Oleh : Ummu Haura

(Pemerhati Kebijakan Publik)


Konflik yang terjadi dalam tubuh PT. Pertamina (Persero) semakin hari ibarat bola salju yang terus membesar. Belum selesai masalah kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina di tengah anjloknya harga minyak dunia, kini merambah ke dalam konflik internal salah satu BUMN tersebut. Seperti dilansir dari laman https://finance.detik.com/ bahwa Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama jadi perbincangan hangat. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengungkap borok Pertamina, mulai dari direksi hobi lobi menteri hingga soal doyan berutang. Pernyataan Ahok itu ada dalam video yang diunggah akun Youtube POIN seperti dikutip detikcom Selasa (15/9/2020). "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok. 


Ahok juga menyebut Pertamina memiliki kebiasaan mencari pinjaman terus, padahal sudah memiliki utang US$ 16 miliar. Utang tersebut untuk mengakuisisi ladang minyak di luar negeri. Padahal menurutnya, lebih baik melakukan eksplorasi di dalam negeri, karena di Indonesia masih ada 12 cekungan yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas.


Pernyataan Ahok tersebut menuai kontroversi di dalam jajaran pengurus Pertamina dan kementerian. Bahkan menjadi bumerang karena melalui pernyataannya tersebut seolah-olah membuka aib dari Pertamina sendiri. 


Pengamat BUMN yang pernah menjabat sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai bahwa apa yang dibicarakan oleh Ahok adalah tugasnya sebagai seorang komisaris. Said menilai hal tersebut adalah pengumuman jika Ahok tak mampu menjalankan tugas yang baik sebagai komisaris. "Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris," tuturnya kepada detikcom, Selasa (15/9/2020).


Karut-marut kepengurusan BUMN di dalam sistem kapitalisme merupakan sebuah keniscayaan. Karena secara alamiah, sistem tersebut menuntut negara melakukan bisnis untuk memenuhi hajat hidup publik dan mengelola harta publik.


Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini telah menunjukkan bahwa di dalam sistem kapitalisme kekayaan alam adalah milik negara. Sehingga yang merupakan milik rakyat menjadi milik negara. Hal ini menjadikan negara berkuasa, bahkan boleh untuk menjualnya demi kepentingan segelintir orang. Sehingga menjadi ladang bisnis yang mengharuskan ada laba yang besar bagi segelintir elit pengusaha. Peran negara hanya sebagai stempel para pengusaha, karena negara telah dikebiri kewenangannya akibat sahamnya yang minim.


Di samping itu, biaya yang besar untuk meraih kursi kekuasaan di negeri ini mengharuskan penguasa dengan mudah dipaksa oleh swasta (pemilik modal). Sehingga, tidak mengherankan adanya permainan di antara elit politik dalam merebutkan jabatan di sektor vital (BUMN).

Selama negeri yang kita cintai ini masih mempertahankan sistem kapitalisme, maka sampai kapanpun rakyatlah yang akan menanggung semua beban penderitaan buah dari sistem ini. 


Lalu sistem yang seperti apakah yang seharusnya dipakai oleh negeri ini agar terbebas dari penjajahan gaya baru hasil penerapan sistem kapitalisme?

Manusia adalah makhluk yang terbatas dan lemah maka sudah seharusnya membutuhkan sesuatu yang tidak lemah dan tanpa batas yaitu Sang Khalik pemilik kehidupan dan seluruh yang ada di langit dan bumi. Allah sebagai Pencipta sekaligus Pengatur kehidupan manusia, sudah memberikan aturan yang sempurna bagi manusia untuk digunakan dan dipraktikkan. Hal ini telah digambarkan secara praktis oleh Rasulullah Muhammad saw. yaitu sistem Islam dengan Khilafah sebagai sistem pemerintahannya. 


Islam mengklasifikasi harta publik sebagai milkiyah ammah (kepemilikan umum) dan milkiyah daulah (kepemilikan negara). Milkiyah ammah meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan harta SDA yang tidak terbatas (air, infrastruktur jalan, energi, hutan, tambang minerba) tidak boleh dikelola selain oleh negara sendiri. Kepemilikan umum yang menjadi hajat hidup orang banyak, maka negara tidak boleh mengambil untung dari harta umat. Adapun milkiyah daulah (kepemilikan negara) berupa pengelolaan bangunan, tanah, dan perkebunan bisa diberikan kepada rakyat atau dikelola oleh semacam BUMN yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan tidak berperan sebagai pebisnis ketika berhadapan dengan kemaslahatan publik. Di samping itu, negara tidak memungut biaya kepada rakyat terhadap pemanfaatan fasilitas umum. Karena hakikatnya fasilitas umum tersebut adalah milik rakyat, bukan kepemilikan negara.


Maka kita yang mencintai negeri ini dengan sepenuh hati haruslah mencampakkan kapitalisme yang telah nyata menimbulkan berbagai persoalan dan penderitaan kepada seluruh rakyat, menguasai hajat publik demi menyejahterakan kepentingan pribadi, juga menjadi jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.

 
Top