Oleh : Verawati, S.Pd
(Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)

Sekolah daring bikin pusing. Barangakali ucapan ini memang benar adanya. Sebab, masalah demi masalah pembelajaran jarak jauh melalui daring ini terus bermunculan. Mulai dari sulitnya membeli kuota, mahal dan sulitnya memasang jaringan wifi, sinyal lemah sehingga suara dan gambar putus-putus, minimnya alat komunikasi yang dimiliki. Misal satu handphone untuk dua atau tiga anak. Sehingga kita mendapati berita bahwa ada orangtua (residivis) yang mencuri laptop dengan alasan untuk belajar anaknya.

Ini dari sisi jaringan dan alat komunikasi. Belum dari anaknya dan orangtuanya. Anak kurang semangat belajar. Ditandai bangun kesiangan dan malas mengerjakan tugas atau juga merasa tak mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sehingga orangtua butuh ekstra untuk memberikan motivasi pada anak-anaknya dan khususnya anak-anak yang masih di sekolah dasar (SD) orang tua banyak terlibat secara langsung.  Sisi lain, orang tua juga tetap wajib membayar SPP setiap bulannya. Wajar akhirnya para orangtua merasa pusing dengan beban yang begitu banyak. Sehingga banyak yang menginginkan sekolah tatap muka.

Selain itu, masalah lain yang banyak dikeluhkan oleh para orangtua adalah anak menjadi kecanduan handphone. Sebab, tidak hanya digunakan saat belajar, saat di luar jam pelajaran pun anak-anak menggunakan handphone untuk bermain dan nonton youtube. Begitu pun dari para guru, mereka mengalami hal yang sama. Kesulitan dalam hal kuota, jaringan dan kesulitan dalam menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran, terutama untuk guru yang sudah sepuh. Jadi lengkaplah sudah kesulitan-kesulitan belajar secara daring ini dialami oleh semua komponen pendidikan.

Sederetan permasalahan saat belajar daring inilah yang mendorong dan menjadi alasan akan dibuka sekolah tatap muka. Sayangnya pemerintah merespon dengan kebijakan sporadis, tidak terarah dan memenuhi desakan publik tanpa diiringi persiapan memadai agar risiko bahaya bisa diminimalisir. Pemerintah berubah-ubah kebijakan tentang kebolehan tatap muka di zona kuning-hijau maupun mewacanakan kurikulum darurat selama belajar dari rumah.

Sebagaimana dilansir oleh media grid.id, 7 Agustus 2020. Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan bahwa SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah secara tatap muka. Namun Nadiem tetap menegaskan bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat. Hal tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (7/8/2020).

Namun, apakah ini akan menjadi solusi dan bisa memenuhi harapan berbagai pihak? Sebab, untuk mengadakan sekolah tatap muka ini, setiap sekolah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Namun, mampukah sekolah menjamin terpenuhinya semua kebutuhan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tersedia ruang kelas yang cukup, fasilitas kesehatan, kamar mandi yang bersih, penyediaan hand sanitizer dan lain-lainnya. Di lapangan tidak semua sekolah mampu untuk menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dan memadai. Sehingga kemungkinannya akan muncul kluster sekolah dalam penyebaran Covid-19 ini. Kebijakan ini pun diprotes oleh ketua KPAI. Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning (www.tribunnews.com, 08/08/2020)

Semua fakta kebijakan di atas menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler mengatasi masalah pendidikan akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi. Pendidikin justru menjadi sektor yang dikomersialisasi. Banyak sekolah-sekolah dikelola oleh swasta, baik swasta dalam negeri maupun asing. Bahkan untuk sekolah tingkat SMA dan SMK jumlahnya lebih banyak swasta daripada negeri. Selain itu, Pendidikan tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tujuan pendidikan adalah untuk mentransfer pengetahuan menjadi tahu dan memiliki keterampilan semata. Sehingga ketika belajar secara jarak jauh atau daring mengalami kesulitan. Sebab tentu target pembelajaran sulit dicapai dan hal yang mendasar adalah sudah tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.

Lain halnya dengan sistem pemerintahan Islam, negara akan menjamin semua kebutuhan pendidikan secara murah bahkan cuma-cuma. Karena negara Islam hadir sebagai pengurus dan pengatur. Bukan sebagai regulator ataupun fasilitator semata.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. Semuanya akan disediakan dan dibiayai oleh negara secara penuh. Ini berlaku baik saat ada pandemi maupun tidak.

Dengan demikian masyarakat, khususnya orangtua tidak dibebani dengan biaya pendidikan yang memang mahal. Orang tua hanya diminta fokus untuk mendidik dan membimbing serta menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi terbaik yakni “khoiru ummah”. Orang tua juga terus mendapatkan bimbingan dan pengarahan dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga di kala ada wabah sekalipun pendidikan akan berjalan dengan baik. Sebab, memang disadari dan dipahami bahwa mendidik adalah bagian dari tugas orangtua. Pendidikan ini juga memiliki visi dan misi yang sudah jelas. Visi akhiratnya adalah mencapai rida Allah Swt. sedangkan visi dunianya adalah menghilangkan kebodohan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia.

Demikianlah, negara Islam hadir untuk menerapkan aturan-aturan hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Sebagai solusi untuk semua masalah kehidupan. Semoga kehadirannya tak lama lagi.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top