Oleh: Ari Wiwin

Ibu Rumah Tangga


"Buruk muka cermin dibelah" adalah sebuah peribahasa yang artinya seseorang yang menyalahkan buruknya keadaan dirinya kepada orang lain,  padahal kesalahan dirinyalah yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.  Peribahasa diatas mencerminkan sikap pemerintah yang tidak mampu mengatasi permasalahan tol di Cisumdawu sehingga sampai sekarang belum terselesaikan. 

Dilansir detikfinance Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) atau Kepala BPN (Badan Partanahan Nasional) Sofyan Djalil bicara soal permasalahan yang terjadi pada pembebasan lahan tol Cisumdawu. Dia menyebutkan ada sengketa di salah satu bidang tanah yang menghambat pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandara Kertajati. 

Hal ini sempat membuat Presiden Jokowi geram. Pasalnya pembangunan tol yang jadi akses utama Bandara Kertajati ini sudah mulai sejak 2011, namun hingga kini tak kunjung selesai pengerjaanya. 

Sofyan sendiri memaparkan ada pemilik sebidang tanah di daerah Cileunyi yang menolak pembebasan lahan. Bahkan pemiliknya sampai menggugat ke pengadilan. Singkat cerita si pemilik tanah memenangkan perkara gugatanya di pengadilan, dan tanah tersebut tak bisa dibebaskan. Namun Sofyan menjamin pihaknya sudah membujuk agar pemilik tanah itu mau membebaskan tanahnya. 

Padahal di situ ada sarana pasar dan pabrik pemintalan dan itu juga harus dibebaskan tanahnya. Sofyan mengatakan pihaknya akan menjamin pembebasan lahan untuk proyek tol Cisumdawu selesai di akhir Oktober. Dia memastikan proyek ini akan selesai sesuai target pada akhir tahun depan. 

Dampak dari proyek infrastruktur itu tentu saja rakyat. Rakyat harus bersedia membebaskan tanah atau pembebasan lahan walaupun dengan kompensasi dari pemerintah. Akan tetapi itu semua juga tidak menyelesaikan masalah.  Malah menimbulkan masalah baru bagi rakyat. Rakyat tergusur di negeri sendiri oleh para investor asing, rakyat yang seharusnya mendapatkan pelayanan dipenuhi hak dan kebutuhanya terpaksa harus mendukung pembangunan infrastruktur yang bukan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. 

Di negara yang menganut sistem Kapitalis liberal ini memang pemilik modal yang diutamakan. Pemerintah tidak peduli kepada rakyatnya, meskipun hanya sejengkal tanah ibaratnya harus direlakan kepada pemilik modal jika itu sangat dibutuhkan. Di sini juga tidak terjadi transparansi antara pemerintah daerah dengan pusat soal pembebasan lahan.  Tidak terjadi pendekatan komunikasi kepada masyarakat ketika terjadi pembebasan tanah.  Padahal tanah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Di situ juga ada sumber mata pencaharian masyarakat yaitu pasar dan pabrik pemintalan. Otomatis jika pasar dan pabrik itu berubah fungsi menjadi tol banyak yang kehilangan mata pencaharian atau menjadi pengangguran.  Apalagi dimasa pandemi rakyat sangat sulit mendapatkan uang belum lagi banyak yang di PHK. Lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban pemerintah demi pemilik modal. 

Akibat kepengurusan yang salah dan sistem yang bathil ini rakyat lagi yang menjadi korban. Itu semua tidak terlintas di benak para korporat dan pemilik modal, yang dipikirkan kapan selesainya tol Cisumdawu ini hingga sampai Presiden Jokowi geram. Hal inilah yang ditunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah saat ini sangat mementingkan sekali tentang pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat, padahal itu semua hanyalah semu. Hal utama yang dipentingkan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah kepentingan bisnis para kaum kapitalis. 

Kondisi ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam negara berkewajiban melakukan pelayanan  (ri'ayah) terhadap rakyatnya.  Dicontohkan pada masa Khalifah Umar yang merealisasikan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata di seluruh negeri Islam. Khalifah Umar membuat perencanaan keuangan dan pembangunan. Dengan itu pembangunan yang membutuhkan dana besar dapat dengan mudah dibangun tanpa melanggar syariah Islam sedikitpun (pinjam uang, ribawi). Juga tanpa merendahkan martabat Islam dan kaum muslim. 

Pembiayaan dana infrastruktur di masa Khalifah Umar diambil dari Baitul Mal bukan dari hutang negara ataupun pajak. Akan tetapi jika dana di Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharibah) dari rakyat. Jika pembangunan infrastruktur harus segera dibangun atau mendesak. Pajak akan dikembalikan lagi ke rakyat, dan yang dipungut pajak adalah para agniya saja.

Dalam sistem kapitalis negara seakan memaksakan kehendak korporat ketimbang perhatian kepada rakyat. Seperti gedung sekolah yang hampir ambruk,  jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi itu tidak menjadi prioritas bahkan diabaikan. Karena di sana tidak ada kepentingan para kapitalis.

Maka sudah sewajarnya  kita tinggalkan sistem yang kufur ini dan kembali ke sistem Islam dengan  Syariah Islam kaffah. In syaa Allah didapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Sesuai Firman Allah dalam surat Al-a'raf ayat 96.

" Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Sangat jelas sekali dari ayat di atas Allah menegaskan bahwa keberkahan itu hanya akan terlimpah manakala manusia beriman dan bertakwa. Maka bagaimana mungkin negeri ini mendapat keberkahan dari langit dan bumi jika penduduk negeri ini tak mau beriman dan bertakwa kepada Allah dalam aspek politik, ekonomi, hukum dll ? Penguasa lebih suka berhukum dengan aturan kuffar yang berideologi sekuler kapitalis ketimbang hukum ilahi, bahkan dalam pembangunan infrastrukturnya.

Dengan demikian, hanya dengan sistem Islam (Khilafah) saja yang mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran ekonomi masyarakat  penuh keberkahan bukan yang lain. 

Wallahu a'lam bi ash shawwab.

 
Top