Oleh: Rahayu Kushartati, S.H
(Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako

Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako


Ditengah arus deras Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia akibat pandemi covid-19, sebanyak 325 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, 09/08/2020. Lebih lanjut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Indra Hidayat menyebut, ratusan TKA China tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Galang Batang. "Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI. Setelah selesai, langsung pulang ke negaranya. Perusahaan itu menargetkan mulai beroperasi tahun 2021," ungkap Indra Hidayat.(Republika.co.id)

Sebelumnya 500 TKA masuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara dan 2000 TKA masuk ke Indonesia untuk mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).  Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan sejumlah alasan diizinkannya mereka bekerja di Indonesia. Alasan pertama, masuknya mereka akan membantu ribuan tenaga kerja lokal terserap oleh perusahaan yang membutuhkan di sana,"Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA China tersebut karena keahliannya dibutuhkan. Kita minta juga ada tenaga kerja lokal yang akan mendampingi mereka, agar terjadi transfer of knowledge. Pada akhirnya tenaga kerja lokal kita sudah bisa memahami teknologinya, maka operasional selanjutnya akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal kita," tambahnya.(detikfinance)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mendata jumlah pekerja yang tidak lagi bekerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Hingga kini, Kemenaker telah mendata 1,7 juta (1.722.958) orang yang tidak bekerja akibat pandemi corona. Jumlah data pekerja yang terdampak pandemi terbagi dalam beberapa kriteria. Yakni, pekerja formal yang di-PHK sebanyak 375.165 pekerja, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.032.960 pekerja, ditambah lagi pekerja informal yang terdampak corona yang sebanyak 314.833 orang. Data ini merupakan data yang sudah diverifikasi atau clear and clear oleh Kemenaker.(KONTAN.CO.ID )


Hubungan pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan China bukanlah hubungan biasa. Indonesia telah berada dalam cengkraman proyek Investasi pembangunan Infrastruktur dan Perjanjian Belt Road Initiative (BRI). Sistem Kapitalis-Demokrasi menjadikan Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh dalam kepemimpinannya. Sistem kapitalis menjadikan pemilik Modal (Kapital) sebagai sang tuan yang berhak berkuasa. Begitu juga dengan China yang berperan layaknya sang tuan penguasa di negeri kita, Indonesia. Imbasnya, hanya menyisakan kedzoliman dan duka kepada rakyat Indonesia karena kebijakan yang dibuat penguasa tidak berpihak pada rakyat. Rakyat harus susah payah memenuhi kebutuhan hidup karena kehilangan pekerjaan (PHK) lantaran pabrik-pabrik berhenti berproduksi akibat adanya pandemic Covid 19. 

Terlepas dari pandemi covid-19 atau tidak, kebijakan masuknya TKA Cina ini tetap harus ditolak. Pasalnya, di sisi lain, anak bangsa tengah tertimpa tsunami PHK. Termasuk bagi yang stay at home alias dirumahkan, itu sungguh tak ubahnya sebagai PHK terselubung. Mereka belum dipecat dari pekerjaannya, tapi juga tidak bisa bekerja karena harus menerapkan social distancing. Akibatnya, mereka otomatis tidak mendapatkan gaji.

Kondisi ini juga benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa. Apa lagi istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ketika orang luar lebih diistimewakan daripada warga sendiri? 

Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya, negara Khilafah selalu berangkat dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

 الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Negara Khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa Khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung).

Negara Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Dalam sistem Islam, negara juga wajib membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh pria dewasa agar mampu menjamin kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Jika kepala keluarga tidak mampu menanggung kebutuhan keluarganya, maka kerabat atau tetangga dekat yang berkewajiban untuk membantunya. Jika kerabat dan tetangga tidak mampu membantunya, maka Negara lah yang berkewajiban untuk menanggung semua kebutuhannya.

Karena itu, dalam sistem Islam, negara mempunyai kewajiban membuka lapangan pekerjaan, agar semua warga Negara mendapatkan jaminan yang sama tidak membedakan agama dan status sosial. Adanya jaminan lapangan pekerjaan yang sangat luas menjadikan negeri ini bebas pengangguran. Semua ini sangat mudah diwujudkan, sebab negara dengan sistem Islam akan berdaulat seutuhnya. Negara dalam sistem Islam bukan bawahan rendah yang mengikuti kata tuannya. Negara akan mengelola Kepemilikan Umum (SDA) secara mandiri tanpa Intervensi dari Asing maupun Aseng. Oleh karena itu hanya sistem Islam lah yang mampu menjamin kebutuhan rakyatnya dan berdaulat seutuhnya.

Wallahu’alam bi Ash shawab.

 
Top