Oleh : Enok Sonariah Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah Pandemi covid-19 entah kapan berakhir. Kesulitan demi kesulitan kian akrab menyapa, mulai dari tenaga medis yang kekurangan APD (Alat Perlindungan Diri), para pekerja yang terseok-seok, daya beli masyarakat kian menurun hingga para petani yang menjerit tersebab harga sayurannya anjlok. Menurut Tihar, Ketua Kelompok Tani Tridas Jayatri, Desa Cibodas Lembang Kabupaten Bandung Barat, hampir semua harga komoditas sayuran anjlok sejak Juli 2020. Sawi dari Rp4000 per kilogram menjadi Rp1000, kembang kol dari Rp4000 hingga Rp5000 menjadi Rp1000, kol dari Rp4000 menjadi Rp2000, yang paling anjlok adalah tomat dari Rp6000 menjadi Rp500. Meski musim kemarau suplai sayuran dari berbagai daerah melimpah. Dengan anjloknya harga dan besarnya biaya apalagi di musim kemarau, bagi yang membeli air untuk menyiram, para petani rugi karena untuk modalnya saja tidak kembali. (Republika.co.id) Alasan anjloknya harga, yang mengemuka diantaranya; karena pandemi, banyak warga yang enggan pergi ke pasar, jam buka pasar dibatasi begitu juga hajatan, serta banyak warung seperti di sekolah-sekolah tutup, menyebabkan stok sayuran berlimpah tidak terjual. Jika kita cermati, walaupun pandemi sedikit banyak berpengaruh terhadap anjloknya harga, akan tetapi pandemi
bukanlah penyebab tunggal, sebab sebelum pandemi anjloknya harga sudah sering terjadi. Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Pentingnya ketahanan pangan apalagi di masa pandemi, pemerintah diwakili oleh Kementrian Pertanian tidak tinggal diam. Berbagai program demi membantu petani sudah banyak yang digulirkan dan dijalankan. Mengadakan jaring pengaman sosial, subsidi, memfasilitasi pembiayaan, penyuluhan dan program lainnya. Akan tetapi sampai saat ini hidup layak dan sejahtera tak kunjung berpihak pada petani. Padahal anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan pemerintah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan profesi sebagai petani beralih ke profesi yang lebih menjanjikan kecuali bagi mereka yang terpaksa. Sungguh malang nasib para petani, padahal dari cucuran keringat merekalah tanah nan subur bermanfaat bagi negeri. Pandemi yang seringkali dijadikan kambing hitam berbagai persoalan sejatinya hanyalah alat untuk menutupi penyebab sebenarnya. Keterbatasan modal, mahalnya biaya produksi, anjloknya harga, terbatasnya pemasaran hanyalah persoalan cabang yang bermuara pada sistem tata kelola pertanian yang buruk dibawah penerapan sistem kapitalisme neo-liberal. Sistem tersebut telah meminggirkan peran negara hanya sebatas sebagai regulator, sedangkan operator diserahkan pada korporasi. Penguasaan rantai produksi-distribusi hingga kendali harga diserahkan pada korporasi raksasa. Negara ibarat wasit yang juga cenderung pada korporasi. Pengadaan benih, pestisida dan sarana produksi pertanian (saprotan) lainnya dikuasai dan didominasi korporasi yang berorientasi keuntungan. Mahalnya harga benih dan saprotan lainnya menjadi sesuatu yang wajar. Andaikan ada petani yang berupaya memproduksi benih sendiri maka akan dihambat sampai dikriminalisasi. Untuk mendapatkan pupuk walaupun ada pupuk bersubsidi seringkali hilang di pasaran, harga mahal bahkan rentan dipalsukan. Keberadaan mafia pupuk tidak pernah diselesaikan secara tegas. Persoalan petani tidak hanya sebatas di tingkat produksi. Setelah panen akan dihadapkan pada masalah distribusi atau penjualan. Bermainnya tengkulak, pengepul, cukong hingga kartel yang memainkan harga tidak pernah serius diatasi pemerintah. Penegakkan hukum setengah hati, mental pejabat yang mudah disuap, kemana lagi para petani mengadukan persoalannya selain kebingungan terzalimi. Belum lagi serbuan impor, lengkap sudah abainya pemerintah melindungi para petani. Bantuan modal perlu diingat bukan gratis walaupun dikatakan berbunga tipis, tetap saja harus dikembalikan. Maka tatkala harga sayuran anjlok bukan hanya rugi tapi terbelit utang ribawi bekas modal. Rezim neo-liberal tidak hadir untuk mengurusi rakyat dengan perannya sebagai regulator. Justru membiarkan korporasi semakin masif menguasai seluruh sendi perekonomian rakyat. Kebijakan yang digulirkan diragukan ketulusannya sebagai keberpihakan kepada para petani dan seluruh rakyat. Rakyat sejahtera termasuk para petani hanya akan terwujud dalam sistem Islam atau khilafah. Dalam sistem Islam pengaturan pertanian wajib berada dalam tanggung jawab negara/Khilafah mulai dari hulu hingga hilir. Sebab negara/pemerintah adalah raai'n (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhari) Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya ….” (HR. Muslim) Kedua hadis ini menetapkan bahwa negaralah penanggung jawab semua urusan rakyat dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi. Begitu pula, negara diharamkan membisniskan pelayanannya kepada rakyat. Dalam konsep Islam, lahan pertanian tidak boleh ditelantarkan, maka Khilafah akan memberikan berbagai bantuan kepada petani seperti, infrastruktur penunjang, modal, teknologi, dan sebagainya untuk memaksimalkan pengelolaan lahan. Berbeda dengan neo-liberal, bantuan dalam khilafah bisa bersifat gratis, non ribawi, serta ditujukan kepada semua petani yang membutuhkan. Semua kebutuhan anggaran ditopang penuh oleh baitul mal Khilafah. Andaikan berupa pinjaman bukanlah pinjaman yang memberatkan, tanpa melihat kemampuan para petani. Dari sisi penjualan harus dilangsungkan tawar menawar dengan saling ridlo, tidak boleh ada unsur penipuan, rekayasa permintaan, penawaran, pasokan barang, tekanan, dan keterpaksaan antara penjual dan pembeli. Untuk menjamin hal tersebut, maka Khilafah harus hadir dalam bentuk pengawasan, tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i, dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang. Pengawasan juga dilakukan kepada penjual dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam. Politik ekonomi Islam yang sahih, dijalankan oleh pemerintahan yang amanah, sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian untuk terus tumbuh. Jaminan penguasa serta pengaturan yang adil lebih dibutuhkan petani dibanding subsidi finansial yang sifatnya hanya sementara. Kesimpulannya, tidak ada pilihan lain, solusi bagi jeritan para petani juga seluruh rakyat pada umumnya hanyalah Khilafah Islamiyyah. Wallahu a'lam bi ash shawwab
 
Top