Oleh : Narti Hs
(Ibu Rumah Tangga)

Direktorat Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Gebreyesus telah menyampaikan penetapan Covid-19 sebagai pandemi global pada 12 Maret 2020. (nationalgeograpic.grid.id). Untuk menangani wabah, semua otoritas berwenang, termasuk Indonesia telah melakukan langkah-langkah ketat dan membuat kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus ini. Di antaranya, himbauan kepada masyarakat agar mengurangi pergerakan massa, mengurangi perjalanan keluar masuk wilayah, penutupan sekolah-sekolah dan pasar, serta yang paling diperhatikan adalah selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker jika keluar rumah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini demi mencegah penularan virus Covid-19. Namun semua kebijakan tersebut belum mampu menghentikan ataupun mengurangi jumlah pasien positif virus yang berasal dari Wuhan tersebut. Terlebih setelah pemerintah mencanangkan new normal life yang kemudian istilahnya diubah menjadi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), masyarakat seperti merasa kehidupan sudah kembali normal. Aktivitas perekonomian kembali menggeliat, sehingga membuat masyarakat melonggarkan kewaspadaannya. Akibatnya, beberapa wilayah yang sebelumnya di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) relatif mampu mengendalikan penambahan kasus positif, akan tetapi di masa AKB justru kembali mengalami  peningkatan. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas untuk mencegahnya.

Seperti di Propinsi Jawa Barat  telah diterapkan sanksi secara ketat bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan  masker. Ada denda sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 bagi warga yang melanggar. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih disiplin jika ingin ekonomi berjalan normal, sekolah bisa kembali dibuka, pesta pernikahan bisa kembali terselenggara, dan berbagai aktivitas lainnya yang selama ini dijalani masyarakat.
Pemakaian masker, amat krusial pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Saat beberapa kegiatan ekonomi secara bertahap mulai berlangsung di tengah masyarakat, maka penggunaan masker dapat menekan resiko penularan Covid-19 di ruang publik.

"Saya sudah tanda tangani pergub sanksi dan denda tidak pakai masker sebagai upaya agar bisa melaksanakan kembali ekonomi, tapi tetap menjaga kewaspadaan", kata Kang Emil di Bandung, Senin, 27/7/2020.

Adapun teknisnya, dikembalikan kepada masing-masing daerah dalam penegakkannya. Ia mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah lebih dulu melakukan sosialisasi dengan operasi patuh. Polisi menegur warga pengendara yang berada di tempat umum agar menggunakan masker. (jabar.tribunnews.com, 26 Juli 2020)

Penerapan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, di satu sisi bisa kita pahami sebagai sebuah upaya agar masyarakat sadar pentingnya tetap mengindahkan protokol kesehatan. Namun di sisi lain kebijakan ini berbuah kezaliman terhadap rakyat. Karena apa? Sebab, tak semua masyarakat mampu untuk membayar denda yang lumayan besar itu. Di samping rakyat sedang menghadapi keprihatinan karena virus, ditambah dengan melambungnya harga bahan pangan, tagihan listrik naik, sekolah dengan daring (dalam jaringan) karena pandemi, dan lain-lain, sehingga akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

Tidak menutup mata, tidak akan ada asap tanpa adanya api. Kondisi saat ini tidak akan terjadi bahkan separah ini, jika penanganan awal munculnya wabah bisa diantisipasi. Lambatnya penanganan wabah  memperlihatkan kesemrawutan kondisi saat itu. Di mana pemerintah tidak langsung memutuskan karantina dan mengulur-ulur kebijakan sehingga virus makin menular ke daerah lain.
Jika kebijakan yang diambil masih sebatas untung rugi, sebagaimana anggapan kapitalis, maka seluruh kebijakan pun akan dinilai benar. Hasilnya tentu akan menguntungkan pihak lain tapi merugikan masyarakat.

