Oleh : Ati Solihati, S.TP
(Praktisi Pendidikan, Member Revowriter)

Karut marut dunia pendidikan di Indonesia seakan tiada pernah surut, malah semakin larut dan terpuruk.  Belum juga terurai dilema permasalahan belajar daring selama pandemi, tereduksinya hak pendidikan dengan PPDB Zonasi, mirisnya wacana pemotongan tunjangan guru jika menjadi realita, harapan turunnya UKT yang hanya tinggal angan-angan, moderasi pendidikan Islam yang sejatinya sebuah sekularisasi, dan sekarang Program Organisasi Penggerak, yang penuh kontroversi.

Program Organisasi Penggerak (POP) adalah bagian dari visi misi bertajuk “Merdeka belajar" yang digagas Mendikbud, Nadiem Makariem.  Nadiem menyediakan dana Rp595 miliar per tahun untuk dibagi kepada organisasi masyarakat yang menjadi fasilitator program ini. Dana yang dikucurkan untuk organisasi fasilitator terbagi dalam tiga kategori: Gajah, Macan, dan Kijang. 

Organisasi yang lolos di kategori Gajah wajib memiliki target minimal 100 sekolah. Mereka bakal mendapat hibah maksimal Rp20 M. Adapun target kategori Macan berkisar antara 21 – 100 sekolah dengan hibah maksimal 1 M. Sementara target kategori Kijang 5 – 20 sekolah dengan hibah maksimal Rp1 M per tahun. 

Program Organisasi Penggerak ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di 5000 PAUD, SD, dan SMP, selama 2020-2022. Dengan Program Organisasi Penggerak (POP) ini, diharapkan kualitas guru dan kepala sekolah ditargetkan meningkat, demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan tenaga dari luar, yang tidak terikat birokrasi, akan mempercepat kualitas pendidikan.

Merujuk hasil survei global yang menyebut skor pelajar Indonesia di bidang literasi dan sains di bawah rata-rata. Dalam penelitian bertajuk Programme Student Assesment tahun 2019, pelajar Indonesia menempati peringkat ke-74 dari total negara yang dikaji. (www.bbc.com/indonesia)

Merujuk pengumuman resmi Kemendikbud, dari 324 proposal, di tahap seleksi administrasi, hanya 183 yang mereka loloskan di akhir verifikasi. Dan ironisnya, empat dari ratusan proposal yang lolos itu diajukan dua yayasan bentukan perusahaan swasta, yaitu Yayasan Putera Sampoerna, yang didirikan oleh perusahaan rokok, PT HM Sampoerna, dan Yayasan Bhakti Tanoto, yang didirikan korporasi milik Sukanto tanoto, taipan di sektor industri kayu, energi, dan kelapa sawit.

Lolosnya dua yayasan ini menjadi salah satu pemicu munculnya polemik program ini. Tiga lembaga pendidikan besar yang telah lolos kategori Gajah menyatakan mundur dari program ini. Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memandang lolosnya Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud ini dianggap hal yang tidak etis, karena kedua lembaga ini adalah pihak yang dinilai tidak membutuhkan hibah dari APBN. Selain itu mereka juga memandang lebih perlunya program prioritas lainnya yang lebih urgen, terlebih saat pandemi ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan akan turun tangan dalam memantau dan mendalami Program organisasi penggerak (POP) Kemendikbud ini (Kompas.com 25/07/2020). Din Syamsuddin, dari PP Muhammadiyah, meminta Nadiem untuk menghentikan program POP dan mengalihkan dananya untuk membantu siswa-siswi yang kesulitan belajar (suara.com 29/07/2020). DPR pun mencium aroma janggal, bahkan sejak dibukanya pendaftaran. 

Kini program tersebut banyak dipertanyakan. Terlebih ketika harus berjalan tanpa ormas-ormas besar yang selama ini banyak berkiprah di dunia pendidikan. Kemendikbud dalam laman resminya kemendikbud.go.id (28/7/2020) mengklarifikasi, dan memastikan bahwa kedua yayasan milik dua korporasi besar tersebut dipastikan menggunakan pembiayaan mandiri dalam mendukung POP ini. Dan diharapkan organisasi penggerak yang mundur dapat bergabung kembali, akan tetapi sampai tulisan ini dibuat, ketiga lembaga besar tadi menyatakan tetap tidak bergabung dalam POP. Setelah menerima masukan dari banyak pihak, guna penyempurnaan ke depannya, akhirnya kemendikbud pun memutuskan akan melakukan evaluasi.

