Oleh : Ummu Salman
(Pemerhati Sosial)

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tak menerima peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham khilafah sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). (cnnindonesia.com, 2/9/2020)

Pernyataan Menag tersebut sangat tendensius. Melalui pernyataan tersebut, khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, telah dianggap sebagai sebuah ide "jahat", sehingga memikirkannya pun dianggap berbahaya, apalagi jika sampai mendukung ide tersebut. Meskipun Menag menyatakan khilafah bukan ide yang dilarang, namun jelas dalam pernyataannya bahwa pelakunya dilarang menjadi ASN dan dicap radikal.

Pernyataan kontroversial lainnya oleh Menag bahwa para agen radikalisme adalah mereka yang good looking dan hafizh Qur'an. Kemudian muncul ide untuk melakukan sertifikasi kepada para da'i yang menyampaikan ceramah di masjid-masjid. Hal tersebut dilakukan tidak lain sebagai upaya untuk mencegah penyebaran paham yang dianggap radikal. Semua ini menegaskan bahwa kebijakan Kemenag semakin ngawur.

Wacana sertifikasi para da'i ini jelas mengkhawatirkan. Wacana ini sempat menimbulkan pro kontra di tengah-tengah publik. Salah satunya datang dari PA 212 yang menuding ada agenda terselubung yang direncanakan MUI dan Kemenag dalam sertifikasi penceramah. (cnnindonesia.com, 3/9/2020)

Hal yang dikhawatirkan adalah jika wacana ini dilaksanakan, nantinya umat Islam akan dicekoki dengan Islam versi rezim melalui da’i bersertifikat. Para da'i pun akan disetir, agar menyampaikan Islam sesuai keinginan penguasa. Tidak berlebihan jika kemudian muncul tudingan bahwa ada upaya untuk membungkam para da'i dalam menyampaikan yang haq untuk mencegah berbagai kezaliman.

Di samping itu, sebagai leading sector penanganan radikalisme agama melalui berbagai pernyataan dan wacana-wacana yang dikeluarkan, Kemenag makin nampak menyerang Islam dan memojokkan pemeluk Islam yang taat syariat. Ini juga yang membuat Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi, meminta kepada Menag agar menarik ucapannya tentang umat Islam. "Menag tak boleh menggeneralisir satu kasus yang ditemukan dalam masyarakat sebagai perilaku mayoritas umat Islam. Sejak menjadi Menag, yang dijadikan kambing hitam adalah umat Islam. Ia sama sekali tak pernah menyinggung pengikut agama lain melakukan kerusakan bahkan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk mengkader para generasi anti-NKRI dan separatis radikalis yang jelas musuh bersama", kata Muhyiddin. (detik.com, 4/9/2020)

Deradikalisasi terus dilakukan untuk menangkal radikalisme. Seolah masalah besar bangsa ini adalah radikalisme. Pada kenyataannya, radikalisme seperti dijadikan kambing hitam dan upaya menutupi kelemahan rezim dalam pengelolaan bangsa ini. Kondisi ekonomi semakin merosot, bahkan ancaman resesi di depan mata. Penolakan 59 negara terhadap WNI akibat penanganan Covid-19 yang amburadul di negeri ini.

Geliat dan semangat keislaman yang semakin meningkat di tengah masyarakat, rupanya dianggap sebagai ancaman. Mencermati berbagai pernyataan dan wacana-wacana yang dilontarkan tentang Islam dan umat Islam saat ini, sungguh semakin menegaskan bahwa agenda deradikalisasi adalah upaya untuk mencegah semangat umat Islam untuk berislam secara kafah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top