Beginilah jadinya ketika kita hidup dalam aturan sistem kapitalisme sekular. Sebuah aturan hidup yang menggunakan segala cara demi kepentingan sesaat. Tak mengenal halal dan haram. Bahkan sekulerisme berprinsip bahwa agama harus dijauhkan dari kehidupan.  Alih-alih ingin keluar dari satu permasalahan, yang terjadi malah timbul permasalahan baru. Yang sudah susah malah tambah susah. 

Jika permasalahan wabah ini ingin segera selesai dengan tuntas, maka kebijakan pun harusnya diselesaikan bukan berdasarkan untung dan rugi. Tapi demi kemaslahatan umat. Menyelamatkan nyawa manusia pada umumnya.  Memenuhi kebutuhannya, serta didasari pada panggilan keimanan. Itulah aturan yang bersandarkan pada sistem Islam.

Merujuk pada sejarah saat terjadi wabah di masa Nabi saw. Penanganan wabah dilakukan dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. 
Saat itu Rasul saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat dengan penderita kusta. Dengan demikian metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. 

Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang keluar. Ketika diisolasi, penderita akan diperiksa secara detail, diobati dengan cermat dan tepat. Petugas isolasi diberikan pengaman khusus agar tidak tertular. Masyarakat yang terisolasi tetap diberikan pasokan makanan dan berbagai kebutuhan mereka. 

Inilah contoh nyata yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika menghadapi wabah. 

Dalam Islam, seorang pemimpin akan mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt Sang Pencipta berikut aturannya. Mengingatkan bahwa setiap musibah yang terjadi, pasti atas izin-Nya. Seperti firman Allah Swt :

" Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi, juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Swt. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Swt." (Qs. al- Hadid [57]:22)

Dengan memahami ayat dan contoh aktivitas Rasul saw. di atas, tentunya seorang pemimpin Islam akan mempraktekkannya, terutama dalam penanganan wabah dengan tepat, tanpa berlarut-larut dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab, tanpa berefek menzalimi rakyat yang dipimpinnya.

Mengenai sanksi, dalam tatanan Islam sangatlah diperhatikan guna meminimalisir berbagai tindakan tegas bagi pelaku kejahatan yang terjadi. Pemimpin Islam, merupakan malikul amr (pemilik perintah), yang dengannya semua perintah dan larangan Allah Swt dapat diterapkan. Termasuk melaksanakan sanksi tegas bagi pelaku kedzaliman. 

Sistem persanksian dalam Islam, memiliki kejelasan yang mendasar, yakni sebagai zawajir (pencegah kejahatan) dan jawabir (penebus dosa bagi pelaku kelak di hari Kiamat). Dengan sanksi yang ditegakkan, maka kedzaliman bisa teratasi. Kalaupun ada, jumlahnya akan bisa dihitung, alias sedikit saja.

Adapun jenis sanksi dalam Islam, terbagi menjadi empat, yakni hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi atas kemaksiatan yang sanksinya telah ditetapkan oleh syariah/hak Allah Swt. Jinayat adalah penyerangan terhadap manusia baik jiwa maupun organ tubuh. Ta'zir adalah sanksi yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Sedangkan mukhalafat adalah sanksi ketika tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh negara, baik berupa larangan ataupun perintah. Sanksi denda terhadap pelanggaran hukum yang terkait ta'zir ataupun mukhalafat bisa diberlakukan, manakala Khalifah sebagai kepala negara menetapkan hal tersebut. Maka dengan berbagai penetapan sanksi ini, seluruh kejahatan akan terselesaikan dengan efektif, singkat, tanpa mengulur waktu.

Untuk itu, sudah saatnya kita meninggalkan sistem yang terbukti penuh kedzaliman, dan kembali pada sistem yang memang pantas dan sesuai dengan kebutuhan manusia, yakni aturan Islam kaaffah (menyeluruh). Sehingga Allah Swt akan betul-betul menurunkan keberkahan.

Wallahu a'lam bishshowab.
 
Top