Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Pesantren dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan berbasis akidah Islam, yang banyak melahirkan insan-insan berkarakter mulia, bertakwa kepada Allah Swt., beramal saleh, cinta tanah air, dan memiliki semangat kemandirian yang kuat. Sehingga tidak heran, jika dari situlah banyak bermunculan tokoh-tokoh pejuang Islam yang hebat dan ulama-ulama yang termasyhur. Di antaranya adalah K.H. Hasyim Asy'ari (ketua dan sekaligus pendiri organisasi Nahdlatul Ulama), Kyai Khalili (Seorang ulama besar dari Bangkalan, Madura), K.H. Ahmad Dahlan (Pendiri organisasi Muhammadiyah), dan lain sebagainya. Tercatat juga seorang pujangga terkenal yang bernama Ki Ronggo Warsito, sebuah nama yang melegenda hingga kini.



Selain menjadi pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam, pesantren juga memiliki andil besar dalam perjuangan untuk mengusir kaum penjajah dari Nusantara. Namun, peran pesantren yang demikian penting itu, ternyata tidak diimbangi dengan perhatian yang lebih dari pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pembina Majelis Silaturahmi Pesantren (Masantren), Ruhiat Nugraha, yang sekaligus menjadi anggota Pansus Raperda Pesantren DPRD provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah dinilai kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap lembaga
pesantren.

Hal senada disampaikan juga oleh Ketua Masantren kabupaten Bandung, Yana Suryana. Beliau menyayangkan bahwasanya  terdapat kurang lebih ada 300-an pesantren, dan ribuan madrasah, serta tempat pengajian di wilayahnya. Namun, lebih dari 50 persen di antaranya masih dalam kondisi yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang ada, masih banyak yang belum layak digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pembinaan para kader bangsa. Yang mana merupakan generasi penerus calon pemimpin masa depan. Bantuan dari pemerintah yang diharapkan, hingga kini belum terwujud secara nyata. Sekalipun ada, jumlah bantuan itu sangat terbatas dan jauh dari cukup.

Meskipun, beberapa waktu yang lalu, bertepatan dengan Hari Santri, tanggal 22 Oktober 2019 yang lalu, pemerintah sempat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren, menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada tanggal 24 September 2019 silam. Lahirnya UU tentang Pesantren, tentu saja menjadi harapan bagi para pengelola pesantren, akan tetapi sepertinya ada pihak yang berusaha menghalangi rencana tersebut. Undang-Undang hanya tinggal Undang-Undang. Sebab, hingga saat ini masih belum ada produk turunannya, alias nihil. Nasib pesantren sejak zaman kemerdekaan hingga kini masih tetap "termarginalkan". Tidak seperti lembaga pendidikan umum (negeri) lainnya. Yang sering mendapatkan perhatian yang lebih, seperti bantuan berupa moril maupun materil. Banyak pihak yang menganggap bahwa lembaga pendidikan umum dapat melahirkan generasi-generasi yang pandai, cerdas, menguasai skill dan teknologi, serta mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan lulusan pesantren, dianggapnya hanya akan melahirkan generasi yang berorientasi pada akhirat saja.

Kondisi semacam ini, tentu sangat memprihatinkan, mengingat betapa besar kontribusi dan peran penting pesantren, pada saat merebut kemerdekaan negara ini. Sejarah mencatat bahwa "kaum sarungan" ini begitu maksimal dalam mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Salah satu contohnya adalah resolusi jihad, yang gaungnya bersumber dari pondok pesantren dan kyai di Nusantara. Bahkan, Pancasila pun lahir dari pemikiran para Kyai dan ulama.

Sayangnya, selama 75 tahun Indonesia merdeka, pesantren seolah dilupakan. Jasa-jasanya nyaris dihilangkan, hampir tidak ada bekasnya. Sikap pemerintah yang semacam itu, mirip dengan peribahasa "kacang lupa kulitnya". Sebab, alih-alih memberikan dukungan dan apresiasi kepada pihak pesantren. Yang terjadi saat ini, justru pemerintah mencurigai keberadaan lembaga pesantren di negeri ini. "Faktanya, pemerintah saat ini dengan gencar dan tidak malu-malu lagi, memberikan stigma negatif kepada pesantren. Yakni dengan melontarkan tuduhan yang mengatakan bahwa pesantren merupakan pusat radikalisme, terorisme, dan menumbuhkan bibit-bibit anti pancasila," tambah Ruhiat. Tuduhan semacam ini jelas merupakan tuduhan yang tidak mendasar, malah terkesan mengada-ada. Beliau menyampaikan bahwa selama ini masih banyak lembaga pesantren yang belum tersentuh bantuan dari negara.

