Oleh : Ummu Najla
Komunitas Ibu Peduli Generasi

Fenomena politik kini mulai kembali memberi sensasi. Fantantis, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di sejumlah daerah, digadang-gadang bakal diramaikan keluarga presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menantu Jokowi Bobby Afif Nasution suami Kahiyang Ayu, lalu Wahyu Purwanto suami dari adik kandung Jokowi serta Dolly Sinomba Siregar paman dari Bobby Nasution.

Walaupun Jokowi sempat menampik tuduhan tersebut, tapi demikianlah faktanya. Tak ayal para pakar politik mulai ramai memberikan analisa politiknya. Mulai dari dukungan hingga cecaran.

Pangi Syarwi Chaniago misalnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun aktif unjuk gigi memberikan kritikan di depan publik. Bahkan pada media dia mengatakan, harusnya keluarga inti presiden menjaga jarak dari politik praktis karena rentan terjadi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang akan mereka ikuti. (Republika.co. id, Senin, 20/7)

Terbukti Achmad Purnomo, wakil walikota Solo saat ini yang menjadi rival berat Gibran dalam konstestasi ini, akhirnya kandas mendapat rekomendasi partai, setelah terjadi deal-deal politik ketika diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Melanggengkan Status Quo

Aneh bin ajaib, begitulah pernyataan yang tepat melihat fenomena politik saat ini. Begitu mudahnya dalam sekejap kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Sehingga motto sakral “tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi” bukanlah isapan jempol belaka.

Praktek korupsi, kolosi dan nepotisme rupanya bukanlah sekedar sandiwara. Itu adalah realiti show yang diperankan langsung oleh para elit politik di hadapan khalayak. Ironisnya, politik dinasti sudah menjadi budaya dan mengakar kuat di Negeri dongeng ini. Alkisah dimulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan disempurnakan oleh rezim ini.

Kini, nampak sudah wajah bengis demokrasi yang mempertontonkan kedigdayaan demi sebuah kekuasaan. Semahal apapun harga sebuah jabatan akan dibayar demi melanggengkan status quo. Siapapun seakan layak dijadikan tumbal dalam persengkokolan. Demi memuluskan sebuah nafsu keserakahan.

Bukan lagi sebuah rahasia, ketika ambisi keserakahan berpadu dengan syahwat politik, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Lebih-lebih ditopang oleh sistem buatan manusia yang memisahkan agama dari kehidupan. Jelas, semakin memperkelam goresan sejarah Kapitalisme. Hingga, setiap langkah penerapannya ditoreh dengan tetesan darah rakyat yang tak berdosa.

Kepemimpinan dalam Islam

Harusnya, sebuah kepemimpinan adalah amanah bagi empunya. Sejatinya, kepemimpinan bukanlah sebuah hadiah yang layak dibanggakan. Justru, menjadi beban karena beratnya amanah jabatan dan kekuasaan. Bukankah di Akhirat kelak, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Rasulullah saw. bersabda:

”Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hakikat kepemimpinan adalah pelayanan, bukan justru menjadi raja dan tuan atas kaum yang tertindas. Wasiat tersebut tercermin dalam sabda Rasulullah saw.:

“Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat (kebaikan), kecuali ia tidak akan mencium bau surga." (HR. al-Bukhari)

Rasulullah saw. juga bersabda:

“Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Wasiat inilah yang menjadikan para generasi salafush-shalih justru enggan menerima tampuk kepemimpinan, bahkan takut jika tidak bisa amanah. Sebagian dari mereka pun bahkan ada yang menolak ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Umar bin khatab contohnya. Beliau bahkan sempat marah dan menangis ketika kaum Muslimin menunjukknya menjadi khalifah pengganti Abu Bakar.

Begitu pula sebelumnya, ketika kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Saidah, sibuk berembug mencari sosok pemimpin sepeninggal Rasulullah. Umar menolak mentah-mentah ketika Abu Bakar menunjuknya. Sebaliknya, Umar justru menjagokan Abu Bakar. Alhasil, keduanya saling mengunggulkan satu sama lain untuk menjadi khalifah.

Umar pun dengan tegas menolak pencalonan anaknya Abdullah sebagai pengganti dirinya ketika di ujung maut. Demi menghindari praktek KKN dan politik dinasti. Hal ini terjadi karena sahabat mulia tersebut sangat memahami sabda Nabi saw. berikut:

“Kalian begitu berhasrat atas kekuasaan, sementara kekuasaan itu pada Hari Kiamat kelak bisa berubah menjadi penyesalan dan kerugian.” (HR. Nasa’i dan Ahmad)

Rasulullah saw. juga bersabda:

“Sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah al-Huthamah (yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka).” (HR. Muslim)

Mirisnya, generasi zaman now justru sibuk mengejar ambisi kekuasaan dan haus akan ketenaran. Mereka tak lagi takut akan ancaman dan azab Allah pada hari Kiamat kelak. Ketika sistem kufur sudah mendominasi hati dan didewa-dewakan. Maka keimanan dan ketakwaan pun tergadaikan demi kenikmatan dunia yang semu.

Sungguh kini, kita sangat merindukan sosok pemimpin yang amanah laiknya Khulafaur Rasyhidin. Juga sehebat dan sewara’ khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa kepemimpinannya hanya seumur jagung, tapi sukses memberikan kesejahteraan dan keadilan di muka bumi.

Hal tersebut sangat berdasar karena ditopang oleh sistem Islam yang dilandasi ketakwaan. Menjadikan halal haram sebagai standart bukan sekedar keuntungan material semata.

Tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah? Maka sudah sepantasnya kita berjuang mewujudkannya kembali di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.
 
Top