Oleh : Fajar Fitriah Achmad, S.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial)

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan akan berakhir, ternyata persoalan yang mendera masyarakat makin hari kian mengkhawatirkan. Salah satunya adalah masalah keluarga dan rumah tangga, seperti kasus perceraian yang makin tinggi.

Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan antrean perceraian di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang sempat viral di media sosial.

Saat dikonfirmasi, pihak Pengadilan  Agama Soreang membenarkan hal tersebut. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang, Ahmad Sadikin mengatakan, antrean tersebut terjadi karena ruang sidang yang terbatas. Sementara pengajuan gugatan cerai terbilang tinggi. Sehingga di bulan Mei 2020, PA Soreang sempat kewalahan melayani sidang gugatan cerai di bulan Juni 2020. Imbasnya bulan Juni masuk di atas 1012 gugatan cerai. Biasanya berkisar 700 sampai 800 gugatan cerai per bulannya. (Kompas.com,24/8/20)

Data potensi perceraian pun hampir merata di tiap daerah. Menurut psikolog dari Universitas Padjajaran, Aulia Iskandarsyah, penyebab utamanya faktor ekonomi dari dampak pandemi. (Tribun Jabar, 25/8/2020)

Hal yang sangat disayangkan, karena keluarga adalah pertahanan terakhir untuk selamat dari ujian pandemi ini. Namun yang terjadi, pertahanan itu roboh. Salah satu pemicunya adalah kebutuhan hidup yang makin tinggi yang tidak terjamin oleh negara.

Ketahanan keluarga adalah dasar dari kekuatan masyarakat dan bangsa. Ketahanan keluarga terwujud karena berjalannya fungsi keluarga dalam memenuhi semua kebutuhan fisik dan juga psikisnya, yakni kebutuhan ekonomi, pendidikan, naluri berketurunan, naluri beragama, kasih sayang, perlindungan dan sosial. Kesempurnaan pelaksanaannya memerlukan daya dukung besar dari negara sebagai penyelenggara sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem sosial, dan sebagainya. Sehingga keluarga berjalan secara proporsional agar tercipta kebahagiaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat atau bangsa.

Namun hingga hari ini, kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut masih berupa angan-angan. Dalam sistem negara yang ditata dengan aturan kapitalisme sekuler, kebahagiaan keluarga semu, karena yang diukur adalah pencapaian materi saja. Sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba mencari materi yang sebanyak-banyaknya, tetapi lupa dengan kewajiban yang lainnya.

Negara yang seharusnya menjadi benteng pertama melawan pandemi Covid-19 telah rontok di saat wabah semakin memuncak. Yang ada masyarakat disuruh hidup berdampingan dengan Corona. Belum lagi himpitan ekonomi yang makin mendera masyarakat dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang
tidak berpihak kepada rakyat makin menambah beban penderitaan. Hal ini yang makin memperparah keadaan.

Fungsi keluarga lemah dan berdampak pada kerapuhannya. Ini disebabkan karena fungsi negara sebagai daya dukung ketahanan keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Negara dalam sistem demokrasi liberal tidak menjadi penyelenggara utama layanan masyarakat. Melainkan membagi perannya dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Sehingga semua layanan yang diperlukan oleh keluarga untuk menjalankan fungsinya tidak terjangkau. Akibatnya ketahanan keluarga menjadi rapuh.

Akibat dari salahnya tata kelola sistem ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi dan lain sebagainya, fakta buruk menimpa keluarga. Angka perceraian makin meningkat, mayoritas adalah gugat cerai karena faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, pemerkosaan yang dilakukan remaja dan pelajar, pembunuhan, dan lain sebagainya, menjadi fenomenal.

Tentu saja, kita tidak ingin berlama-lama dalam kondisi buruk ini. Sudah semestinya kita bersungguh-sungguh menempuh jalan solutif. Tidak ragu lagi bahwa penyebab utama rapuhnya ketahanan keluarga dan menderitanya kehidupan masyarakat, karena tata kelola sistem yang salah, yaitu diterapkannya sistem kapitalis sekuler.

Dalam pandangan Islam, negara adalah sebagai pelaksana utama dalam penyediaan layanan publik. Pemimpin adalah “pelayan” umat, sementara negara dalam sistem kapitalis sekuler adalah pebisnis. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok warga negara, dan memberi peluang agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokok warga negara, dan memberi peluang agar bisa memenuhi kebutuhan pelengkap dengan jalan bekerja. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi para kepala keluarga. Sementara ekonomi kapitalis berprinsip hanya yang kuat secara ekonomi yang bisa bertahan hidup. Pendidikan dalam sistem Islam ditujukan untuk membangun karakter pribadi islami dalam pola fikir dan tindakannya serta mempunyai keterampilan untuk memberi kontribusi besar dalam kemajuan bangsa. Sementara pendidikan kapitas berorientasi kerja dan kebutuhan pasar. Sistem sosial dalam Islam menjaga kesucian keluarga, kehormatan perempuan, tumbuh kembang generasi dalam kebahagiaan dan kemuliaan masyarakat yang saling menghormati. Sedangkan dalam kapitalis sekuler membebaskan setiap perilaku individu atas nama HAM. Sistem sanksi Islam berdimensi ukhrowi berbasis takwa sehingga menjamin kehidupan keluarga dan masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman. Sementara sanksi hukum sistem kapitalis sekuler tidak menimbulkan efek jera, tidak ada kepastian hukum, hukum bisa dibeli dengan uang, sehingga tidak ada jaminan hilangnya berbagai kejahatan.

Walhasil, jelaslah bahwa rapuhnya ketahanan keluarga sesungguhnya disebabkan oleh akumulasi faktor keluarga, lingkungan dan dampak keadaan sosial politik dan perekonomian negara saat ini. Karenanya perlu penyadaran bagi semua pihak terhadap penyebab persoalan dan solusi yang benar. Tentunya solusi itu tidak lain adalah dengan kembali kepada aturan pencipta, yaitu dengan menerapkan aturan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bish Shawwab.
 
Top