Oleh:  Syifa Putri
IRT dan Aktivis Dakwah


Air adalah sumber kehidupan, tanpa air semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air manusia bisa kehausan, kekurangan zat air di badannya hingga mengakibatkan kematian. Tanpa air, hewan juga akan kehausan dan akhirnya mati. Begitu pula tanah tanpa air akan menjadi tandus dan gersang, tumbuh-tumbuhan akan layu dan kering  hingga kemudian mati. 

Masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan. Dalam alqur’an dikatatakan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan dari air segala makhluk hidup dijadikan. Air yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Seperti halnya oksigen, pentingnya peran air seringkali tidak disadari karena pada umumnya air merupakan barang yang mudah didapat di alam dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Vitalnya peran air biasanya baru dirasakan ketika kebutuhan akan air sulit dipenuhi,  seperti halnya saat ini ketika menginjak musim kemarau dikatakan. Sudah banyak wilayah yang kekeringan. Untuk hal itu, di sinilah negara berkewajiban menyediakan kebutuhan minimum masyarakat atas air bersih contohnya, melalui Sistem Penyediaan Air minum (SPAM). Air minum adalah kebutuhan dasar, artinya, masyarakat baik miskin maupun kaya harus memiliki akses yang sama terhadap air terutama untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. 

Akan tetapi sangat disayangkan,  hal ini tidak didukung dengan fasilitas yang memadai,  contonya saja mengenai sedikitnya mobil tanki air yang dimiliki BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),  seperti yang dilansir Inilahbandung.com. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara, mengatakan saat ini jumlah mobil tanki air bersih yang dimiliki hanya 7 unit. Itu pun bukan milik BPBD sebagian milik Disperkimtan dan PDAM Kertaraharja. Kalau melihat daerah rawan kekeringan dan air bersih tentu sangat kurang," kata Akhmad, Jumat (31/7/2020).

Persoalan ini sebenarnya bukanlah masalah utama,  karena sejatinya masalah air ini sudah terjadi mulai dari hulunya, yaitu diakibatkan oleh sistem kapitalis-sekuler yang  diadopsi oleh negara sekarang. Dimana pihak swasta berhak menguasai sumber air. Pihak swasta ini memiliki orientasi sumber air untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara ekonomi. Fakta yang ditemukan penguasaan dan pengusahaan air tersebut telah membatasi akses masyarakat banyak terhadap air, sehingga pemenuhan hak atas air yang berorientasi kepada pemenuhan hak atas air sebagai suatu kebutuhan dasar (basic need) menjadi terabaikan. Tentunya hal ini tidak aneh karena karakteristik sistem kapitalis dibangun di atas kebebasan, yakni kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang merupakan hal yang utama dari kebebasan-kebebasan yang lain. 

Padahal dalam sistem Islam, status hutan dan sumber-sumber mata air, danau, sungai dan laut sebagai harta milik umum, menjadikannya tidak dibenarkan dimiliki oleh individu. Tiap individu publik memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya, hanya saja pemanfaatan itu tidak menghalangi siapapun dalam pemanfaatannya. Karena jika tidak akan menimpakan bencana pada diri sendiri maupun orang banyak, yang hal ini diharamkan Islam. Rasulullah saw bersabda, artinya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Negara juga tidak berwenang memberikan hak konsesi (pemanfaatan secara istimewa/ khusus) terhadap hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau dan laut, karena konsep ini tidak dikenal dalam Islam. Negara wajib hadir sebagai pihak yang diamanahi Allah Swt. yakni bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap pengelolaan harta milik umum. Rasulullah saw menegaskan, artinya, ”Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR Muslim)

Pemanfaatan secara istimewa (himma) hanyalah ada pada tangan negara, dengan tujuan untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Tidak ada himma (hak pemanfaatan khusus) kecuali bagi Allah dan Rasulnya.” (HR Abu Daud)

Seharusnya, negara berkewajiban mendirikan industri air bersih perpipaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat kapanpun dan dimanapun berada. Dan status kepemilikannya adalah harta milik umum dan atau milik negara yang dikelola pemerintah untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin. Hal ini kembali pada kaedah bahwa status hukum industri dikembalikan pada apa yang dihasilkannnya. Untuk semua itu, negara harus memanfaatkan berbagai kemajuan sain dan tekhnologi, memberdayakan para pakar yang terkait berbagai upaya tersebut, seperti pakar ekologi, pakar hidrologi, pakar tekhnik kimia, tehnik industri, dan ahli kesehatan lingkungan. Sehingga terjamin akses setiap orang terhadap air bersih gratis atau murah secara memadai, kapanpun dan dimanapun ia berada.

Inilah sejumlah prinsip shahih untuk mengakhiri krisis akut air bersih dan darurat kekeringan. Keseluruhan konsep ini adalah aspek yang terintegrasi dengan sistem kehidupan Islam,  yaitu khilafah sistem politik yang didesain Allah Swt. sesuai dengan fitrah, karakter alamiah makhluk cipataan-Nya. Dengan memberikan solusi yaitu sistem syariahnya, untuk mengatasi masalah umat saat ini. Karenanya akan teratasi oleh sistem shahih dengan mekanisme penanganan secara menyeluruh. Sistem ini bukan saja telah teruji, tapi juga terberkahi dunia-akhirat. Maka apakah masih ragu dalam meyakini, bahwa hanya dengan Daulah Khilafah Islamiyyah sajalah kemaslahatan rakyat akan terjamin?

Wallahu a’lam bishawwab.
 
Top