Oleh: Susilawati
(Muslimah Banyuasin) 

Di lansir dari asumsi.co, 12/5/2020,  riset terbaru dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)  terhadap 300 orang tua siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tenggara (KALTARA) dan Jawa Timur (JATIM) menginformasi ketimpangan tersebut. 76% orang tua murid mengaku telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak pekan ketiga (16-22) maret. Namun kenyataannya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan aplikasi belajar daring. Sekitar 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tudak ada pembelajaran sama sekali selama belajar di rumah.


Anak-anak yang memiliki akses pembelajaran daring umumnya memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah (39%), dan Wiraswasta (26%), dan latar belakang S1 (34%), dan SMA (43%). Padahal mayoritas responden yang di minta untuk pembelajaran daring bekerja sebagai petani (47%) dan berpendidikan SD (47%), ini berarti akses pembelajaran daring tidak hanya di tentukan lokasi, tapi juga tingkat pendidikan dan pekerjaan status ekonomi orang tua.


Saat memperingati  Hari Pendidikan  Nasional 2020 yang di siarkan melalui kanal Youtube Kemendikbud pekan lalu (2/5), ia mengaku "kaget" bahwa banyak siswa yang tidak memiliki akses listrik dan sinyal internet tidak memadai.

Tahun lalu, eks-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui bahwa Internet di Indonesia "belum merdeka" sebab belum di nikmati secara merata oleh masyarakat karena geografis Indonesia sebagai negara kepulauan berdampak pada kualitas layanan internet di Indonesia bagian barat dan timur belum merata.


Saat ini, sistem pendidikan sangat sulit karena, biaya pendidikan yang mahal dan fasilitas yang tidak mendukung untuk diupayakan oleh orang tua. Apalagi sekarang di masa pandemik banyak orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Paradigma sistem sekuler kapitalis Neoliberal memang tidak serius dalam menjadikan pendidikan sebagai perwujudan peradaban  cemerlang, bila kita cermati lebih dalam, ternyata dunia pendidikan di negeri ini memang sudah bermasalah jauh sebelum wabah ini terjadi. Visi yang tidak jelas membuat tujuan pendidikan tidak tercapai dengan baik.

Maka pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menjadi solusi oleh Kemendikbud ternyata menjadi beban sebagian pihak, terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Bukannya meringankan beban finansial malah membuat pendidikan dan beban hidup lainnya bertambah berat. Kebijakan sekolah dengan sistem online yang itu mengharuskan siswa memiliki handphone dan memerlukan biaya tambahan untuk membeli kuota. semua itu memberatkan para orang tua, jangankan untuk membeli kuota untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah.


Dengan demikian, Bila pemerintah merasa penting untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan, bisa di lakukan dengan cara institusional seperti perbaikan sarana dan prasarana,  renovasi sekolah, penyediaan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar seperti alat peraga, komputer, jaringan internet dan sebagainya.

Di era Neo-liberalisme biaya pendidikan tidak lah murah, karena sistem kapitalis yang diterapkan hanya mencari  keuntungan saja, berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang, pembiyaan pendidikan baik menyangkut gaji para guru/dosen maupun insfrasruktur serta sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya kewajiban negara dan pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.

Sejarah islam mencatat kebijakan para Khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Negara menjamin kebutuhan tiga pokok masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda kebutuhan pokok individu (sandang, pangan dan papan) yang di jamin secara tidak langsung oleh negara, kesehatan dan keamanan di jamin secara langsung oleh negara. Sebagai mana Hadis Rasulullah Saw dan Ijmak Sahabat. Nabi saw, bersabda: "Imam bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalanya itu" (HR.Muslim).

Oleh karena itu, semua sarana yang mendukung akses pendidikan wajib disediakan oleh negara secara gratis yaitu: insfrastruktur, tenaga pendidikan yang terampil, fasilitas penunjang bahkan segala hal yang di butuhkan termasuk transportasi. Pendidikan di biayai dari Baitul Maal yaitu pos keuangan yang bersumber dari fa'i, khuroj, dan harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan umum tidak boleh di miliki perorangan misal, hutan, lautan, barang tambang dan lainnya.

SDA pengelolaanya tidak boleh di kelola individu atau swasta, apalagi negara kafir. 

Negara wajib mengelolanya demi kemaslahatan warga dengan demikian maka akses pendidikan bisa di nikmati seluruh warga negara baik kaya atau miskin.

Dengan pendidikan yang berkualitas akan mudah diwujudkan dan ilmu pengetahuan akan berkembang pesat dan mencetak intelektual yang membawa manfaat bagi semua manusia.

Wallu'alam bishawab.

 
Top