Padahal, dalam APBD provinsi Jawa Barat, terdapat dana kurang lebih 76 miliar rupiah, yang sengaja dikucurkan untuk lembaga sosial masyarakat. Namun hanya sedikit yang dialokasikan untuk pondok pesantren. Ada anggaran dari Kementerian Agama RI, yang ditujukan untuk lembaga pendidikan, akan tetapi setali tiga uang, pihak pesantren hanya mendapat sedikit bantuan saja. Dengan kata lain, jumlah yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional jauh lebih banyak.

Dengan adanya problem yang demikian ini, akhirnya pihak pesantren banyak yang berjalan sendiri (ayobandung.com, 16/8/2020). Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah ini, dapat diartikan bahwa pemerintah berlaku diskriminatif terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Pasalnya, setiap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kementerian pendidikan, seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dibenarkan sebuah institusi pemerintahan "menganak tirikan" salah satu lembaga pendidikan, dan "menganak emaskan" yang lainnya. Terlebih mengingat bahwa lembaga pendidikan pesantren itu memiliki misi yang mulia, yakni menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, di sinilah harapan untuk mencetak generasi muda yang tangguh, akan mudah terbentuk. Pesantren pada dasarnya merupakan pilar utama generasi berkualitas. Dengan demikian, seharusnya pesantren mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Baik itu berupa dukungan moril maupun materil. Fakta menunjukkan bahwa pesantrenlah yang lebih dominan dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, berjiwa pemimpin, berwawasan luas, disiplin, dan ahli di bidangnya, serta mampu menjadi bagian dari perubahan. Pesantren akan melahirkan para ulama, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Swt. Sebab, jika para ulama tidak ada, maka akan terjadi banyak kesesatan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya Allah tidaklah menahan ilmu dari manusia, tapi Dia akan menahan ilmu dari ditahannya (diambilnya) para ulama. Sehingga jika sudah tidak ada lagi seorang ahli (ahli agama Islam), maka manusia lalu mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Maka bertanyalah orang-orang, maka dijawablah dengan tanpa ilmu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan." (HR. Bukhari-Muslim)

Inilah yang terjadi, jika negara menggunakan sistem yang dibuat oleh manusia, seperti saat ini, yakni sistem demokrasi-kapitalisme. Sistem yang hanya menitikberatkan pada keuntungan materi, dan memisahkan peran agama dalam kehidupan. Dalam sistem sekuler ini, selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia saja.

Mereka menganggap bahwa kebahagiaan hidup ini sebatas pada banyaknya harta, ketenaran, jabatan yang tinggi, dan hal-hal yang berbau materi lainnya. Padahal, Islam mengajarkan kepada umatnya, bahwa tolok ukur kebahagiaan seorang muslim adalah rida Allah. Sehingga, segala macam permasalahan harus dipecahkan sesuai dengan perintah Allah Swt., yakni dengan cara mengikuti petunjuk dan aturan-Nya. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam sistem negara Islam (khilafah), masalah pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara. Sebab, pendidikan dalam Islam adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu warga negara. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga negara wajib menyediakan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan memadai. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma, tidak boleh dikomersilkan. Dana pendidikan dapat diambil dari Baitul Mal, yang bersumber dari fa'i, jizyah, seperlima harta rikaz, dan zakat. Selain itu, negara khilafah juga akan menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, di samping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan. Seperti fiqih, ushul fiqih, hadist dan tafsir. Termasuk di bidang ilmu umum (ilmu murni), kedokteran, tehnik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention), sehingga akan lahir di tengah-tengah umat, sekelompok besar mujtahidin dan para penemu. Ajaran Islam sangat menghargai ilmu, para ulama dan orang-orang yang mempelajari (menuntut ilmu), sehingga akan memberikan dukungan dan pelayanan yang maksimal, terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Sehingga, di dalam negara khilafah, tidak mungkin ditemukan kasus lembaga pendidikan yang "termarginalkan", dan faktanya, kasus semacam ini hanya ada di dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Jadi, sudah saatnya kini, negara menerapkan sistem Islam (khilafah) dan membuang jauh-jauh sistem kufur buatan manusia. Agar segala permasalahan dalam kehidupan dapat teratasi dengan baik dan sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top