Oleh: Maya Dhita

Aktivis Dakwah Muslimah


Memasuki musim kemarau di Indonesia, beberapa daerah rawan terdampak kekeringan. Hal ini menjadi semakin rumit karena kekeringan terjadi di tengah pandemi virus covid-19. Bagaimana tidak, saat air bersih sangat dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak untuk mendukung imunitas dan protokol kesehatan, bayangan kekeringan sudah ada di depan mata. 


Kekeringan telah melanda di beberapa daerah di negeri ini. Misalnya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Daerah yang tiap tahun dilanda kekeringan ini semakin terpuruk di masa pandemi. Sejak bulan Mei beberapa desa di Pasuruan telah kesulitan mendapatkan air bersih. Peningkatan kebutuhan akan air bersih di masa pandemi tidak diimbangi dengan ketersediaan air yang cukup. Ratusan kepala keluarga harus antri untuk mendapatkan air bersih yang disediakan oleh pemerintah daerah. 


Ketidaksiapan negara dalam menghadapi bencana kekeringan yang mengancam di setiap musim kemarau akan berdampak pada krisis ketahanan pangan. Lahan pertanian sebagai sumber ketersediaan pangan utama negeri ini tidak dapat berproduksi secara maksimal bahkan terancam gagal panen jika tidak mendapat pasokan air yang cukup. Karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak bencana kekeringan, baik dari segi fisik maupun tingkat kesadaran masyarakatnya.


Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman, Yanto, Ph.D menjelaskan bahwa kekeringan secara prinsip dapat diatasi dengan berlimpahnya ketersediaan air. Tantangannya adalah pada pola pengelolaan dan pendistribusian sumber daya air yang

tidak merata dalam ruang dan waktu. (www.republika.co.id, 31/7/2020)


Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan di negeri ini tampaknya belum membuahkan hasil. Masih banyak daerah yang setiap tahun harus mengalami kekeringan tanpa ada penanganan lebih serius. Warga masih kesulitan mendapatkan air bersih, gagal panen dan ancaman kelaparan.


Pembangunan waduk dan tempat penampungan air bukanlah solusi yang mampu mengatasi permasalahan kekeringan dan ketidak tersediaan air bersih di negeri ini. Masalah utama yang menyumbang dampak terbesar kekeringan adalah deforestasi, yaitu alih fungsi hutan yang begitu pesat. Bukan hanya untuk pemukiman penduduk, tetapi yang lebih besar adalah untuk pembangunan sentra industri. Baik skala nasional maupun internasional. Pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membangun pabrik-pabrik besar di negeri ini. Pembangunan skala besar ini pun tanpa adanya uji AMDAL yang transparan. 


Selain itu perusahaan Air Minum Dalam Kemasan juga ikut andil dalam keterpurukan ketersediaan air di negeri ini. Mereka menyedot air bersih hingga ribuan liter per detik di sumber-sumber mata air dan sungai-sungai serta membangun pabrik-pabrik pengemasan di daerah tersebut. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukan industrialisasi air minum dalam kemasan pada lahan seluas 5,5 ha oleh 5 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah menghilangkan wilayah tangkapan air (catchment area).


Hal ini tak lepas dari paham kapitalisme yang dianut oleh pemerintahan di negeri ini. Kebijakan hanya berorientasi pada materi dan tentang bagaimana cara mengeksploitasi sumber daya alam agar diperoleh keuntungan maksimal tanpa mempedulikan dampaknya bagi lingkungan dan daur kehidupan.


Allah Swt. telah mengingatkan kita dalam QS. Ar Rum: 41, yang artinya, ”Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”


Dalam syariat Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi. 


Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).


Hutan, sumber air, laut dan sungai merupakan milik umum yang tidak boleh dimiliki individu. Pemanfaatannya diperbolehkan asalkan tidak merugikan individu yang lain.Negara tidak akan membolehkan pengeksploitasian air bersih secara besar-besaran untuk dikelola oleh pihak swasta. Negara wajib menyediakan air bersih bagi warganya. Negara akan mengelola sumber air untuk kemaslahatan umat. Mendistribusikannya ke daerah-daerah rawan kekeringan dengan sistem yang terus di upgrade setiap waktu. Negara akan menggelontorkan dana yang besar dari Baitul mal untuk riset dan penelitian. Negara harus memanfaatkan berbagai kemajuan sain dan teknologi dan memberdayakan para pakar yang terkait. Sehingga setiap warga dapat mengakses air bersih dengan mudah baik dipedesaan maupun perkotaan.


Pembangunan wilayah industri didasarkan pada kepentingan yang paling krusial. Misalnya industri persenjataan untuk ketahanan keamanan negara. Negara tidak akan bekerja sama dengan pihak asing untuk hal yang krusial seperti ini. Pembangunan wilayah industri juga tetap melewati tahapan uji AMDAL. Hal ini mengacu pada berkurangnya wilayah tangkapan air diakibatkan pengalih fungsian lahan yang berlebihan.


Seorang Khalifah akan memimpin dengan keterikatan pada syariat Islam. Dia akan mampu meriayah rakyatnya bagaikan penggembala yang bertanggung jawab pada gembalaanya. Tidak akan membiarkan kekeringan dan krisis air bersih terus-menerus dialami warganya. Hal ini bisa dilihat dari peradaban Islam di masa Khilafah. Misalnya, Damaskus, memiliki sistem air yang luas dan lengkap. Sungai Barada, Qanawat, dan Banyas memasok kota melalui dua set kanal bawah tanah, satu untuk air tawar, yang membawa air ke masjid, sekolah, pemandian, air mancur umum, dan rumah pribadi, dan yang lainnya untuk drainase. Samarkand memiliki sistem perpipaan timah. Air dialirkan melalui saluran berjajar. Air bersirkulasi dan dialirkan ke pasar pipa timah.


Sungguh hanya syariat Islam yang mampu mengatasi permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Dan hanya dalam institusi negara khilafah seluruh syariat Islam bisa diterapkan.


Wallahu a'lam bishshowab.

 
Top