Oleh : Anis Nofitasari (Member AMK & BMI Tulungagung) Hampir tujuh bulan lamanya, pendidikan di dalam negeri secara tidak langsung berusaha beradaptasi dengan kondisi. Bukan karena keinginan semata, namun karena keadaan dan situasi. Mayoritas lembaga pendidikan berputar haluan. Yang sebelumnya antar subjek pendidikan melaksanakan pembelajaran secara langsung di tempat yang sama (face to face), kini, mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau yang lebih dikenal dengan istilah "Daring". Penerapan pembelajaran dengan sistem atau teknik apapun, tentu memiliki kelemahan dan kelebihan atau kendala yang harus dicarikan solusinya. Begitupun dengan PJJ. Meskipun sudah ada sejak lama, hal itu tentu merupakan sesuatu yang baru untuk saat ini. Karena tidak hanya satu atau dua lembaga pendidikan saja yang menerapkannya, tetapi hampir menyeluruh. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 ini, mayoritas lembaga pendidikan
menerapkan pendidikan dan pembelajaran secara langsung, dimana memungkinkan minimnya kendala yang dihadapi. Meski sistem PJJ telah berlangsung hampir setengah tahun, sekolah tatap muka menjadi harapan dan tuntutan banyak pihak agar tercapai target pembelajaran dan menghilangkan kendala PJJ. Mulai dari kurang maksimalnya pembelajaran, jangkauan wilayah yang mempengaruhi jaringan android ataupun kuota siswa, belum lagi bagi kalangan ekonomi bawah. Hal itu tentu harus difikirkan dan menjadi fokus utama pemerintah dalam memberikan solusi pendidikan saat ini. Pada situasi seperti ini, dimana wabah masih mengkhawatirkan, mengingat bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam, sistem PJJ, bagi siswa dan guru dinilai cukup efisien sebagai solusi pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, berbagai kendala dari pelaksanaan PJJ yang dikeluhkan oleh banyak pihak pun harus dicarikan solusinya. Harus dilakukan evaluasi dan tinjauan kembali. Tanggapan, harapan dan tuntutan dari berbagai subjek pendidikan harus segera ditanggapi dengan jawaban dan solusi terbaik. Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam merespon harapan masyarakat tentu harus tetap didasarkan atas kemaslahatan dan kesiapan yang maksimal. Namun sayangnya pemerintah merespon dengan kebijakan sporadis, tidak terarah dalam memenuhi desakan publik, tanpa diiringi persiapan memadai dalam meminimalisir resiko bahaya bagi setiap individu. Dilansir dari GridHITS.id, dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat, 7 Agustus 2020, Kemendikbud, Nadiem Makarim mengungkapkan beberapa kebijakan yang diputuskan, diantaranya : -SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melangsungkan sekolah secara tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. -Jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada di zona kuning dan hijau dapat melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Dengan ketentuan maksimal peserta didik hadir sebanyak 18 anak dengan sistem rotasi atau shifting. Kebijakan tersebut tentu menuai pro dan kontra. Bagai angin segar bagi sebagian orang, juga menuai kekhawatiran bagi mereka yang berpikir panjang. Utamanya bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih duduk di jenjang dasar, yaitu TK dan SD. Dimana dunia bermain lebih mendominasi dalam pembelajarannya. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka apabila prioritas perlindungan tak diutamakan ? Dilansir dari TRIBUNNEWS.COM, ketua KPAI, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa keputusan dari kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat resiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Ia lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan lebih memilih mempertaruhkan resiko. Menurut Arist, seharusnya peran pemerintah di bidang pendidikan dalam kondisi saat ini adalah memikirkan bagaimana cara untuk memudahkan PJJ atau pendidikan online yang tentunya memiliki resiko tertular terbilang rendah. Termasuk memberikan bantuan-bantuan sarana pendukungnya. "Maksud saya adalah bukan berarti kita dengan kebijakan itu mengabaikan hak atas pendidikan, tidak. Tetapi bagaimana hadirnya pemerintah di dalam sekolah yang non tatap muka itu, seperti orang tua diberikan silabus untuk mengajari anak di rumah dan sebagainya," ungkapnya. "Internet dibayar gratis dsb," jelas Sirait. "Itu yang harus dilakukan pemerintah, bukan tatap muka itu," pungkasnya. *** Semua fakta kebijakan di atas menunjukkan lemahnya pemerintahan sekuler mengatasi masalah pendidikan akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Berbeda sekali ketika Islam dijadikan dasar dan pedoman bagi terselenggaranya pemerintahan dan seluruh aspek kehidupan. Seluruh bidang kehidupan, salah satunya pendidikan, akan digratiskan oleh negara, bahkan dibiayai. Segala tentang pendidikan akan difasilitasi secara cuma-cuma. Karya-karya yang dihasilkan akan dihargai sesuai dengan jerih payahnya. Layaknya di zaman kekhilafahan masih cemerlang, karya yang dihasilkan dihargai dengan emas yang beratnya sebanding dengan karya yang terukir. Tanpa memikir panjang, segala dan upaya akan dilakukan untuk kemaslahatan umat tanpa memikirkan untung rugi. Karena nyawa seorang muslim saja sangat berarti dan dijaga. Dalam suatu hadits disebutkan, yang artinya : "Hilangnya dunia, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR.Nasa'i 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani) Manusia takkan layak apabila dijadikan layaknya kelinci percobaan. Ia akan sangat terjaga dan mulia dengan hukum-hukum yang berasal dariNya. Sudah saatnya negara berganti haluan, mencampakkan sistem yang bobrok dengan sistem yang menentramkan. Mengganti sistem buatan manusia yang lebih memikirkan untung rugi dibandingkan pelayanan terbaik bagi umat dengan sistem Islam yang berasal dari Sang Pengatur Alam. Dialah, Allah Swt. Wallahu A'lam Bisshowab..
 
Top