Oleh : Hamsia
(Komunitas Penulis)

Akhir-akhir ini pajak kian meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak sebelumnya usaha kecil pun tak luput dari serangan pajak. Masih sangat lekat dalam benak kita nasi bungkus, pempek, kantong plastik, dan lain-lain, dikenakan pajak. Kini kabar tidak sedap lagi datang dari pengusaha burung walet di Sultra.

Sejumlah pengusaha burung walet yang ada di kota Kendari mengeluhkan soal penerapan pembayaran pajak oleh pemerintah kota. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari sendiri mulai sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan keempat atas Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Salah satu yang dimuat dalam dokumen Perda yakni pajak sarang burung walet hari ini.

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita, mengatakan pihaknya membuka pelayanan bagi pemilik usaha burung walet untuk memberikan masukan atau kritik tentang implementasi pajak tersebut. Kepala Badan Wilayah 2 Bapenda Kota Kendari Rizal Rani mengatakan, “Besarnya pajak yang harus dipenuhi para pengusaha sarang burung walet sebesar 10 persen. Pemenuhan kewajiban pajak menggunakan self assessment pembayaran 1 hingga 15 pada bulan berjalan. Untuk diketahui, Pemkot Kendari mencatat, saat ini ada sekitar 120 petani burung walet di Kota Kendari.” (Zonasultra.com, 22/7/2020)

Sungguh ironis, pajak menjadi andalan pemerintah saat ini yang meminimalkan peran negara dalam perekonomian, akibatnya kesejahteraan rakyat selalu menjadi taruhannya. Mereka beranggapan bahwa pemasukan pajak dapat memperbesar pendapatan negara.

Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat, bukan membebani rakyat dengan pajak khususnya rakyat kecil yang semakin sulit kondisinya. Padahal Indonesia dikenal dengan sebutan “Gemah ripah loh jenawi” berkat kekayaan alam yang melimpah ruah baik tambang, laut, perkebunan, dan lain-lain. Seandainya semua itu dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk rakyat tentu mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun kemana arahnya kekayaan alam Indonesia hingga pengusaha kecil saja tidak pernah luput dari pajak.

Sistem saat ini yakni kapitalisme dengan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan pajak adalah wajib bagi rakyat memiliki penghasilan dalam usaha ditekuninya. Maka berlaku bagi semua orang akan dikenai pajak.

Rasa ketidakadilan makin nyata, di satu sisi pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak, dan penerimaan negara dari pajak sudah pasti semua beban akan ditimpakan kepada rakyat. Pada akhirnya, rakyat makin tertindas. Belum lagi utang yang sangat besar justru makin menyeret bangsa Indonesia ke dalam jurang kemiskinan.

Tidak bisa dipungkiri sesungguhnya pajak ini memberatkan karena pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Sebagaimana yang diterapkan di negara ini.

Konsekuensi dari target APBN yang mengandalkan pajak membuat segala aktivitas akan terkena pajak, pasti akan membebankan biaya tersebut ke dalam usaha yang ditekuninya. Pada akhirnya, pajak kini menjadi komponen harga dalam sebuah produk dan jasa. Akibatnya, semua beban pajak akan ditanggung rakyat.

Sayangnya, penerimaan pajak yang sangat besar tidak jelas arahnya. Padahal harusnya pemerintah bisa memanfaatkan penerimaan pajak yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, yang terjadi justru penerimaan pajak yang sangat besar itu diberikan bagi pengusaha besar.

Beratnya beban hidup di tengah pandemi saat ini tentu menyulitkan semua pihak. Ditambah lagi pajak tinggi yang dikenakan untuk para pencari nafkah dalam usahanya. Mengherankan sebenarnya jika pemerintah selalu berharap terhadap pajak demi menambah pamasukan finansialnya sehingga mesti terus memikirkan cara untuk mendapatkan dana dari rakyatnya. Namun inilah, yang terjadi jika hidup dalam sistem kapitalis.
Dalam ekonomi kapitalis, pajaklah yang menjadi sumber pemasukan utama negara.

Dalam Islam pajak bukanlah hal yang utama, karena pajak dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak diperkenankan bahkan diharamkan memungut pajak secara rutin dan terstruktur, tetapi hanya sekadar salah satu pendapatan insidentil dan pada kondisi tertentu. Pajak hanya diwajibkan ketika Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi, sementara ada pembiayaan wajib dilakukan dan akan menimbulkan bahaya bagi kaum muslim.

Inilah kebijakan pajak dalam negara Islam. Allah telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim. Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh mencelakakan orang lain dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad)

Ada beberapa ketentuan tentang kebijakan dharibah (pajak) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu pajak bersifat temporer dan tidak kontinyu, hanya dipungut dari orang kaya dan muslim (tidak boleh dipungut dari non-Muslim) serta jumlah yang tidak boleh melebihi kebutuhan.

Dengan demikian, dalam sistem kapitalis pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. sebaliknya, dalam sistem Islam, ia hanya digunakan sebagai penyangga dalam kondisi darurat untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan begitu, dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak perlu membebani rakyat dengan pajak. Semua ini bisa terlaksana jika negara Islam tegak di muka bumi ini.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
 
Top