POP, sebagaimana kebijakan-kebijakan lainnya yang sejenis, tidak bisa dilepaskan dari paradigma kekuasaan dalam Sistem Kapitalis Neoliberal, yaitu Reinventing Government.

Dengan paradigma ini, negara hanya mengambil peran sebagai regulator global dan pemasok sebagian dana, bukan penanggung jawab penuh dan bukan penyelenggara langsung urusan rakyat. Dalam sistem ini pun, suatu keniscayaan adanya distribusi wewenang dan tanggung jawab negara kepada masyarakat dan swasta. Dalam hal ini, implementasinya dalam bentuk pelibatan berbagai organisasi dalam upaya peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Hal ini merupakan wujud ketidakoptimalan negara dalam perannya meningkatkan kompetensi dan mencetak para tenaga pendidik yang berkualitas.

Dalam pandangan Islam, paradigma “Berbagi peran dan tanggung jawab" yang seharusnya diemban negara, hakikatnya adalah menyalahi syariat. Sebab dalam Islam, negaralah yang mendapat amanah sebagai penanggung jawab langsung pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan rakyat dalam hal pendidikan. Negara tidak boleh menyerahkan tanggung jawabnya kepada masyarakat maupun swasta.  Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR.Bukhari)B

Berdasarkan hadits tersebut berarti Islam telah mengamanahkan kepada negara tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat, termasuk dalam meningkatkan kompetensi guru, sehingga kebutuhan dunia pendidikan akan para pendidik yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, POP telah cacat secara asasi, karena merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada masyarakat dan swasta.
Pengalihan tanggung jawab ini akan menimbulkan bahaya, di antaranya :

1. Pelalaian tanggung jawab negara

Ikut dilibatkannya ormas dan swasta, membuat negara akan sangat mudah melepaskan tanggung jawabnya.  Ormas, apalagi swasta sangat kecil kemungkinannya berupaya memberikan yang terbaik untuk rakyat, untuk kemajuan pendidikan.  Terlebih swasta yang merupakan bagian dari korporasi tidak akan lepas dari paradigma semata mencari keuntungan materi.

2. Menguntungkan pihak tertentu

Dalam sistem kapitalis, setiap program yang dijalankan bisa dipastikan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Sejalan dengan apa yang menjadi landasan dan tolak ukur sistem ini, yaitu materi dan manfaat. Terlebih lagi dengan POP ini pemerintah berlepas tangan dan mengalihkan perannya pada ormas dan swasta.

3.Menjauhkan dari esensi pendidikan yang shahih

Dilibatkannya korporasi dalam POP ini, seperti  Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna, tentu akan sangat berpengaruh pada semakin jauhnya dari esensi pendidikan yang sahih. Mereka tentu akan menyiapkan para guru dengan ‘mind set’ kapitalis, dan akan mentransfer pendidikan ala kapitalis kepada para siswanya, dan menyiapkan generasi yang dibutuhkan oleh korporasi yang harus memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar global.

Sungguh sangat berbeda sekali dengan sistem Islam (baca : khilafah). Negara menjadi penanggung jawab penuh seluruh kebutuhan umat, termasuk pendidikan. Terkait dengan kebutuhan dunia pendidikan terhadap para guru berkualitas, negara mengambil peran penuh dalam menentukan kualifikasi tenaga pendidik, menyediakan pendidikan bagi para calon guru, agar terpenuhi kebutuhan guru yang kompeten dan berkualitas. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang memungkinkan para pendidik dapat terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara pun wajib menjamin kesejahteraan guru.

Dengan peran penuh negara dalam menghadirkan para guru berkualitas, hal yang niscaya akan terlahir generasi yang unggul, berkualitas, dan mulia, yang siap membangun peradaban yang maju, luhur, nan mulia pula.

Wallaahu a’lam bishshawab.
 
Top