Oleh : Verawati, S.Pd
(Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)

Nasib pahlawan tanpa jasa di negeri ini kian hari kian tak menentu. Padahal, profesi mereka sangat mulia dan sangat diperlukan  umat. Akan tetapi, saat ini jasanya minim penghargaan dan penghormatan dari negara. Bahkan apa yang sudah menjadi pemasukannya yakni berupa tunjangan dihapuskan dan  anggaran-anggaran pendidikan lainnya mengalami pemotongan. Kenyataannya tunjangan ini pun belum semua guru menikmatinya. Sebab, proses untuk mendapatkan tunjangan profesi guru butuh perjuangan panjang yang tidak mudah. Tentu, dengan dihapuskannya tunjangan profesi guru ini akan menambah beban kesulitan bagi para guru, terlebih di masa pandemi.

Dilansir oleh media Banjarmasinpost.co.id, 19/07/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS. Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. Dana BOS dipotong dari semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun, lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Di sisi lain, anggaran Kemdikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah.(mediaindonesia.com, 20/04/2020)

Salah satu alasan dihapuskannya tunjangan dan pemotongan anggaran ini yaitu untuk membantu penanganan Covid-19. Alasan ini pun banyak menuai protes. Sebab, masih banyak hal lain yang bisa dipotong oleh negara dan itu sifatnya tidak begitu urgen. Seperti program ujian sekolah, sebab tahun ini dihapuskan, program kunjungan para pejabat ke luar negeri atau program organisasi penggerak (POP) yang dicetuskan oeh Mas Menteri Pendidikan. POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Pelaksanaan POP dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Ada berbagai kategori organisasi yaitu ada gajah, macan dan kijang. Yang termasuk kelompok gajah adalah Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation. Adapun dana yang akan mereka terima sebesar hingga Rp20 miliar per tahun.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar tersebut, sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Huda mengaku merasa aneh ketika dua yayasan dari dua perusahaan raksasa bisa menerima anggaran dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan guru. Padahal, menurut Huda, dua yayasan tersebut didirikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Kata dia, harusnya dengan semangat CSR mereka mengalokasikan anggaran dari internal perusahaan untuk membiayai kegiatan yang menjadi concern perusahaan dalam memberdayakan masyarakat. (Kompas.com, 29/07/2020)

Akhirnya semakin tampak bahwa penghapusan atau pemotongan tunjangan guru dan sekolah bukan karena negara tidak punya dana. Melainkan kurang tepatnya penggunaan-penggunaan dana yang ada. Juga semakin jelas bahwa mereka para kapital (pemilik modal) menggerogoti harta umat dengan berbagai bentuk dan cara. Penguasa berkolaborasi dengan pengusaha untuk menjalankan usahanya. Bukan untuk kepentingan dan kebutuhan umat. Inilah sisi kebobrokan ideologi kapitalisme itu sendiri. Rakyat hanya dijadikan sapi perah yang terus diambil keuntungannya lewat pajak tetapi tidak diberikan hak-haknya secara menyeluruh dan sempurna.

Berbeda dengan cara pandang Islam. Islam memandang bahwa pemimpin ibarat sang penggembala atau penanggung jawab. Maka, setiap kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw., “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari Muslim)

Maka dalam pengurusan negara khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah akan benar-benar memperhatikan seluruh kepentingan rakyatnya termasuk kesejahteraan guru.

Sebagaimana dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji guru sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut pegawai negeri sipil (PNS) atau pun honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru. Maka dengan gaji yang cukup besar tersebut para guru atau pun dosen akan berkonsentrasi mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas serta saleh. Selain itu, para mahasiswa pun diberikan fasilitas dan tunjangan pendidikan atau beasiswa yang cukup besar. Mereka mendapatkan uang saku dan makanan yang bergizi. Hal tersebut terbukti selama 13 abad mampu menjamin kesejahteraan guru dan murid. Barangkali kebijakan tersebut masih ada hingga saat ini di universitas-universitas yang ada di Timur Tengah. Seperti di Al-Azhar Mesir.

Jadi, dalam negara khilafah profesi guru adalah salah satu profesi yang bergengsi dengan bayaran yang tinggi mengalahkan profesi dokter. Sebab, berobat dalam Islam hukumnya mubah sedangkan menuntut ilmu wajib. Maka negara akan benar-benar memberikan perhatian yang besar dalam penyelangaraan pendidikan ini. Memperhatian guru dan juga para muridnya serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tercapainya visi dan misi pendidikan itu sendiri. Adapun sumber keuangan negara khilafah tidak perlu diragukan lagi.  Negara akan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh negara, seperti pada pos ghanimah, fai, jizyah dan kharaj dan usyur. Yang boleh digunakan oleh negara untuk mengurusi umat.

Sungguh yang dibutuhkan umat saat ini adalah negara yang mampu menciptakan peradaban baru. Negara yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh manusia secara menyeluruh. peradaban baru tersebut hanya akan mampu diwujudkan dengan tegaknya syariah Islam secara kafah. Sebab, baik kapitalis maupun komunis nyatanya bobrok dan rusak sehingga tidak mampu membawa manusia pada kebangkitan yang hakiki. Saatnya umat Islam memimpin dunia dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top