Oleh : Nibrazin Nabila
Praktisi Pendidikan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana menuturkan, GDPK tersebut nantinya dapat dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial maupun budaya.

Pada kesempatan itu, sekda mengintruksikan jajarannya untuk memahami isi dan sistematika GDPK. Sehingga, dapat mendukung misi Bupati Bandung untuk menciptakan SDM unggul yang ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah. “Dalam penyusunannya, terdapat lima aspek pembangunan kependudukan. Seperti pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pengembangan database kependudukan. Jika semuanya dipahami dengan baik, Insya Allah misi pak bupati dapat terealisasi,” papar Teddy. (dara.co.id , 22/07/20)

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Pemkab Bandung ingin menjadikan penduduknya menjadi SDM berkualitas untuk penyumbang pembangunan. Salah satu tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan memang menjadi masalah utama dunia. Dalam hal inii, pemerintah mendorong bukan hanya untuk kaum laki-laki tapi juga untuk kaum perempuan untuk bisa menjadi penyumbang pembangunan tersebut. Bisa dilihat, diantara 5 aspek diatas ada pengendalian kuantitas penduduk yaitu dengan program KB. Seolah-olah untuk apa jumlah penduduk banyak, tapi kualitas penduduk nya rendah.

Dari sini, ada yang perlu kita kritisi. Seringkali alasan ini dijadikan tameng oleh kaum feminis gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik. Saat ini, perempuan dipandang dan diperlakukan sebagai komoditas dan mesin pencetak uang. Tetapi menurut pemerintah, inilah yang dimaksud SDM berkualitas karena bisa mendukung dalam pembangunan. Seluruh masyarakat tidak memandang gender harus bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas penduduk. Tidak ada diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Benarkah partisipasi perempuan bisa berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penduduk? Jika kemiskinan bisa dituntaskan dengan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, lantas mengapa pemberdayaan itu tak kunjung memberi hasil berarti? Kemiskinan tetap menjadi pandemi global yang tidak bisa putus. Maka sebenarnya kemiskinan yang dialami masyarakat bukanlah kemiskinan yang berdiri sendiri. Faktor yang mempengaruhi adalah kemiskinan struktural sebagai akibat penerapan sistem yang diterapkan.

Adanya ketimpangan sosial yang berimbas pada perempuan tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalis yang tengah diterapkan di dunia. Penjajahan suatu negeri atas nama kebebasan kepemilikan sumber daya alam adalah salah satu sebab kemiskinan. Penduduk asli tetap tidak sejahtera, sementara kaum kapitalislah yang paling banyak meraup untungnya. Pengerukan kekayaan alam juga menjadi sebab kemiskinan di wilayah yang banyak dikuasai kapitalis asing seperti Afrika dan beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Jadi tak ada korelasi antara kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan. Justru derasnya arus pemberdayaan perempuan menimbulkan masalah baru. Angka gugat cerai meningkat, ketahanan keluarga rapuh, anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Semua itu terjadi akibat kaum ibu yang bekerja. Memang benar, berdaya bagi perekonomian, namun tak berdaya menghadapi konflik keluarga yang juga berimbas pada kualitas penduduk dan generasi itu sendiri. Di Indonesia hampir setengah juta angka perceraian di tahun 2018 dan jumlah itu meningkat di tahun 2019. Mayoritas faktor yang mendominasi perceraian adalah persoalan ekonomi.

Sejatinya, Islam sudah memiliki seperangkat aturan untuk mengatasi problematika yang melanda penduduknya. Rendahnya kualitas penduduk bermula dari rendahnya tingkat Pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, beban hidup yang makin berat, malas bekerja, serta keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Dalam hal ini, Islam akan memberlakukan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Sebab, keduanya adalah hal yang wajib dipenuhi negara.

Mengenai lapangan kerja, Islam juga akan memberi ruang seluasnya bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Yang tidak memiliki pekerjaan akan disediakan lapangan pekerjaan. Yang malas bekerja akan diberikan ketegasan agar mereka menunaikan kewajibannya karena merekalah tulang punggung ekonomi. Perempuan hanya diminta fokus dalam mendidik dan membentuk generasi berkualitas. Perbedaan kewajiban bukan berarti memarginalkan perempuan. Namun, mengoptimalkan peran masing-masing sesuai fitrah mereka diciptakan. Semua aturan yang diberlakukan Allah SWT itu adil. Maka Allah melarang untuk iri atas perbedaan itu. Seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ada Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Jadi, 5 aspek diatas bukanlah hal yang solutif dalam pembangunan kualitas penduduk. Karena laki-laki dan perempuan sudah memiliki kewajiban masing-masing. Apa yang mereka gagas telah melawan fitrah. Dalam hal fisiologis dan psikis, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Dalam hal publik, Islam tak membedakan keduanya. Layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya diberikan hak yang sama. Islam justru mendorong agar kaum perempuan kuat iman dan cerdas ilmu.

Tujuannya agar mereka mampu mendidik dengan baik, sehingga ketahanan keluarga kokoh dengan generasi penerus  yang berkualitas yang dibentuk oleh para ibu. Diluar itu semua, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa Kemiskinan dan kesejahteraan penduduk akan tuntas hanya menerapkan sistem Islam dalam Institusi Khilafah.

Wallahu a’lam bish shawwab.
 
Top