa Ide “kepala daerah perempuan” adalah ide berbahaya karena lahir dari kesetaraan gender. Sedangkan kesetaraan gender hanya akan membawa kerusakan dalam kehidupan umat dan pelanggaran terhadap aturan Allah Swt.


Wallahu a'lam bishshawwab.

 
Top