Oleh : Nety Ummu Hasna

Dalam sistem pendidikan, guru merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Melalui tangan para gurulah lahir generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, yang dapat mewujudkan sebuah peradaban yang tinggi dan terdepan. Maka, jika mengingat peran dan jasa guru yang demikian besar, selayaknya penghargaan terhadap jasanya pun juga besar. Para guru berhak atas fasilitas serta sarana prasarana yang bisa menunjang pelaksanaan tugasnya secara optimal tanpa terbebani berbagai macam kesulitan termasuk finansial. Dalam hal ini negara sudah seharusnya memberikan jaminan atas kesejahteraan para guru, tanpa membedakan baik yang statusnya PNS atau yang non PNS. Tanpa adanya jaminan kesejahteraan ini dan  didukung oleh komponen-komponen sistem pendidikan yang lainnya maka apa yang menjadi tujuan pendidikan akan sulit terwujud.

Faktanya, nasib guru dalam sistem kapitalisme memang seringkali tak seindah harapan. Alih-alih kesejahteraannya meningkat, di masa pandemi ini para guru justru harus menelan pil pahit atas langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. (Media Indonesia, 20 April 2020)

Nasib guru non-PNS juga lebih memprihatinkan pascaterbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum bahwa tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).
Para guru melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) pun mengeluhkan penghentian tunjangan profesi ini yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 15/7/2020 (Kompas, 19 Juli 2020)

Sangat dimaklumi jika para guru melakukan protes atas keputusan pemerintah yang mencabut tunjangan bagi mereka. Di saat kondisi yang serba sulit ini seharusnya pemerintah meningkatkan berbagai fasilitas baik bagi para guru maupun para siswa yang kesulitan agar proses pendidikan bisa tetap berjalan dengan lancar. Bukan malah mengorbankan nasib para guru dengan menghentikan tunjangan bagi mereka, sekalipun dengan dalih dana tersebut akan dialihkan untuk biaya penanganan Covid 19. Apalagi untuk guru yang non PNS yang pada faktanya masih banyak yang gajinya di bawah UMP.

Mengajar di saat kondisi pandemi sekarang ini juga merupakan tantangan tersendiri. Tak sedikit para guru yang harus berkorban pulsa dan kuota agar kegiatan KBM tetap bisa berjalan. Sekalipun dana BOS bisa dialihkan untuk penyediaan pulsa dan kuota namun faktanya masih ada para guru yang tetap mengusahakannya sendiri. Belum lagi di daerah pelosok yang sulit sinyal para guru harus rela mendatangi rumah siswanya satu per satu karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki mereka.

Tepat kiranya jika yang dilakukan pemerintah dengan menghentikan tunjangan para guru di saat kondisi pandemi menunjukkan kurangnya rasa empati dan mencederai nilai keadilan terhadap para guru. Lantas, bagaimana mungkin para guru bisa menjalankan tugasnya dengan optimal jika perhatian pemerintah terhadap mereka sangat minim?

*Perhatian Islam terhadap Pendidikan dan Guru*

Sejarah telah mencatat ilmuwan-ilmuwan besar lahir dari dunia Islam. Hal ini tak lepas dari perhatian Islam yang sangat besar terhadap bidang pendidikan. Selama ratusan tahun Kekhilafahan Islam mampu menjamin pemenuhan pendidikan sebagai hak kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Kesejahteraan para guru pun tak luput dari perhatian negara saat itu. Riwayat yang sangat masyhur di masa Khalifah Umar bin Khaththab, gaji seorang guru mencapai 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasi dengan harga emas hari ini bisa mencapai Rp62.730.000. Sebuah angka yang sangat besar untuk ukuran pada zaman itu bahkan di.zaman sekarang sekalipun. Seorang guru dihargai bukan dari sisi statusnya PNS atau bukan, tapi dari jasanya yang besar untuk mencetak generasi-generasi yang cemerlang.

Melalui sistem keuangan yang baku yakni baitul mal, pendidikan di dalam Islam dibiayai dari dua sumber pendapatan yaitu: (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin.

Biaya pendidikan dari baitulmal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya (artikel KH. Shiddiq Al Jawi berjudul “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam“)

Walhasil hanya Islamlah yang mampu memberikan jaminan pendidikan secara layak bagi setiap insan dan mempersembahkan pelayanan yang terbaik berupa pemberian fasilitas serta sarana prasarana yang terbaik pula untuk mendukung terlaksananya proses pendidikan. Kesejahteraan guru juga bukan hanya sekedar angan-angan dan harapan semata, namun mewujud nyata.
Maka tak heran generasi unggul, cemerlang dan beraklak mulia banyak terlahir darinya.
 
Top