Oleh : Amey Bunda Hafidz


Kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Moekiat, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, 24 Februari 2000. Dalam dakwaan primer, Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah. Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. https://kompas.com 01/08/2020


Menariknya dari kasus ini adalah, Djoko Tjandra berhasil ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia setelah menjadi buronan selama 11 tahun. https://kompas.com 01/08/2020


Ini adalah sesuatu yang luar biasa tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini hanya sekedar ilusi. Bagaimana bisa seorang Djoko tjandra dengan kasus mega korupsinya bisa bebas keluar masuk negeri tanpa ada hambatan? Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menghilangkan status DPO nya tatkala mengurus surat-surat? Hal ini tidak akan terjadi tanpa oknum-oknum yang membantu memuluskan langkahnya. Realita ini menunjukkan bahwa ranah penegakan hukum di negeri ini masih dikuasai oleh para oligarki. Oligarki politik di negeri ini nyatanya telah memberi celah adanya politik transaksional. Maka menjadi sebuah kesimpulan bahwa demokrasi meniscayakan hukum dapat dengan mudah diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang ingin diraih Bersama. Kekuatan politik dan uang menjadi pemeran utama dalam penegakan hukum di negeri ini.


Maka Inilah yang terjadi tatkala manusia mengambil alih peran Allah sebagai  pembuat hukum. Manusia membiarkan dirinya membuat aturan sendiri yang tentu aturan tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan yang justru akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan. Dan benar adanya, realita menunjukkan bahwa keadilan hanya halusinasi. Kesejahteraan rakyat pun hanya ilusi. Padahal dua hal ini hanya Sebagian dari kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pelayan umat. Maka dari sini sudah menjadi keharusan bahwa manusia harus Kembali pada aturan Tuhannya. Dengan menerapkan syariat islam secara kaffah yang akan menyelamatkan Indonesia dari genggaman para oligarki.


Berhukum pada hukum-hukum Allah secara totalitas merupakan implementasi dari wujud ketaqwaan umat islam. Dengan berasaskan keimanan dan hukum Allah inilah yang akan mampu melahirkan sosok pemimpin dan pejabat negara yang memiliki kepribadian islam yang kuat. Berfikir islami dan bertindak dalam koridor syari’ah islam. Berperilaku sebagai pemimpin, negarawan handal, berani dan cerdas. Kesadaran ruhiyahnya tinggi, sangat takut terhadap hisab di hari akhir nanti. Karenanya tidak akan ada yang berani untuk bertindak egois, rakus dan dhalim. pemimpin yang lahir dari Rahim islam akan menjalankan amanahnya dengan tepat dan benar. Menyayangi rakyat dan mengutamakan mereka, tidak menebar terror dan memudahkan urusan rakyatnya. Tanggungjawab terhadap rakyatnya, ia wujudkan dengan menjadi penjaga dan pelindung rakyat daari musuh dan hal buruk yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ia tidak akan menipu rakyatya, tidak korup, mengelola harta milik umum dengan amanah. Dan ia tidak akan mengeluarkan kebijakan dan menerapkan aturan selain dari sumber Syariah. Sebab Syariah islamlah satu-satunya aturan yang berkeadilan bagi segenap makhluk.


Ketakwaan individu pemimpin dan rakyat, dan keaktifan saling menasehati dalam kebaikan sesama masyarakat serta adanya penerapan aturan syara’ oleh seluruh pihak, utamanya negara, akan mampu menjaga kondisi bangsa dalam keadilan dan ketentraman. Jika ada pemimpin melakukan kelalaian dan kedzaliman, maka mekanisme hukum dan politik islam akan berjalan. Wakil rakyat dan partai politik islam wajib melakukan pemantauan, koreksi, dan pengaduan terhadap penguasa korup dan dzalim. Adanya mahkamah pengadilan penguasa (mahkamah madzalim) sebagai salah satu dari struktur negara islam yang menjadi solusi atas adanya penguasa yang dzalim. Waallahu a’lam bisshawab

 
Top