Oleh: Tyas Ummu Amira

Sepekan ini media diramaikan dengan informasi soal klaim penemuan obat covid  yang disinyalir dapat mengobati pasien virus corona dicetuskan oleh seorang yang kabarnya seorang profesor dalam chanel youtobe musisi ternama. Akan tetapi ternyata obat tersebut belum terdafatar di BPOM dan perlu diteliti ulang serta dikaji ulang.

Dilansir dari laman 
Kompas.com, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito turut menanggapi beredarnya informasi soal klaimobat covid-19 dari Hadi Pranoto.
Nama Hadi Pranoto menjadi perbincangan setelah ia diwawancarai musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji.
Video perbincangan Anji dan Hadi Pranoto diunggah melalui kanal Youtube milik Anji.
Mengenai klaim Hadi, Wiku mengatakan, di Indonesia telah diatur tentang produk herbal berupa jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

"Silakan cek produk yang diklaim oleh Hadi Pranoto apakah sudah terdaftar di BPOM atau Kementerian Kesehatan," kata Wiku. (2/8/2020).

Dari fakta diatas menunjukan bahwa batapa publik merasa dibohongi oleh berita receh, yang pasalnya narasumbernya bukan profesor dan tidak terdaftar namanya dalam IDI. Dikutip dari  detiknews. Klaim-klaim Hadi Pranoto itu ditepis oleh Slamet. Slamet juga menyebut nama Hadi Pranoto tidak ada di database IDI. (2/8/2020).

Sehingga pemberitaan semacam itu menyesatkan masyarakat, serta membahayakan jika tidak ada pihak yang mengkritisinya. Maka dari itu berbagai pihak pun akhirnya angkat bicara dan membeberkan fakta bahwa siapa Hadi Pranoto, agar masyarakat sadar bahwa obat yang ditemukan bukan obat  untuk menyembuhkan covid-19.
Dan seharusnya dia juga dikenakan hukum pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ada salah satu unsur yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Lantas kenapa negara mengabaikan  dengan pemberitaan - pemberitaan tersebut?

Sebab negara menganut paham liberalisme atau kebebasan berpendapat, tingkah laku dan berekspresi.
Sehingga wajar saja jika itu semua terjadi, apalagi ditengah pandemi . Negara sangat lamban dalam memberikan solusi untuk masalah pandemi covid-19 yang sampai sekarang. Jadi tidak heran jika banyak orang atau pakar berlomba - lomba untuk saling menemukan obat untuk covid-19.

Lantas dimana peran negara dalam menangani pandemi, apakah sudah membuat  obat atau vaksin sendiri agar masalah ini teratasi? 

Dari sini terlihat bahwa selama ini peran negara gagal dalam memberikan solusi jitunya, seharusnya pemerintah memberikan dana untuk mengadakan riset penelitian tentang vaksin / obat untuk penangaagan covid 19 ini.

Sebagaimana yang dikutip dari detikcom.Jakarta, Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof Amin Soebandrio menjelaskan perkembangan riset vaksin virus Corona (COVID-19) di Indonesia. LBM Eijkman telah berhasil mengkloning proteinspike (S) untuk selanjutnya dilakukan penelitian pada mamalia.

"Dan beberapa versi gen S ini sudah berhasil dikloning kepada satu vektor yang basic dan setelah itu akan dikloning ditransfer, akan dimasukkan ke dalam galur sel mamalia. Sel mamalia itu misalnya dari Chinese hamsteratau dari sel vero dari hewan-hewan. Nah, itu nanti untuk memudahkan proses pengembangan kami agar bisa cepat diterima oleh Bio Farma," kata Prof Amin dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu (1/7/2020).

Jika pemangku kebijakan ini cekatan dan sigap terhadap riset tersebut, mulai dari menyediakan bahan baku, fasilitas serta mendanai sepenuhnya untuk kepentingan reset tersebut. Bukan malah mengambil jalan pintas import vaksin, yang notabene masih belum teruji keefektifanya serta berbeda dengan virus yang ada di Indonesia sebab sudah terjadi mutasi gen.

Bagaimana Islam mengambil peranya dalam menghadirkan solusi melalui riset sebuah vaksin/ obat untuk pandemi?

Islam memiliki sumber pendapat negara yang melimpah, pengelolaan tata keuangan negara dirinci secara rapi. Pos - pos pengeluaran dan pendapatan sesuai dengan porsi masing - masing, mulai dari memenuhui kebutuhan dasar rakyatnya, hingga fasilitas publik serta kesehatan semua dijamin oleh negara.

Sehingga untuk menghadapi pandemi negara hadir untuk melayani rakyatnya hingga memberi solusi yang cepat, sebagaimana dalam hal memutus rantai penyebaran virus serta membuat obat atau vaksin untuk menangkalnya. 

Tidak cukup hanya itu saja, untuk membuat vaksin negara hadir untuk memberikan fasilitas serta mendanai secara optimal dengan mengerahkan para ahli dan pakar untuk segera membuat vaksin tersebut. Kemudian membuat secara massal lalu diberikan kepada pasien yang terjangkit wabah tanpa harus membelinya dengan mahal, sebab negara memberikan secara gratis memang itulah kewajiban negara bertanggung jawab atas nyawa rakyatnya.

Strategi tersebut pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, dengan memerintahkan gubernur syam untuk mengisolasi rakyanya, seperti halnya sekarang lockdown dan sosial distancing. Kemudian mengobati semua rakyatnya yang sakit tak lupa ikhtiyar langit dengan sabar, tawakkal dan doa.

Pada saat itu ilmuwan dan dokter juga tak mau ketinggalan untuk memberikan sumbangsih terhadap wabah yang terjadi, dengan ilmu yang dimiliki serta menemukan vaksin yang tepat.

Demikianlah peran negara sangat penting untuk memberikan solusi akan halnya wabah pandemi covid-19 sekarang ini. Negara harus hadir dalam pembiayaan dan menfasiliatsi riset untuk vaksin tanpa campur tangan asing.

Wallahu'alam bishowab.
 
Top