Oleh : Sri Indrianti
(Pemerhati Sosial dan Generasi)

Di tengah pandemi Covid 19 yang kian mendera, nyatanya tak menyurutkan tekad para elit penguasa untuk membangun dinasti politik di negeri ini. Sejumlah nama kerabat elit penguasa terdaftar memperebutkan kursi kepala daerah  di beberapa daerah penyelenggara.

Beberapa nama tersebut yakni :  putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang siap bertarung menjadi calon wali kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution yang akan berebut kursi wali kota Medan, Sumatera Utara. Ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi bakal kandidat wali kota Tangerang Selatan. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Juga Hanindito Himawan Pramono, putra Pramono Anung, yang siap memasuki pilkada di Kediri. (voaindonesia.com, 4/8/2020)

Anggota Komisi II DPR fraksi PAN Guspardi Gaus, Pilkada pada 9 Desember 2020 yang ditetapkan melalui UU No. 2 tahun 2020 sudah final. Menurutnya, Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang terjadi sesuatu keadaan yang sangat luar biasa. Kalau terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan pilkada diundur tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.
(tribunnews.com, 3/8/2020)

Fenomena elit penguasa membangun dinasti politik di negeri ini sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruk ini merupakan kedok untuk tetap mempertahankan kekuasaan melalui jalur kekerabatan. Jalur ini terbukti ampuh sebagai jalan cepat meraih tampuk kekuasaan.

Biaya politik demokrasi yang sangat tinggi, membuat para pemenang yang berkuasa merupakan dari kalangan pemilik modal atau oligarki. Modal yang tinggi ini membuat para elit penguasa mengambil jalur lain yakni  membangun politik dinasti. Dengan membangun politik dinasti, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Sehingga dinilai jalur ini lebih efektif karena mendompleng elit penguasa.

Sudah barang tentu perebutan kursi kekuasaan dengan jalur dinasti politik ini tak memberikan pengaruh baik kepada masyarakat. Pasalnya, Penguasa yang didompleng pun sama sekali tak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, para oligarki lah yang selama ini mereguk keuntungan dari kebijakan penguasa.

Nampak sekali ambisi para kerabat penguasa memperebutkan kursi kekuasaan. Walaupun mereka sama sekali tak memiliki latar belakang politik. Saling berebut demi secuil kue kekuasaan.

Bagaimana mungkin bisa melayani masyarakat dengan baik? Tentu tujuan utamanya bukan dalam melayani masyarakat. Namun, tujuan utama yang hendak diraih adalah mempertahankan kekuasaan dari penguasa yang saat ini berkuasa yang senantiasa berpihak pada kelompok oligarki.

Begitulah sistem Demokrasi yang senantiasa menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Tak peduli mengorbankan rakyat untuk memperoleh segelintir keuntungan.

Kekuasaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang diperebutkan. Jabatan sebagai penguasa merupakan amanah yang berat. Karena setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas semua rakyat yang dipimpinnya.

Tak ada pesta pora ketika terpilih menduduki jabatan penguasa. Bahkan tangisan yang menghiasi para khalifah di setiap malamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang malah banjir air mata karena takut pertanggungjawabanya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak tak mampu dipikulnya. Beliau juga senantiasa hidup zuhud dan wara'.

Keluarganya mendukung dan selalu mengingatkan Umar untuk bekerja keras memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Sang anak, Abdul-Malik, tak segan-segan untuk menegur dan mengingatkan ayahnya agar bekerja keras memperhatikan negara dan rakyat yang dipimpinnya.

Keteladanan para khalifah inilah yang semestinya dijadikan patokan dalam menduduki jabatan penguasa.  Keteladanan pemimpin tersebut bisa didapatkan ketika berada dalam sistem Islam. Tak mungkin ada keteladanan penguasa dalam sistem demokrasi. Karena berharap perbaikan dalam sistem demokrasi bagai menegakkan benang basah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top